Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beredar Foto Setnov Bawa Ponsel di Lapas, ICW: Pindahkan ke Nusakambangan, Kemenkumham Harus Audit Sukamiskin

Kompas.com - 18/07/2021, 19:34 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta mantan Ketua DPR Setya Novanto dipindah ke lembaga permasyarakatan (lapas) Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Hal itu disampaikan Peneliti ICW Kurnia Ramadhana pasca foto Setya Novanto di Lapas Sukamiskin, Bandung, dengan sebuah handphone tersebar di media sosial

Padahal Setya Novanto saat ini masih menjalani hukuman pidananya terkait perkara tindak pidana korupsi E-KTP.

"ICW mendesak Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly segera memindahkan Setya Novanto ke lepas dengan tingkat pengawasan maksimum, misalnya Nusakambangan," sebut Kurnia pada Kompas.com, Minggu (18/7/2021).

Baca juga: Foto Setya Novanto Bawa Ponsel di Lapas Tersebar di Medsos, Ditjen PAS: Foto Lama

Pasalnya, lanjut Kurnia, pelanggaran ini bukan kali pertama dilakukan Setya Novanto di dalam lapas.

"Pada pertengahan tahun 2019 lalu Novanto sempat terbukti melakukan plesiran," tutur Kurnia.

Kurnia juga meminta agar Kemenkumham mengaudit semua instrumen pengawasan di Lapas Sukamiskin.

Salah satu yang masukan yang diberikan ICW adalah memasang kamera closed-circuit television (CCTV) yang tersambung ke kantor penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan KPK.

"Ini penting karena penguasaan tunggal yang dilakukan oleh Kemenkumham seringkali bermasalah, sehingga mesti ditambah dari unsur pihak lain," katanya.

Baca juga: Cerita di Balik Foto Setya Novanto Jadi Petani

Kurnia menuturkan, Kemenkumham harus mendalami penyebab Setya Novanto bisa menggunakan handphone di dalam lapas.

"Apa sekedar kelalaian petugas atau ada unsur suap-menyuap di balik kejadian tersebut," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Rika Aprianti menjelaskan bahwa foto yang tersebar itu merupakan foto lama.

Rika mengatakan bahwa foto itu diambil dalam perayaan momen Idul Adha.

Ia juga menegaskan pihaknya saat ini semakin tegas untuk mencegah barang-barang terlarang bisa dimiliki oleh para narapidana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com