Selain menjadi santapan serangan politik – yang lagi-lagi diarahkan kepada Jokowi -, membanggakan waktu menonton hiburan seperti menertawakan derita rakyat yang berpeluh mencari makan akibat penerapan jam operasional atau berjibaku mencari kamar perawatan di rumah-rumah sakit akibat penuhnya dengan pasien covid.
Belum lagi menteri yang diserahi tugas mengkoordinasi PPKM, kerap mengeluarkan pernyataan yang ambigu.
Awal minggu menyebut masalah covid bisa dikendalikan tetapi di kemudian hari bilang kondisi covid delta sulit dikendalikan. Padahal, rakyat butuh jaminan dan ketenangan dari pemangku tertinggi.
Sebagai pemegang kendali di lapangan, harusnya bisa memberikan laporan yang obyektif kepada Jokowi –jauh dari kesan Asal Bapak Senang– tentang kondisi faktual di lapangan agar Presiden bisa memutuskan kebijakan dengan tepat tanpa cela.
Kegagalan penerapan kebijakan vaksin berbayar -walau apotek dan gerai Kimia Farma di beberapa daerah sudah siap melaksanakannya- sebetulnya tidak boleh terjadi jika sebelum keputusan ini diambil, dipertimbangkan dengan masak, dan melakukan kajian serta sosialisasi terlebih dahulu.
Desakan sebagian akademisi, aktivis LSM, politisi bahkan organisasi kesehatan dunia (WHO) untuk membatalkan vaksin berbayar menjadikan Jokowi harus “menanggung” malu ulah kebijakan para menterinya. Padahal jika dikemas dengan sosialisasi yang tepat, yakni dengan mengedepankan unsur kegotongroyongan tanpa mengorbankan vaksin hasil hibah, tentu opini positif masyarakat bisa terbangun.
Padahal tawaran dari kalangan swasta di Amerika Serikat yang menyediakan vaksin berbayar sambil pelesiran kepada kalangan berduit di Indonesia, juga sangat kasat mata. WHO pun tidak mempermasalahkan.
Keluarga pembantu Presiden pun harusnya ikut menenggangrasa dengan tugas-tugas mulia orangtuanya dalam menangani persoalan tragedi kemanusian terbesar sepanjang masa. Membanggakan liburan mewah di Jepang di media sosial seakan abai dengan perjuangan seorang dokter muda di Jogya yang rela menyediakan waktunya untuk konseling gratis bagi warga yang tengah isolasi mandiri di rumah.
Sekali lagi, memang tidak ada aturan yang dilanggar dan berwisata adalah hak pribadi dan bukan urusan negara. Akan bijak jika “tepo seliro” dikedepankan apalagi terkait dengan image ayah yang akan maju sebagai calon presiden mendatang.
Di saat sebagian besar rakyat kita sedang sedih dan susah, memamerkan kemewahan dan kekayaan seperti mengejek dan mentertawakan kemiskinan. Ironis!
Seruan Presiden Joko Widodo yang meminta jajarannya untuk mengedepankan sense of crisis, sejatinya telah dilakukan oleh rakyat tanpa komando. Semua pihak terpanggil untuk membantu meringankan derita sesama anak bangsa.
Jika pengusaha sekaliber Sukanto Tanoto mendatangkan bantuan oksigen dalam jumlah yang besar, maka seorang pengusaha lokal di Nunukan, Kalimantan Utara, bernama Haji Momo pun rela mengisi tabung-tabung oksigen yang kosong di Sebatik –perbatasan dengan Sabah, Malaysia– ke tempat pengisian oksigen di Tarakan. Butuh 4 jam perjalanan dengan speed boat dari Sebatik menuju Tarakan (Kompas.com, 10 Juli 2021).
Saat ini adalah waktu yang tepat, profit bukanlah menjadi tujuan para pengusaha semata tetapi kemanusian dan jiwa patriotisme harus menjadi tujuan mulia.
Dari kalangan partai pun juga tidak ketinggalan. DPP PDI Perjuangan membuka dapur umum untuk menyuplai kebutuhan makan bagi para penderita covid yang tengah isolasi mandiri di rumah. Dengan menggaet salah satu operator layanan online, bantuan makanan ini akan cepat sampai kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
Putri Megawati Soekarnoputeri, Puan Maharani membawa bantuan vaksin ke Jawa Timur sementara politisi lain menggelar vaksinasi di Ciracas, Jakarta Timur.