Antara Ikatan Cinta dan Holopis Kuntul Baris

SAAT mengumumkan pembatalan vaksin berbayar di Jakarta (Jumat, 16 Juli 2021 kemarin), Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh jajarannya di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk mengedepankan “sense of crisis”.

Bisa jadi, Jokowi mengakui masih ada jajarannya yang kurang bahkan tidak bisa mengimbangi ritme kerja dan kemauan Presiden.

Selama dua minggu pertama di bulan Juli ini saja, Presiden “dihantam” berbagai persoalan maha berat. Mulai dari melonjaknya angka positif covid yang menembus rekor harian dunia di kisaran 50 ribu kasus, angka kematian covid harian yang membumbung tinggi di kisaran 800 hingga 1.200 jiwa, kelangkaan oksigen, semakin tidak berdayanya daya tampung rumah sakit, kelambanan pembayaran insentif tenaga kesehatan, langkanya obat-obatan, kontroversi vaksin berbayar, masih rendahnya angka vaksinasi di masyarakat, kurangnya tenaga kesehatan, dan dokter hingga pro kontra perpanjangan PPKM.

Tak pelak, kubu yang berseberangan politik menyebut Jokowi tidak piawai menjadi nakhoda bangsa ini dan mencemaskan Indonesia menjadi bangsa yang gagal.

Melihat kesungguhan dan kerja nyata Jokowi selama ini, sebetulnya kita tidak meragukan komitmen mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Jika di malam sebelumnya Jokowi hadir dalam peninjauan kesiapan Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur menjadi tempat perawatan penderita covid, malam berikutnya Presiden muncul di Rumah Susun Sewa Pasar Rumput, Jakarta Selatan, untuk memastikan pengoperasian penampungan pasien covid.

Selanjutnya “nongol” di perkampungan Sunter Agung, Jakarta Utara, untuk membagikan secara simbolis paket bantuan sembako untuk warga yang terdampak covid. Jokowi boleh dikatakan “gas pol” – meminjam istilah anak muda sekarang untuk menyebut kerja spartan – dalam menanggulangi terjangan keganasan covid-19.

Di lingkup TNI dan Polri, pelibatan personel dalam menjaga penyekatan transportasi, gelaran rumah sakit lapangan, terlibat dalam program vaksinasi di masyarakat hingga membantu proses penyaluran paket bantuan untuk warga yang isolasi mandiri di rumah patut mendapat acungan jempol.

Kondisi geografis negara kita yang terbentang dari Sabang hingga Merauke, dari Mianggas hingga Pulau Rote bukan persoalan sepele. Topografi wilayah kita memang memiliki karakteristik yang menantang.

Dari informasi sahabat penulis yang tinggal di Langgur, Maluku Tenggara, proses vaksinasi dosis pertama, sudah diterima sebagian warga di ujung Provinsi Maluku yang berbatasan dengan Laut Arafura di sebelah selatan.

Terkadang ada sebagian warga yang tidak peduli bahkan melupakan “kebesaran” negara kita dengan membandingkan penanganan covid di negara-negara lain dengan Indonesia. Pembandingannya pun tidak “apple to apple” tetapi apel dengan kesemek atau buah genit.

Misalnya membandingkan dengan Brunei atau dengan Malaysia. Jelas sebuah komparasi yang tidak tepat jika kita menggunakan parameter luasan wilayah dan jumlah penduduknya.

Total penduduk Brunei Darrusalam di 2021 hampir mencapai 331.800 jiwa, sementara jumlah penduduk Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah di tahun 2020 saja sudah mencapai 1.350.438 jiwa. Luas Brunei hampir identik dengan luasan Provinsi Bali. Belum lagi jika indikator ekonomi yang digunakan.

Kepekaan Sosial

Di tengah karut-marut persoalan penanganan covid, sungguh miris jika ada pembantu Presiden yang masih bangga bisa menyaksikan sinetron Ikatan Cinta di masa PPKM Darurat lengkap dengan ulasan kontroversi masalah hukum pidananya.

Memang tidak ada ketentuan yang dilanggar, tetapi akan lebih bijak jika masalah privat seperti hobi sang menteri menonton tayangan hiburan tidak diumbar ke media sosial.