Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Para Menteri yang Berkunjung ke Luar Negeri Sebelum Dilarang Jokowi

Kompas.com - 19/07/2021, 12:23 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberikan teguran kepada para menterinya agar tak berkunjung ke luar negeri bila tak ada keperluan mendesak.

Teguran itu disampaikan Jokowi agar seluruh pejabat memiliki sense of crisis di tengah lonjakan kasus Covid-19 yang berlangsung di Indonesia.

Larangan agar para menteri tak ke luar negeri di tengah pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Baca juga: Ingatkan Sense of Crisis, Jokowi Larang Menteri ke Luar Negeri jika Tak Mendesak

"Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM Darurat ini tentunya sense of crisis seluruh kementerian/lembaga, para pemimpin itu harus ada. Terkait hal tersebut, Presiden melarang seluruh menteri maupun kepala lembaga untuk bepergian ke luar negeri jika tidak ada hal yang bersifat khusus," kata Pramono dalam pernyataan yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (16/7/2021).

"Yang boleh bepergian ke luar negeri hanya Menteri Luar Negeri karena memang sesuai dengan bidang tugasnya. Yang lainnya, kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapatkan izin secara langsung dari Bapak Presiden," tegas Pramono.

Kendati demikian, sejumlah menteri diketahui telah melakukan kunjungan ke luar negeri sebelum teguran tersebut disampaikan. Berikut para menteri yang berkunjung ke luar negeri di tengah PPKM darurat.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

Airlangga diketahui melakukan kunjungan kerja ke Singapura pada 14 Juli. Di sana, Airlangga bertemu dengan pemerintah Singapura dan Presiden Estonia Kersti Kaljulaid.

Di Singapura Airlangga memimpin Pertemuan Tingkat Menteri Enam Kelompok Kerja Bilateral Singapura-Indonesia bersama Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong.

Baca juga: Ketua Komisi I DPR Minta Kemenlu Pastikan WNI di Luar Negeri Bisa Mengakses Vaksin

Pertemuan ini membahas perkembangan kerja sama Kawasan Batam-Bintan-Karimun (BBK) dan kawasan ekonomi khusus (KEK) lainnya, investasi, transportasi, pariwisata, tenaga kerja, hingga agribisnis.

Airlangga juga mengadakan pertemuan dengan para pengusaha Indonesia di Singapura yang diorganisasi oleh Temasek.

Para pengusaha berniat mengumpulkan bantuan oksigen konsentrator. Dilaporkan bahwa jumlah oksigen konsentrator telah terkumpul 11.000 unit. Sebanyak 1.500 unit di antaranya sudah tiba di Jakarta.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia

Bahlil berkunjung ke Amerika Serikat (AS) pada 13 Juli untuk bertemu perwakilan Bank Dunia. Dalam pertemuan tersebut Bahlil menceritakan upaya Indonesia untuk terus membenahi iklim investasi di dalam negeri.

Bahlil menyatakan lewat Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Indonesia kini memiliki iklim investasi yang lebih ramah.

Baca juga: 8 Arahan Jokowi Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19

Kepada perwakilan Bank Dunia, Bahlil juga menyatakan bahwa Indonesia terus berupaya meningkatkan peringkat kemudahan berinvestasi atau ease of doing business.

Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi

Luthfi melakukan kunjungan ke AS bersama Bahlil [pada 13 Juli. Dalam kunjungannya tersebut Luthfi bertemu dengan pejabat perwakilan Indonesia di AS.

Pertemuan itu membahas peran ekonomi digital terhadap perekonomian nasional dan potensi sektor ekonomi digital di Indonesia.

Lutfi juga mendorong para pejabat perwakilan Indonesia di Amerika Serikat untuk menggali potensi ekonomi digital Tanah Air di negara tersebut.

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa

Suharso diketahui melakukan kunjungan kerja ke AS sebelum munculnya teguran dari Jokowi. Kunjungan kerja Suharso ke AS pada 14 Juli.

Kunjungan tersebut dalam rangka memenuhi undangan Presiden Economic and Social Council (ECOSOC) dan Ketua Sidang Majelis Umum PBB dalam rangkaian kegiatan United Nations High-Level Political Forum on Sustainable Development.

 

 

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Nasional
PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

Nasional
Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Nasional
Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com