Bima Arya Harap Pelaksanaan Vaksinasi dan Distribusi Vaksin dari Pusat Disinkronkan dengan Pemda

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Bogor Bima Arya menyebut pekerjaan rumah pemerintah adalah memastikan masyarakat mendapat informasi transparan dan mekanisme alur vaksinasi yang efektif.

Bima mengatakan, pemerintah baik pusat dan daerah harus sinkron agar proses vaksinasi Covid-19 berjalan dengan baik.

"Kita ingat ada satu tulisan yang tersebar di Whatsapp Group tentang praktis dan simplenya vaksin di Amerika, nah hari ini itu yang kita atur bagaimana semua hal sinkron," ungkap Bima dalam rilis survei virtual yang diadakan Lembaga Survei Indonesia (LSI), Minggu (18/7/2021).

Baca juga: Percepat Vaksinasi, Mendagri Instruksikan Gubernur Atur Alokasi Distribusi Vaksin Covid-19

Bima menuturkan, saat ini pemerintah daerah dan pusat masih belum sinkron dalam menjalankan proses vaksinasi untuk masyarakat.

Ia mencontohkan ketidaksinkronan itu dengan apa yang terjadi di Kota Bogor.

Saat itu, lanjut Bima, pemerintah pusat membuka pendaftaran vaksinasi Covid-19 melalui aplikasi Peduli Lindungi.

Namun, masyarakat yang sudah mendaftar di aplikasi itu dan memiliki tiket antrian merasa berhak mendapatkan vaksin Covid-19 di lokasi mana pun di Kota Bogor.

"Sedangkan pemerintah daerah sudah punya skema vaksin di sentral A jam sekian sampai jam sekian, jadi orang yang datang dengan aplikasi Peduli Lindungi ini yang menyebabkan persoalan di lapangan, nah ini harus sinkron," jelasnya.

Baca juga: 1,7 Juta Kasus Covid-19 di RI, Potensi Gelombang Kedua serta Kesenjangan Distribusi Vaksin Negara Maju dan Berkembang

Selain itu Bima juga meminta agar priorias vaksinasi yang diberikan pemerintah pusat ke daerah berjalan selaras dan terkoordinasi dengan baik.

Dalam pandangan Bima, pemerintah pusat kerap meminta pemerintah daerah berpindah-pindah fokus dalam program vaksinasi Covid-19.

"Contohnya awal-awal Pemda disuruh fokus pada pelayanan publik, belum selesai diminta bergeser pada pra lansia diatas 50 tahun, belum selesai fokus di situ, kita diminta bergeser ke kelompok komunal tertutup seperti rusunawa, pesantren, lapas, asrama dan lain sebagainya, belum selesai diminta bergeser fokus ke anak-anak dan remaja," tutur dia.

Terakhir, persoalan yang mesti diselesaikan menurut Bima adalah soal distribusi vaksin.

Baca juga: Beredar Jasa Pembuatan Sertifikat Vaksin Tanpa Perlu Vaksinasi, Kemenkes: Itu Penipuan

Saat ini, untuk mempercepat pembentukan herd immunity, pemerintah pusat melibatkan lebih banyak pihak untuk memberikan vaksinasi Covid-19 pada masyarakat.

Bima menilai, pemerintah pusat mesti mempersiapkan prosesnya dengan serius dan menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah.

"Persoalan di lapangan adalah sekarang ini distribusi vaksin tidak lagi ke pemerintah kota atau daerah, enggak lagi ke Dinas Kesehatan, tapi langsung ada yang ke TNI, Polri, ormas. Saya kira bagus untuk memperluas jangkauan penerima vaksin tapi persoalannya tenaga kesehatannya kan dari kita (pemerintah daerah)," sebut dia.

"Jadi ini kalau tidak disiapkan dengan serius tidak akan memperluas cakupan vaksin atau bahkan tidak akan mempercepat," sambung Bima

Baca juga: Capaian Vaksinasi di Banten Baru 14 Persen padahal Dekat Jakarta, Ini Pesan Kapolri dan Panglima TNI

Ia mengaku saat ini pihaknya tidak mengetahui kapan vaksin Covid-19 dari pemerintah pusat akan didistribusikan ke masyarakat.

Maka Bima berharap pemerintah pusat segera menentukan tahapan dan target yang jelas serta timeline pemberian vaksin.

"Yang kira perlukan sekarang adalah tahapan yang jelas, target-target yang terukur beserta timelinenya, jadi sekarang kita tahu, Sinovac sekian juta, Moderna sekian juta dan ada yang lain. Kita butuh kejelasan alokasi ke daerah kapan datang, berapa banyak dan lain sebagainya," imbuhnya.