Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Jaga Keberlanjutan Ikan Banyar, Kementerian KP Lakukan Riset dengan Analisis Otolith

Kompas.com - 16/07/2021, 19:32 WIB
Alifia Nuralita Rezqiana,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) tengah melakukan riset dan inovasi untuk mengidentifikasi struktur populasi Ikan Banyar di perairan selatan Pulau Jawa hingga Bali.

Riset tersebut dilakukan melalui Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT) Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) Kementerian KP.

Sebagai informasi, Ikan Banyar (Rastrelliger kanagurta) merupakan jenis ikan pelagis beruaya jauh yang berperan penting dalam industri perikanan.

Ikan Banyar telah mendukung mata pencaharian masyarakat di sekitar pesisir. Namun keberlangsungan hidupnya saat ini sedang terancam lantaran biomassa di alam mengalami penurunan.

Untuk itu, LRPT BRSDM Kementerian KP mengidentifikasi struktur populasi Ikan Banyar dengan menggunakan analisis bentuk otolith.

Baca juga: Sederet Manfaat Memelihara Ikan Dalam Akuarium

Peneliti LRPT Arief Wujdi menjelaskan, otolith merupakan tulang telinga ikan. Organ ini digunakan untuk mengetahui umur, pertumbuhan, dan proses migrasi reproduksi Ikan Banyar.

Selain itu, secara permanen otolith juga dapat menyajikan sejarah hidup dan lingkungan, sehingga mampu menginterpretasikan parameter lingkungan, seperti temperatur dan salinitas atau kadar garam.

“Secara keseluruhan, 159 sampel otolith dikumpulkan dari 4 lokasi, yaitu Pelabuhan Ratu, Pacitan, Muncar, dan Kedonganan pada periode 2016 dan 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata bentuk otolith bervariasi antar populasi,” jelas Arief.

Ia mengatakan, secara visual variasi dapat ditemui pada berbagai bagian otolith, yaitu excisura major, postrostrum, dan pararostrum.

Adanya variasi bentuk otolith antar populasi, kata Arief, dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan.

Baca juga: Tingkatkan Konsumsi Ikan, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pengolahan Camilan Berbahan Ikan

Menurutnya, faktor lingkungan yang turut mempengaruhi variasi bentuk otolith adalah pergerakan arus di selatan Jawa dan Bali, yang didominasi oleh pergerakan arus dari timur ke barat.

Dengan begitu, memungkinkan percampuran antar populasi di Selat Bali dan Pacitan, serta Pacitan dan Pelabuhan Ratu.

Arief memaparkan, pergerakan Ikan Banyar juga dipengaruhi terjadinya upwelling yang dimulai pada April.

Potret Ikan Banyar di perairan selatan Pulau Jawa dan Bali.DOK. Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan Potret Ikan Banyar di perairan selatan Pulau Jawa dan Bali.

Upwelling terjadi di wilayah selatan Bali dan Lombok, kemudian bergerak ke arah barat, hingga melemah pada November di perairan selatan Jawa Barat.

Melemahnya intensitas upwelling di bagian selatan Jawa Barat tersebut menjadi faktor yang membatasi pergerakan Ikan Banyar, sehingga memisahkan populasi antara kelompok barat dan timur.

"Penelitian ini memberikan perspektif baru dalam pengkajian stok, di mana pemetaan struktur populasi yang menyusun stok secara keseluruhan perlu dilakukan sebagai prasyarat utama sebelum melakukan penilaian kondisi stok. Terlebih lagi jika masing-masing populasi mempunyai kontribusi yang berbeda-beda,” kata Arief.

Baca juga: Ekspor Benur Dilarang, KKP Jamin Siapa Pun Boleh Budi Daya Lobster

Lebih lanjut, ia mengatakan, penelitian tersebut membuka pintu bagi penelitian-penelitian serupa dengan pendekatan yang murah dan cepat. Apalagi, jika dilakukan secara rutin pada berbagai jenis ikan pelagis yang tersebar secara luas.

Menurut Arief, penelitian identifikasi struktur populasi perlu dilanjutkan pada masa mendatang dengan menggabungkan beberapa pendekatan agar memperoleh hasil yang komprehensif.

Ia menuturkan, penelitian dapat diperluas pula pada jenis-jenis ikan beruaya lain yang penyebarannya meliputi perairan atau wilayah negara yang berbeda.

Dengan demikian, kata dia, pengelolaan perikanan dalam Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional atau Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs) dapat terwujud dengan berbasis stok yang utuh dan lebih berkeadilan.

Baca juga: Eks Menteri KP Edhy Prabowo Divonis 5 Tahun Penjara

Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) (Kementerian KP) Sjarief Widjaja mengatakan, hasil riset dan inovasi BRSDM harus mampu mendukung program prioritas Kementerian KP.

“Kita harus punya program cerdas untuk atasi berbagai hambatan,” ujar Sjarief dalam keterangan yang diterima Kompas.com pada Jumat (16/7/2021).

Seperti diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) Sakti Wahyu Trenggono memiliki tiga program prioritas.

Pertama, meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sumber daya alam (SDA) perikanan tangkap.

Kedua, mengembangkan perikanan budidaya didukung riset. Ketiga, membangun kampung-kampung perikanan berbasis kearifan lokal.

Menurut Kepala BRSDM, sumber daya kelautan dan perikanan telah menjadi tumpuan dan masa depan bangsa.

Baca juga: Resmi, Menteri KP Larang Penggunaan Alat Tangkap Ikan yang Rusak Ekologi Laut

“Dengan riset dan inovasi, kita dapat menggali potensi tersebut demi mewujudkan kesejahteraan rakyat, kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, serta meningkatkan peran sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan ekonomi nasional,” katanya.

Untuk diketahui, identifikasi struktur populasi Ikab Banyar di wilayah perairan selatan Pulau Jawa dan Bali dengan analisis bentuk otolith dalam Sharing Session BRSDM dapat disaksikan melalui kanal YouTube BRSDM TV pada tautan berikut ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com