Ketua DPR Minta Pemerintah Serius Perbaiki Komunikasi Publik soal Penanganan Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta pemerintah serius memperbaiki komunikasi publik mengenai penanganan pandemi Covid-19, khususnya soal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

"Perbaiki komunikasi publik, termasuk kejelasan siapa yang pegang komando komunikasi ini, terutama terkait dengan keputusan pemerintah," kata Puan dalam keterangan tertulis, Minggu (18/7/2021).

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, komunikasi publik pemerintah merupakan salah satu kunci penting dalam pelaksanaan PPKM Darurat dan penentuan hasil kebijakan itu.

Puan menyayangkan, belakangan ini, ruang publik justru diramaikan oleh polemik yang kontraproduktif bagi penanggulangan pandemi Covid-19 di mana sejumlah polemik malah dipicu oleh pernyataan pejabat negara.

Baca juga: Muhadjir Effendy Sebut PPKM Darurat Diperpanjang hingga Akhir Juli

“Harusnya ruang publik kita lebih banyak diisi oleh informasi-informasi yang bermanfaat buat masyarakat yang sedang isoman, yang sedang mencari tempat perawatan, obat-obatan, dan oksigen. Bukan justru diisi riuh yang bikin keruh,” ujar dia.

Untuk itu, kata Puan, teguran Presiden Joko Widodo soal perbaikan komunikasi publik harus benar-benar dijalankan dan dijadikan kenyataan oleh jajaran pemerintah.

Ia menekankan, isi pesan dan cara penyampaian informasi dari pemerintah harus jelas, tepat, dan tidak punya celah distorsi sekecil apa pun. Selain itu, upaya untuk sosialisasi, edukasi, dan persuasi juga harus terus dan makin diintensifkan.

"Terutama untuk menyampaikan program pemerintah ke depan, mulai dari bagaimana turunan program hingga pelaksanaannya, serta manfaatnya yang jelas bagi publik," ujar Puan.

Ia juga meminta pemerintah melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam menyosialisasikan program penanganan pandemi di lingkup masyarakat terkecil, di daerah, di akar rumput, dan perkampungan-perkampungan.

“Kepastian dan kepercayaan kepada otoritas adalah dua hal yang sekarang semakin penting dan sangat dibutuhkan rakyat. Tumbuhkan dukungan rakyat dengan menjadi otoritas yang bisa dipercaya. Kalau rakyat percaya, program pemerintah akan otomatis diikuti,” kata Puan.

Baca juga: Luhut: Masih Evaluasi, Keputusan Perpanjangan PPKM Darurat Diumumkan 2-3 Hari Lagi

Puan menambahkan, kejelasan soal garis komando dalam komunikasi publik pemerintah mesti diimbangi dengan kesinambungan terkait pelaksanaannha oleh aparat dan jajaran pemerintah di lapangan.

“Yang di lapangan juga harus penuh persuasi. Jangan sampai yang di atas memicu polemik dan di lapangan tidak simpatik saat melaksanakan tugasnya,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan komunikasi publik pejabat dalam penanganan pandemi Covid-19.

Presiden menekankan agar para pejabat menyampaikan bahasa yang menimbulkan optimisme dan menimbulkan ketenangan.

"Karena terus terang saja, masyarakat ini khawatir mengenai Covid-19 yang naik terus, kemudian kematian tinggi, kemudian juga yang berkaitan urusan makan, perut, ini hati-hati," ujar Jokowi saat menyampaikan pengantar ratas evaluasi PPKM darurat pada 16 Juli 2021 yang diunggah YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (17/7/2021).

Baca juga: Singgung Komunikasi Publik Pejabat, Jokowi: Jangan Sampai Buat Masyarakat Frustrasi

"Jangan sampai di antara kita tidak sensitif terhadap hal-hal seperti ini. Jangan sampai masyarakat frustrasi gara-gara kesalahan-kesalahan kita dalam komunikasi, kesalahan-kesalahan kita dalam menjalankan sebuah policy," tegasnya.

Sebelum Presiden menyinggung hal itu, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan bahwa PPKM Darurat diperpanjang hingga akhir Juli, Jumat (16/7/2021). 

Sementara sehari setelahnya, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, PPKM Darurat masih dalam tahap evaluasi dan belum diputuskan untuk diperpanjang.