Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Gelar Vaksinasi 1.200 Warga Jakarta

Kompas.com - 17/07/2021, 15:30 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) menggelar acara vaksinasi gratis bagi 1.200 warga Jakarta yang dilaksanakan di Lapangan Parkir Pascasarjana Uhamka Jakarta Selatan, Sabtu (17/7/2021).

Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno menjelaskan, program vaksinasi adalah upaya PAN untuk membantu menghadapi pandemi Covid-19.

PAN menegaskan bahwa vaksinasi seharusnya diberikan secara gratis kepada masyarakat dan tidak berbayar.

"Jadi harus diberikan gratis kepada masyarakat, tidak boleh masyarakat membayar membeli vaksin itu," kata Eddy dalam keterangannya, Sabtu.

Baca juga: Jokowi Cabut Rencana Vaksinasi Berbayar di Kimia Farma, Vaksin Tetap Gratis

Penegasan itu disampaikan Eddy di tengah isu wacana pemberlakuan kebijakan vaksinasi berbayar untuk individu.

Eddy berpandangan, di tengah pandemi yang belum selesai, maka vaksinasi harus dilakukan secara cepat baik pemesanan maupun distribusi dari pemerintah.

"Divaksinasi kepada wargapun juga harus cepat," terangnya.

Eddy mengaku bersyukur melihat antusias masyarakat menyambut vaksinasi yang dilakukan PAN.

Pihaknya berharap, inisiatif yang dilakukan PAN ini bermanfaat untuk masyarakat.

"Dalam tiga hari kami membuka pendaftaran, animo masyarakat sangat tinggi sampai mencapai 1.000 orang. Semoga apa yang kami lakukan ini bisa menjadi ikhtiar untuk kesehatan masyarakat sekaligus usaha bersama keluar dari pandemi," harap Eddy.

Baca juga: Jokowi Minta Menteri Harus Miliki Sense of Crisis Saat Kondisi Darurat

Wakil Ketua Komisi VII DPR itu menambahkan, vaksinasi gratis yang dilakukan PAN tidak hanya berhenti kali ini.

Sebab, vaksinasi gratis itu akan terus dilanjutkan ke kota-kota di seluruh Indonesia.

Dia juga mengklaim, PAN merupakan partai pertama yang menggelar vaksinasi gratis untuk masyarakat.

"PAN adalah partai pertama yang menggelar vaksinasi gratis untuk masyarakat. Sebelumnya kami adakan di Bekasi, Jakarta dan hari ini dilaksanakan oleh DPP PAN. Besok juga akan kami laksanakan di Jawa Barat dan dilanjutkan ke seluruh Indonesia," tutur Eddy.

Presiden Joko Widodo sebelumnya mencabut rencana vaksinasi gotong royong individu berbayar.

Langkah itu dilakukan merespons banyaknya kritik dan masukan publik.

"Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (16/7/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com