Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan Minta Pemerintah Imbangi Solidaritas Masyarakat dengan Kebijakan yang Berpihak pada Keselamatan

Kompas.com - 16/07/2021, 16:59 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah mengimbangi solidaritas rakyat lewat pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kebijakan Masyarakat (PPKM) Darurat yang menekan angka kasus baru dan kematian karena Covid-19.

Puan mengapresiasi solidaritas yang terus bermunculan dalam aneka wujud, dari dapur umum hingga penggalangan dana yang menjadi solusi bagi penyediaan kebutuhan sarana-prasarana kesehatan atau mendukung tenaga kesehatan.

“Ini semangat yang harus diapresiasi dan dijaga. Pemerintah harus mengimbanginya lagi dengan kebijakan yang makin berpihak pada sebesar-besar keselamatan rakyat,” kata Puan dalam keterangannya, Jumat (16/7/2021).

Puan mengatakan, pemerintah harus menjadikan PPKM Darurat sebagai momentum menekan laju penyebaran Covid-19.

Hal tersebut sebagai penyeimbang solidaritas masyarakat yang selama ini terlihat.

Baca juga: Ibu Hamil Dipukul Petugas PPKM Darurat, Kementerian PPPA: Jangan Ada Kekerasan

"PPKM Darurat harus benar-benar digunakan sebagai momentum mengerem laju kasus Covid-19 dan mencegah sebanyak mungkin kematian karena wabah," ujarnya.

Selain itu, ia juga meminta semua kalangan dengan keahlian dan kapasitas masing-masing untuk turun tangan memberi solusi mengatasi pandemi.

Solusi itu, kata dia, terkait tantangan layanan pengobatan yang efektif dan efisien, terutama bagi masyarakat yang tengah menjalani isolasi mandiri (isoman) karena Covid-19.

Di sisi lain, Puan juga mengapresiasi inisiatif pemerintah menyediakan layanan telemedicine. Namun, pelaksanaan di lapangan juga harus terus ditingkatkan dan diperluas jangkauannya.

“Jangan dipersulit, jangan diperumit. Mari bersama-sama turun tangan sesuai keahlian dan kemampuan masing-masing. Sekali lagi, keselamatan rakyat harus jadi penjuru,” tegas dia.

Ketua DPP PDI-P itu menekankan, penanganan masalah kesehatan merupakan penentu untuk langkah selanjutnya bangsa ini, termasuk di sisi ekonomi.

Baca juga: 17 Titik Penyekatan Jalan di Kabupaten Bekasi Saat PPKM Darurat

“Daya tahan rakyat itu terbatas ketika pembatasan mobilitas berlangsung lama,” tutur Puan.

Lebih lanjut, Puan mendorong program-program pro-rakyat terus ditingkatkan, baik sebagai penyangga selama pandemi dengan pembatasan mobilitas maupun antisipasi perkembangan ekonomi pasca-pandemi.

Dia mengingatkan pemerintah terkait laporan kinerja APBN 2020 dan realisasi semester 1 APBN 2021.

Menurutnya, angka kasus yang masih terus naik juga akan menjadi persoalan besar bagi perekonomian, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

“Penanganan sektor kesehatan yang efektif dan efisien mengerem laju angka kasus baru dan kematian karena Covid-19 adalah landasan untuk pemulihan ekonomi nasional ke depan,” jelasnya

Diketahui bersama, kasus Covid-19 terus mengalami peningkatan baik dari kasus harian, bahkan naiknya angka kematian.

Baca juga: Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Evaluasi Sebelum Wacanakan Perpanjangan PPKM Darurat

Pada Kamis (15/7/2021), Indonesia masih mencatat 56.757 kasus baru Covid-19 dalam sehari dan tercatat 982 pasien meninggal karena wabah ini.

Dua hari belakangan, Indonesia telah melewati angka 50.000 kasus harian Covid-19. Hal ini terjadi di tengah PPKM darurat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com