Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Perintahkan Stok Vaksin Covid-19 di Daerah Segera Dihabiskan

Kompas.com - 16/07/2021, 15:00 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta agar stok vaksin Covid-19 yang ada di daerah-daerah segera dihabiskan.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai menggelar rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri terkait pada Jumat (16/7/2021).

"Arahan Bapak Presiden untuk vaksinasi agar dipercepat dan beliau memahami bahwa stok (vaksin) ditahan di daerah-daerah sebagai cadangan untuk suntik (dosis) kedua sebanyak 19 juta dosis," ujar Budi dalam keterangan pers secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden.

"Beliau meminta agar segera dihabiskan saja karena nanti akan ada dosis vaksin baru yang datang," lanjutnya.

Budi menjelaskan, penyuntikan vaksin Covid-19 untuk dosis kedua tidak harus pada hari sesuai aturan jeda waktu dari dosis pertama.

Menurutnya selisih satu hingga dua hari tidak menjadi soal.

Baca juga: Mengenal Vaksin Pfizer, dari Kemanjuran Melawan Covid-19 hingga Efek Sampingnya

"Jadi arahan Bapak presiden yang pertama terkait vaksinasi agar nanti seluruh pemda, TNI, Polri segera memanfaatkan stok yang ada di daerah sebanyak 19 juta dosis vaksin ini," tegasnya.

Lebih lanjut, Budi menjelaskan, stok sebanyak 19 juta dosis vaksin ini merupakan sisa dari total stok vaksin Covid-19 yang sebelumnya berjumlah 75 juta dosis.

Hingga 16 Juli, sebanyak 56 juta dosis vaksin dari stok tersebut sudah disuntikkan kepada masyarakat.

"Rinciannya 40 juta dosis untuk warga yang menerima dosis pertama dan sisanya untuk penyuntikan dosis kedua. Jadi dari 75 juta dosis sisa di stok ada 19 juta dosis," ujar Budi.

"Kita sudah mendapat kedatangan bahan baku yang cukup. Insya Allah di akhir Agustus nanti ada tambahan lebih dari 30 juta dosis kembali," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com