Kasus Covid-19 Bertambah 56.757 Orang dalam Sehari, PPKM Darurat Belum Berhasil Tekan Lonjakan

Kompas.com - 16/07/2021, 09:10 WIB
Ilustrasi Covid-19 KOMPAS.COM/HANDOUTIlustrasi Covid-19

Hal tersebut dibuktikan dengan berkurangnya mobilitas penduduk di berbagai tempat sejak PPKM darurat diterapkan.

"Evaluasi terkait pembatasan mobilitas yang telah dilakukan selama satu minggu PPKM darurat kemarin sudah mulai terlihat hasilnya di mana terjadi penurunan mobilitas ke tempat kerja, tempat umum, tempat wisata, dan stasiun," kata Wiku, dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (15/7/2021).

Baca juga: PPKM Darurat Batasi Mobilitas, tetapi Belum Cukup Turunkan Kasus Positif Covid-19

Namun demikian, kata Wiku, penurunan mobilitas ini belum cukup untuk mengurangi laju penambahan kasus Covid-19.

Justru, kasus harian virus corona belakangan terus meningkat tajam, bahkan mencapai lebih dari 50.000 kasus dalam satu hari.

Wiku mengatakan, peningkatan kasus yang tajam sebagian besar terjadi akibat penularan di tingkat keluarga.

Oleh karena itu, ia meminta masyarakat lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, termasuk di lingkungan keluarga.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saya perlu menegaskan bahwa peran masyarakat sangat besar dalam menekan klaster keluarga," ujar Wiku.

Protokol kesehatan yang dapat dilakukan di dalam rumah antara lain segera mandi setelah pulang dari aktivitas di luar rumah, rutin membersihkan rumah dengan cairan disinfektan, dan rajin mencuci tangan selama 20 detik.

Selanjutnya, jika ada anggota keluarga yang mengalami gejala virus corona atau kontak erat dengan pasien Covid-19, Wiku meminta agar segera melapor ke Puskesmas dan melakukan isolasi mandiri.

"Saya juga meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk dapat secara bersama-sama menegakkan kedisiplinan protokol kesehatan melalui posko di wilayahnya masing-masing. Dengan demikian, penularan di tingkat mikro yaitu lingkungan keluarga dapat dicegah," kata dia.

Baca juga: Satgas: Vaksinasi Berperan Penting dalam Meminimalisasi Varian Baru Virus Corona

Adapun PPKM darurat berlaku sejak 3 Juli dan rencananya berakhir pada 20 Juli 2021.

Selama kebijakan tersebut berlaku, dilakukan pembatasan kegiatan pada berbagai sektor mulai dari perkantoran, restoran, pusat perbelanjaan, pendidikan, wisata, transportasi, seni budaya, hingga sosial kemasyarakatan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

Nasional
Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TN-Polri

Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TN-Polri

Nasional
Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Nasional
Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Nasional
Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Nasional
Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Nasional
Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Nasional
Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Nasional
Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Nasional
Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Nasional
Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Nasional
Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Nasional
Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.