Kementerian PPPA Minta Tak Ada Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam Pengamanan PPKM

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Ratna Susianawati meminta seluruh pihak dari masyarakat, aparat pemerintah, hingga pejabat menciptakan kondisi islands of non-violence atau kondisi tanpa kekerasan.

Dia meminta kekerasan harus dicegah demi mencapai lingkungan tanpa kekerasan dalam bentuk apapun.

"Kami mengajak masyarakat menciptakan kondisi islands of non-violence atau kondisi kita semua semaksimal mungkin mencegah kekerasan di sekeliling kita agar terwujud komunitas zero kekerasan," ujar Ratna dikutip dari siaran pers, Jumat (16/7/2021).

Baca juga: Anggota Satpol PP Diduga Aniaya Wanita Hamil, Bupati Gowa Serahkan Kasusnya ke Polisi

Hal tersebut disampaikan Ratna menyusul peristiwa kekerasan yang dilakukan oknum petugas Satpol PP kepada seorang ibu hamil di Gowa, Sulawesi Selatan saat menertibkan penerapan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) belum lama ini.

Menurut Ratna, dialog persuasif terhadap masyarakat dalam penegakan operasi PPKM darurat harus lebih diutamakan agar kekerasan serupa tak terjadi kepada siapa pun.

Terlebih kepada perempuan dan anak yang merupakan kelompok rentan yang harus dilindungi oleh seluruh pihak.

"Mari bersama-sama menciptakan kondisi masyarakat yang anti-kekerasan karena dalam masa pandemi semua lapisan masyarakat ada pada kondisi berjuang menjaga dirinya sendiri dan keluarga masing-masing serta berusaha mempertahankan kondisi ekonomi," kata Ratna.

Dengan demikian, maka akan lebih baik jika masing-masing pihak menggunakan pendekatan yang empati kepada orang lain.

Selain itu, Ratna juga meminta petugas di lapangan tidak mengedepankan kekerasan dalam menegakkan aturan kebijakan PPKM darurat yang sedang berlangsung, terutama kepada perempuan dan anak.

“Kita semua setuju jika aturan harus ditegakkan sebagaimana mestinya, tetapi jangan ada kekerasan dalam penerapannya," ujar Ratna.

Ratna mengatakan, selama ini pihaknya terus berjuang agar budaya kekerasan di semua lingkup masyarakat hingga lingkup terkecil yaitu keluarga tidak terjadi lagi.

Bahkan dalam kelompok masyarakat, kata dia, perempuan dan anak adalah kelompok rentan.

"Sehingga kita semua wajib melindungi dan menghindarkan mereka menjadi korban kekerasan," kata Ratna.

Sebelumnya diberitakan, deorang oknum Satpol PP Gowa diduga melakukan penganiayaan terhadap ibu hamil sembilan bulan saat razia PPKM. Aksinya terekam dalam closed-circuit television (CCTV).

Video tersebut kemudian viral di media sosial. Razia berlangsung pada Rabu (14/7/2021) malam.

Baca juga: Bupati Gowa Tegaskan Oknum Satpol PP Penganiaya Ibu Hamil Akan Dihukum Berat

Kala itu, petugas melakukan razia di salah satu warung kopi di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Pemiliknya merupakan sepasang suami istri, yakni Nur Halim (26) dan Riana (34). Riana diketahui sedang mengandung sembilan bulan.

Dugaan penganiaayaan itu berawal dari adu mulut antara petugas dengan pemilik warung kopi.

"Saat kejadian kami sedang live cari nafkah jualan di Facebook karena warung sudah kami tutup. Kami ikuti aturan yang ada dan mereka masuk tegur kami bahkan memukul kami," ujar Nur Halim, Kamis (15/7/2021).