Kasus Covid-19 Terus Melonjak, Pemerintah Diminta Tambah RS Rujukan dan Darurat

Kompas.com - 16/07/2021, 13:46 WIB
Anggota TNI berjaga di Rumah Sakit Lapangan (Rumkitlap) TNI AD di Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah, Selasa (8/6/2021). Rumkitlap TNI AD tersebut mampu menampung sekitar 80 orang dengan empat ruang ICU yang disiapkan untuk mengantisipasi datangnya pasien COVID-19 dari Kudus. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/wsj. ANTARA FOTO/MOHAMMAD AYUDHAAnggota TNI berjaga di Rumah Sakit Lapangan (Rumkitlap) TNI AD di Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah, Selasa (8/6/2021). Rumkitlap TNI AD tersebut mampu menampung sekitar 80 orang dengan empat ruang ICU yang disiapkan untuk mengantisipasi datangnya pasien COVID-19 dari Kudus. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhaimin Iskandar mendorong pemerintah untuk membangun rumah sakit rujukan Covid-19 dan rumah sakit darurat di tengah melonjaknya kasus Covid-19.

Muhaimin mengatakan, pemerintah juga mesti mendata daerah-daerah yang memerlukan bantuan penanganan karena peningkatan kasus Covid-19 yang sangat drastis dapat menyebabkan banyak pasien Covid-19 tidak mendapat penanganan medis.

"Kami juga mendorong Kementerian Kesehatan agar menambah rumah sakit rujukan Covid-19 dan rumah sakit darurat, serta memastikan ketersediaan obat-obatan, oksigen, ruang perawatan dan alat pendukung medis untuk pasien serta alat pelindung diri tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19," kata Muhaimin dalam keterangan tertulis, Jumat (16/7/2021).

Baca juga: 500 Hari Pandemi Covid-19, Upayakan Kompleks Wakil Rakyat Jadi RS Darurat

Ketua umum Partai kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mengingatkan masyarakat agar tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

Ia menyebut, pemerintah dan aparat mesti mengawasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat agar peraturannya dipatuhi lebih ketat oleh masyarakat.

"Namun tetap mengutamakan pendekatan humanis dan tidak bertindak represif dalam penertiban yang dilakukan," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Covid-19 di Jakarta Semakin Tak Terkendali, Kapan RS Lapangan Terwujud?

Muhaimin juga mengingatkan agar berkomitmen dalam menentukan kebijakan terkait penanganan Covid-19 yang tidak saling bertentangan.

"Seperti pengetatan pembatasan kegiatan masyarakat dalam negeri yang harus diimbangi dengan pengetatan keluar masuknya WNI dan WNA ke dalam dan luar wilayah Indonesia," ujar Muhaimin.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Bertambah 219, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 140.138 Jiwa

UPDATE: Bertambah 219, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 140.138 Jiwa

Nasional
Jokowi ke Kepala Daerah: Jangan Tergesa-gesa Sampaikan Penurunan Covid-19 ke Masyarakat

Jokowi ke Kepala Daerah: Jangan Tergesa-gesa Sampaikan Penurunan Covid-19 ke Masyarakat

Nasional
Jokowi: Jika Kasus Covid-19 Tidak Bisa Turun, Perekonomian Tidak Bisa Naik

Jokowi: Jika Kasus Covid-19 Tidak Bisa Turun, Perekonomian Tidak Bisa Naik

Nasional
UPDATE: Bertambah 7.912, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 3.976.064

UPDATE: Bertambah 7.912, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 3.976.064

Nasional
Muhadjir Akui Penanganan Korupsi di Indonesia Belum Optimal

Muhadjir Akui Penanganan Korupsi di Indonesia Belum Optimal

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.835 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 4.185.144

UPDATE: Bertambah 3.835 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 4.185.144

Nasional
Prabowo ke Inggris, Indonesia Kantongi Lisensi Produksi Kapal Perang Canggih Fregat Arrowhead 140

Prabowo ke Inggris, Indonesia Kantongi Lisensi Produksi Kapal Perang Canggih Fregat Arrowhead 140

Nasional
Ini 11 Nama Calon Hakim Agung yang Diajukan KY ke DPR

Ini 11 Nama Calon Hakim Agung yang Diajukan KY ke DPR

Nasional
Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi Mulai Beroperasi Sore Ini

Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi Mulai Beroperasi Sore Ini

Nasional
Kesadaran Prokes di Pangandaran Rendah, Satgas Covid-19 Bagikan 200.000 Masker Gratis

Kesadaran Prokes di Pangandaran Rendah, Satgas Covid-19 Bagikan 200.000 Masker Gratis

Nasional
Menteri Agama: Pemda Tak Perlu Ragu Alokasikan Anggaran untuk Pesantren

Menteri Agama: Pemda Tak Perlu Ragu Alokasikan Anggaran untuk Pesantren

Nasional
Libatkan Mahasiswa Perbaiki DTKS, Kemensos dan Kemendikbud Ristek Buat Program Kampus Merdeka Pejuang Muda

Libatkan Mahasiswa Perbaiki DTKS, Kemensos dan Kemendikbud Ristek Buat Program Kampus Merdeka Pejuang Muda

Nasional
Tangani Pandemi, Kemenko PMK Bentuk Sekretariat Bersama untuk Bantu Masyarakat

Tangani Pandemi, Kemenko PMK Bentuk Sekretariat Bersama untuk Bantu Masyarakat

Nasional
Kemenag Siapkan Rp 15 Miliar untuk Bantu Rumah Ibadah dan Sekolah Agama Buddha

Kemenag Siapkan Rp 15 Miliar untuk Bantu Rumah Ibadah dan Sekolah Agama Buddha

Nasional
Komisi III Gelar Rapat Tertutup dengan KY Bahas 'Fit and Proper Test' Calon Hakim Agung

Komisi III Gelar Rapat Tertutup dengan KY Bahas "Fit and Proper Test" Calon Hakim Agung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.