Kompas.com - 17/07/2021, 07:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah memulai penyuntikan vaksin dosis ketiga atau booster untuk tenaga kesehatan dengan menggunakan vaksin Moderna.

Vaksinasi pertama dilakukan terhadap tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta, Jumat (16/7/2021).

Sebanyak 50 Guru Besar FKUI dan sejumlah dokter mendapatkan vaksinasi di RS tersebut.

Pelaksanaan vaksinasi ini ditinjau langsung oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dan Wakil Menteri Kesehatan dr. Dante Saksono Harbuwono.

Budi mengatakan, penyuntikan dosis ketiga vaksin ini pertama kali diberikan kepada para senior Guru Besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Ia berharap tenaga kesehatan lainnya dapat diikuti vaksinasi booster tanpa ragu.

Baca juga: Vaksinasi Dosis Ketiga bagi Tenaga Kesehatan Dimulai Pekan Ini

“Harapan kami kalau para senior ini yakin untuk bisa menerima vaksin booster atau vaksin yang ketiga dengan Moderna ini, seharusnya para juniornya, murid-muridnya juga bisa mengikuti (divaksinasi) dengan segera," kata Budi dalam keterangan tertulis melalui laman resmi Kemenkes RI, Jumat.

"Jadi harapan saya segera para Nakes ini diberikan booster yang ketiga untuk bisa melindungi mereka sehingga mereka bisa bekerja dengan lebih tenang,” sambungnya.

Budi menilai pelaksanaan vaksinasi booster untuk tenaga kesehatan ini akan lebih mudah mengingat tempat kerja mereka ada di fasilitas layanan kesehatan.

“Kebetulan Nakes itu kan kerjanya di fasilitas kesehatan jadi relatif harusnya jauh lebih mudah. Saya lihat (vaksinasi) kemarin itu sekitar 7 minggu atau 8 minggu sudah bisa selesai 1,5 juta, saya harapkan kali ini bisa lebih cepat selesai karena kan hanya satu kali suntik,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu Guru Besar FKUI yang selesai divaksinasi booster, Prof Aman Pulungan, mengaku tidak merasakan efek apapun.

Baca juga: Bio Farma: Vaksinasi Gotong Royong Individu Bukan untuk Booster atau Dosis Ketiga

Ia meyakini vaksinasi booster yang menggunakan vaksin moderna dapat meningkatkan kekebalan imunitas tubuh.

"Saya sangat yakin dengan vaksin Moderna, (vaksinasi) yang pertama dan kedua itu dengan Sinovac platformnya inactivated virus, kalau ini pakai Moderna dengan platform berbeda. Jadi saya rasa ini yang paling baik,” kata Aman.

Lebih lanjut, Aman mengimbau seluruh tenaga kesehatan untuk segera divaksinasi ketiga, mengingat adanya penyebaran varian Delta sehingga dibutuhkan imunitas kuat, terutama saat menghadapi pasien positif Covid-19 secara langsung.

“Karena kita ini frontliner untuk nakes jadi kita tentu harusnya lebih terlindungi karena langsung berhadapan dengan pasien positif Covid-19. Jadi kalau saya sarankan seluruh nakes jangan ragu-ragu sesegera mungkin kalau ada kesempatan untuk dapat diimunisasi yang ketiga,” ucap Aman.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diperiksa sebagai Saksi, Pramugari Jet Pribadi Mengaku Ditanya soal Penerbangan Lukas Enembe

Diperiksa sebagai Saksi, Pramugari Jet Pribadi Mengaku Ditanya soal Penerbangan Lukas Enembe

Nasional
PKB Ungkap Alasan Usul Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan: Agar Jelas Siapa yang Bertanggungjawab

PKB Ungkap Alasan Usul Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan: Agar Jelas Siapa yang Bertanggungjawab

Nasional
Fraksi PDI-P Desak Pihak yang Bersalah Atas Tragedi Kanjuruhan Dipidana

Fraksi PDI-P Desak Pihak yang Bersalah Atas Tragedi Kanjuruhan Dipidana

Nasional
Kurang PPP, 8 Fraksi di Komisi X Tandatangan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

Kurang PPP, 8 Fraksi di Komisi X Tandatangan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Buntut Tragedi Kanjuruhan, Fraksi Gerindra DPR RI Minta Suporter Sepak Bola Turut Dibina

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Fraksi Gerindra DPR RI Minta Suporter Sepak Bola Turut Dibina

Nasional
Pemerintah Jamin Pemberian Santunan Rp 50 Juta dari Jokowi untuk Korban Tragedi Kanjuruhan Tak Berbelit

Pemerintah Jamin Pemberian Santunan Rp 50 Juta dari Jokowi untuk Korban Tragedi Kanjuruhan Tak Berbelit

Nasional
Fraksi PDI-P Dukung Usulan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

Fraksi PDI-P Dukung Usulan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Pemerintah Harap Santunan Rp 50 Juta untuk Korban Tragedi Kanjuruhan Tak Dianggap Ganti Rugi

Pemerintah Harap Santunan Rp 50 Juta untuk Korban Tragedi Kanjuruhan Tak Dianggap Ganti Rugi

Nasional
Bareskrim Periksa Direktur PT LIB hingga Ketua PSSI Jawa Timur Terkait Tragedi Kanjuruhan

Bareskrim Periksa Direktur PT LIB hingga Ketua PSSI Jawa Timur Terkait Tragedi Kanjuruhan

Nasional
PSI Belum Beri Tahu Ganjar Pranowo Dirinya Dideklarasikan Capres 2024

PSI Belum Beri Tahu Ganjar Pranowo Dirinya Dideklarasikan Capres 2024

Nasional
UPDATE Jumlah Korban Tragedi Kanjuruhan: 330 Luka-luka dan 125 Meninggal Dunia

UPDATE Jumlah Korban Tragedi Kanjuruhan: 330 Luka-luka dan 125 Meninggal Dunia

Nasional
Deklarasi Ganjar Capres, PSI Klaim Tak Ikut-ikutan Nasdem Deklarasikan Anies

Deklarasi Ganjar Capres, PSI Klaim Tak Ikut-ikutan Nasdem Deklarasikan Anies

Nasional
Badan Peradilan Khusus Dibatalkan, MK Ditantang Tuntaskan Masalah Pilkada secara Integratif

Badan Peradilan Khusus Dibatalkan, MK Ditantang Tuntaskan Masalah Pilkada secara Integratif

Nasional
Beri Pesan ke Moeldoko, Demokrat: Berhenti Ganggu Demokrasi Indonesia

Beri Pesan ke Moeldoko, Demokrat: Berhenti Ganggu Demokrasi Indonesia

Nasional
Bawaslu Hormati Putusan MK yang Batalkan Pembentukan Badan Peradilan Pilkada

Bawaslu Hormati Putusan MK yang Batalkan Pembentukan Badan Peradilan Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.