Perubahan UU Otonomi Khusus Papua Permudah Pemekaran Wilayah

Kompas.com - 16/07/2021, 13:13 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kanan) menyampaikan pandangan pemerintah kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (ketiga kanan) disaksikan Azis Syamsudin (kiri) dan Rahmat Gobel (kedua kanan) saat Rapat Paripurna DPR RI Ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (15/7/2021). Rapat tersebut mengesahkan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua. ANTARA FOTO/Joni Iskandar/HO/mrh/hp. ANTARA FOTO/JONI ISKANDARMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kanan) menyampaikan pandangan pemerintah kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (ketiga kanan) disaksikan Azis Syamsudin (kiri) dan Rahmat Gobel (kedua kanan) saat Rapat Paripurna DPR RI Ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (15/7/2021). Rapat tersebut mengesahkan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua. ANTARA FOTO/Joni Iskandar/HO/mrh/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Revisi Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang baru disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempermudah pemerintah pusat untuk melakukan pemekaran wilayah di Papua.

Sebelumnya, dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, pemekaran wilayah mesti atas persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia dan ekonomi, serta perkembangan di masa datang.

Revisi UU Otsus Papua akhirnya mengubah Pasal 76 yang sebelumnya terdiri satu ayat menjadi lima ayat, salah satunya soal pemerintah dan DPR yang kini dapat melakukan pemekaran wilayah, tidak hanya atas persetujuan MRP dan DPRP.

Baca juga: Dana Otsus Papua Naik Jadi 2,25 Persen

"Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua," demikian bunyi Pasal 76 Ayat (2) RUU Otsus Papua.

Pada ayat (3) disebutkan, pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota yang dimaksud pada ayat (2) tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan sebagaimana diatur dalam UU mengenai pemerintahan daerah.

Selanjutnya, pada ayat (4) diatur bahwa pemekaran harus menjamin dan memberikan ruang kepada Orang Asli Papua dalam aktivitas politik, pemerintahan, perekonomian, dan sosial budaya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Selang Tujuh Bulan, RUU Otsus Papua Akhirnya Disahkan...

Sedangkan, pada ayat (5) dinyatakan, pembentukan daerah otonom dilakukan sesuai ketentuan dalam undang-undang ini dan ditetapkan dengan undang-undang.

Ketua Panitia Khusus RUU Otsus Papua Komarudin Watubun mengeklaim, ketentuan soal pemekaran wilayah diubah untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat Papua dan memberikan jaminan dan ruang kepada Orang Asli Papua dalam aktivitas politik, pemerintahan, perekonomian, dan sosial budaya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, usul agar pemerintah dapat melakukan pemekaran wilayah disebabkan persetujuan dari MRP dan DPRD rawan menemui jalan buntu.

"Kenapa opsi ini disampaikan, karena opsi di MRP dan DPRP persetujuan, kalau terkunci di sana, kalau deadlock di situ, sedangkan aspirasi pemekaran itu cukup tingggi kita rasakan," ujar Tito dalam rapat Pansus RUU Otsus Papua, Kamis (8/4/2021).



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kesadaran Prokes di Pangandaran Rendah, Satgas Covid-19 Bagikan 200.000 Masker Gratis

Kesadaran Prokes di Pangandaran Rendah, Satgas Covid-19 Bagikan 200.000 Masker Gratis

Nasional
Menteri Agama: Pemda Tak Perlu Ragu Alokasikan Anggaran untuk Pesantren

Menteri Agama: Pemda Tak Perlu Ragu Alokasikan Anggaran untuk Pesantren

Nasional
Libatkan Mahasiswa Perbaiki DTKS, Kemensos dan Kemendikbud Ristek Buat Program Kampus Merdeka Pejuang Muda

Libatkan Mahasiswa Perbaiki DTKS, Kemensos dan Kemendikbud Ristek Buat Program Kampus Merdeka Pejuang Muda

Nasional
Tangani Pandemi, Kemenko PMK Bentuk Sekretariat Bersama untuk Bantu Masyarakat

Tangani Pandemi, Kemenko PMK Bentuk Sekretariat Bersama untuk Bantu Masyarakat

Nasional
Kemenag Siapkan Rp 15 Miliar untuk Bantu Rumah Ibadah dan Sekolah Agama Buddha

Kemenag Siapkan Rp 15 Miliar untuk Bantu Rumah Ibadah dan Sekolah Agama Buddha

Nasional
Komisi III Gelar Rapat Tertutup dengan KY Bahas 'Fit and Proper Test' Calon Hakim Agung

Komisi III Gelar Rapat Tertutup dengan KY Bahas "Fit and Proper Test" Calon Hakim Agung

Nasional
PB IDI Kutuk Keras Kekerasan yang Menewaskan Tenaga Kesehatan di Papua

PB IDI Kutuk Keras Kekerasan yang Menewaskan Tenaga Kesehatan di Papua

Nasional
Jokowi Tegur Kapolri soal Penghapusan Mural, Kontras: Perbaikan Polri Harus Menyeluruh

Jokowi Tegur Kapolri soal Penghapusan Mural, Kontras: Perbaikan Polri Harus Menyeluruh

Nasional
Jokowi Dihukum Akibat Penanganan Polusi Udara, Istana Tunggu Salinan Putusan Pengadilan

Jokowi Dihukum Akibat Penanganan Polusi Udara, Istana Tunggu Salinan Putusan Pengadilan

Nasional
Masyarakat Diharapkan Jadi Pengasuh Pengganti Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

Masyarakat Diharapkan Jadi Pengasuh Pengganti Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

Nasional
MAKI Sebut DPR Seakan Alergi dengan RUU Perampasan Aset

MAKI Sebut DPR Seakan Alergi dengan RUU Perampasan Aset

Nasional
Menteri PPPA: Perempuan Bisa Jadi Bagian Pembangunan jika Diberi Kesempatan

Menteri PPPA: Perempuan Bisa Jadi Bagian Pembangunan jika Diberi Kesempatan

Nasional
MKD Belum Bersikap atas Penetapan Alex Noerdin sebagai Tersangka Kasus Korupsi

MKD Belum Bersikap atas Penetapan Alex Noerdin sebagai Tersangka Kasus Korupsi

Nasional
Australia Akan Bangun 8 Kapal Selam Nuklir, Ini Sikap Pemerintah Indonesia

Australia Akan Bangun 8 Kapal Selam Nuklir, Ini Sikap Pemerintah Indonesia

Nasional
Kronologi Tenggelamnya Kapal Pengayom IV di Nusakambangan Versi Kemenkumham

Kronologi Tenggelamnya Kapal Pengayom IV di Nusakambangan Versi Kemenkumham

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.