Kekerasan Satpol PP Dinilai Kegagalan Pembentukan Agen Pelayan Publik

Kompas.com - 16/07/2021, 22:46 WIB
Ratusan mahasiswa dari Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Menggugat menggelar unjukrasa di depan kantor Bupati Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan menggelar terkait penganiayaan oleh oknum Satpol PP terhadap pasutri pemilik warung kopi saat menggelar razia PPKM. Jumat, (16/7/2021). KOMPAS.COM/ABDUL HAQ YAHYA MAULANA T.Ratusan mahasiswa dari Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Menggugat menggelar unjukrasa di depan kantor Bupati Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan menggelar terkait penganiayaan oleh oknum Satpol PP terhadap pasutri pemilik warung kopi saat menggelar razia PPKM. Jumat, (16/7/2021).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kekerasan seorang Satpol PP pada masyarakat di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dinilai merupakan kegagalan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai agen pelayan masyarakat.

Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) AB.Widyanta menuturkan semestinya di masa pandemi Covid-19 ini ASN seperti Satpol PP mengedepankan pendekatan yang humanis.

"Praktik-praktik kekerasan di masa pandemi yang dilakukan Satpol PP menunjukan kegagalan pembentukan ASN sebagai agen pelayan masyarakat," jelas Widyanta pada Kompas.com, Jumat (16/7/2021).

Baca juga: Oknum Satpol PP Gowa Penganiaya Ibu Hamil Ditetapkan Jadi Tersangka

Widyanta mengatakan pemerintah perlu segera melakukan evaluasi dengan memberikan penguatan pada intelegency socio cultural para ASN nya.

"Sehingga pendekatan humanis lebih dikedepankan bukan pendekatan kekerasan. Namun lebih pada affirmative action yang memprioritaskan masyarakat yang lemah sebagai prioritas pelayanan publik," terang dia.

Widyanta menegaskan, setiap ASN harus memiliki pemahaman bahwa tindakan yang dilakukan merepresentasikan kepentingan negara, bukan kepentingan pribadi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dimensi etis dan humanis harus dikedepankan. Para ASN ini harus mengingat bahwa mereka pelayan publik. Dia bergerak bukan atas nama pribadi tapi negara," imbuhnya.

Jika penegakan aturan PPKM darurat terus menggunakan kekerasan, Widyanta khawatir dampaknya adalah masyarakat akan tidak mempercayai pemerintah.

"Tentu dampaknya pada masyarakat adalah munculnya public distrust dan berlanjut dengan dampak yang lebih besar seperti pembangkangan-pembangkangan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya Rabu (14/7/2021) seorang Satpol PP melakukan tindakan kekerasan pada pasangan suami istri di Kabupaten Gowa bernama Nur Halim (26) dan Riana (34).

Kekerasan itu dilakukan saat rombongan petugas PPKM Darurat melakukan penegakan aturan.

Baca juga: Fakta Baru Kasus Oknum Satpol PP Pukul Ibu Hamil Saat PPKM, Bupati Gowa Geram dan Ancam Beri Sanksi

Nur Halim mengatakan, saat kejadian berlangsung ia dan istrinya sudah menutup kedai kopi tersebut.

Keduanya masih berada disana karena sedang mempromosikan usahanya di media sosial Facebook.

"Kami ikuti aturan yang ada dan mereka masuk tegur kami bahkan memukul kami," cerita Nur Halim, Kamis (15/7/2021).



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Nasional
Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Nasional
Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Nasional
Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Nasional
Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Nasional
BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

Nasional
Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Nasional
Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Nasional
Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Nasional
Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Nasional
Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Nasional
Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.