Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/07/2021, 12:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf mengimbau panitia pemotongan hewan kurban untuk menegakkan protokol kesehatan secara ketat saat pelaksanaan pemotongan.

Hal tersebut lantaran angka kasus penularan virus corona semakin memprihatinkan beberapa waktu terakhir.

"Pada perayaan Idul Adha tahun lalu, kita memang tidak mendapati kabar adanya klaster kurban. Kendati begitu, dengan adanya varian baru Covid dan peningkatan kasus yang terjadi secara tajam belakangan ini menyebabkan perayaan Idul Adha pada tahun ini menjadi sangat riskan," kata Bukhori dalam keterangannya, Senin (19/7/2021).

"Sebab itu, penegakan prokes yang tegas dan konsisten adalah kunci untuk mencegah kemungkinan terburuk,” tambah dia.

Baca juga: Wapres: Pemotongan Hewan Kurban Harus di RPH, Daging Diantar ke Rumah Warga

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, pelaksanaan pemotongan dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat tidak akan menghalangi ketentuan pemotongan sesuai dengan syariat.

Oleh karena itu, Bukhori meminta agar setiap panitia pemotongan hewan bisa menaati imbauan dari pemerintah setempat soal penegakan protokol kesehatan.

Selain itu, ia mendorong agar setiap lokasi pemotongan hewan dilengkapi dengan stok masker, tempat cuci tangan, dan alat pengecek suhu tubuh bagi panitia.

Bukhori juga mengimbau agar tempat pelaksanaan pemotongan dipastikan memiliki ruang yang memadai untuk menjaga jarak antar panitia.

Terkait pemantauan dan pengawasan, ia meminta agar hal tersebut menjadi tugas dari Satgas Covid-19 di tingkat kelurahan hingga RT.

Baca juga: Anies Larang Kerumunan Saat Potong Hewan Kurban: Dibagikan Langsung ke Rumah Penerima

Namun, Bukhori menekankan agar hal tersebut dilakukan dengan humanis agar tak terjadi gesekan atau singgungan.

"Kedepankan langkah yang humanis jika terjadi pelanggaran supaya tidak terjadi gesekan sosial dan berisiko mengusik suasana hari raya suci Idul Adha,” pinta dia.

Lebih lanjut, Bukhori juga menyoroti proses pemotongan hewan supaya tidak menimbulkan kerumunan.

“Alangkah baiknya bila penyaluran daging kurban dilakukan secara door to door. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan massa saat proses pembagian,” pungkasnya.

Sebelumnya, terkait pelaksanaan ibadah shalat Idul Adha, pemerintah telah sepakat untuk meminta masyarakat beribadah di rumah.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan pertemuan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah organisasi Islam, Minggu (18/7/2021) malam.

Baca juga: Penyembelihan Hewan Kurban Boleh Dilakukan Selama 4 Hari, Ini Penjelasan Komisi Fatwa MUI

Dalam pertemuan tersebut, semua pihak sepakat bahwa pelaksanaan ibadah Idul Adha yang jatuh pada Selasa (20/7/2021) seluruhnya dilaksanakan di rumah.

Apalagi, Indonesia sudah mulai dianggap sebagai pusat penyebaran baru Covid-19 karena tingginya angka penularan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ferdy Sambo, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf Sidang Duplik Hari Ini, Selangkah Lagi Menuju Vonis

Ferdy Sambo, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf Sidang Duplik Hari Ini, Selangkah Lagi Menuju Vonis

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Tuntutan Eks Ketua Dewan Pembina ACT Novariyadi Imam Digelar Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Tuntutan Eks Ketua Dewan Pembina ACT Novariyadi Imam Digelar Hari Ini

Nasional
Dugaan Perubahan Subtansi Putusan MK Akan Dilaporkan ke Polisi

Dugaan Perubahan Subtansi Putusan MK Akan Dilaporkan ke Polisi

Nasional
Sandiaga Jelaskan Alasan Ungkap Perjanjian Politik Prabowo-Anies Sekarang

Sandiaga Jelaskan Alasan Ungkap Perjanjian Politik Prabowo-Anies Sekarang

Nasional
PKS Dukung Anies Capres, Demokrat: Langkah Pembentukan Koalisi Perubahan Terjawab

PKS Dukung Anies Capres, Demokrat: Langkah Pembentukan Koalisi Perubahan Terjawab

Nasional
Koalisi Perubahan Terbuka, Sudirman Said Sebut Berkomunikasi dengan Sejumlah Parpol

Koalisi Perubahan Terbuka, Sudirman Said Sebut Berkomunikasi dengan Sejumlah Parpol

Nasional
Sohibul dan Sudirman Said Terbang ke Turkiye demi Dapatkan Kepastian Dukungan PKS untuk Anies

Sohibul dan Sudirman Said Terbang ke Turkiye demi Dapatkan Kepastian Dukungan PKS untuk Anies

Nasional
Sudirman Said Sebut Anies Tak Ada Janji soal Pilpres dengan Prabowo, tapi Ditawari Cawapres pada 2019

Sudirman Said Sebut Anies Tak Ada Janji soal Pilpres dengan Prabowo, tapi Ditawari Cawapres pada 2019

Nasional
Anies Disebut Tak Punya Perjanjian soal Pilpres dengan Prabowo

Anies Disebut Tak Punya Perjanjian soal Pilpres dengan Prabowo

Nasional
Survei Algoritma: KPU Punya Pekerjaan Rumah Tunjukkan Kemandirian Jelang Pemilu 2024

Survei Algoritma: KPU Punya Pekerjaan Rumah Tunjukkan Kemandirian Jelang Pemilu 2024

Nasional
Kantongi Dukungan Demokrat dan PKS, Anies Dinilai Masih Belum Cukup Amankan Tiket Capres

Kantongi Dukungan Demokrat dan PKS, Anies Dinilai Masih Belum Cukup Amankan Tiket Capres

Nasional
Survei Algoritma: 3 dari 4 Orang Belum Tahu Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024

Survei Algoritma: 3 dari 4 Orang Belum Tahu Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024

Nasional
Dalam Tuntutan, Jaksa Sebut Irfan Kurnia Terbukti Korupsi Bersama-sama Anggota dan Purnawirawan TNI AU

Dalam Tuntutan, Jaksa Sebut Irfan Kurnia Terbukti Korupsi Bersama-sama Anggota dan Purnawirawan TNI AU

Nasional
[POPULER NASIONAL] Puan dan Mandat Trah Soekarnoisme | KPK soal Wacana Biaya Haji Naik

[POPULER NASIONAL] Puan dan Mandat Trah Soekarnoisme | KPK soal Wacana Biaya Haji Naik

Nasional
Hak-hak Pemilik Rahasia Dagang

Hak-hak Pemilik Rahasia Dagang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.