Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Risma Ancam Pindahkan PNS ke Papua, Sejarawan: Mengingatkan pada Pejabat Kolonial

Kompas.com - 15/07/2021, 20:38 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejarawan JJ Rizal menilai pernyataan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang mengancam aparatur sipil negara (ASN) bawahannya dipindahkan ke papua mengingatkan tentang sikap pejabat kolonial. 

Menurutnya, pejabat kolonial kerap mengancam dan mengasingkan orang lain. 

Rizal mengatakan, pernyataan Risma mengingatkan tentang sikap pejabat kolonial yang senang mengancam dan mengasingkan orang lain.

“Tindakannya itu jelas mengingatkan pada sikap pejabat kolonial yang senang mengancam mendigulkan orang,” kata Rizal kepada Kompas.com, Kamis (15/7/2021).

Selain itu, menurut Rizal, pernyataan Risma seolah merendahkan Papua karena menyiratkan sebagai daerah tak beradab yang menakutkan.

Baca juga: Ancaman Risma Dinilai Posisikan Papua Tak Setara dengan Daerah Lain

Bahkan, Rizal menilai Risma sudah melupakan sejarah karena Boven Digul, Papua pernah menjadi tempat pembuangan sejumlah tokoh pergerakan bangsa.

“Dari pembuangan di Digul itulah muncul citra kepahlawanan bangsa yang besar di antara orang pergerakan nasional yang melawan Belanda. Ini ironi besar mengingat Risma dari kelompok nasionalis seperti PDI-P,” ujar dia.

Rizal menjelaskan Papua, khususnya Boven Digul, pernah menjadi tempat pembuangan massal bagi para tokoh pergerakan nasional yang menentang penjajah belanda.

Sejumlah tokoh yang pernah diasingkan ke wilayah itu di antaranya Mohammad Hatta, Sjahrir, Haji Misbach, Mas Marco Kartidikromo, Mohammad Bondan, dan Chalid Salim.

“Setelah pemberontakan PKI 1926, Pemerintah Kolonial Belanda mendirikan jamp pembuangan massal,” ujar Rizal.

“Ini bukan kamp untuk narapidana tetapi seperti dijelaskan Gubernur Jenderal de Graeff adalah pembuangan bagi para tokoh pergerakan yang menentang penjajahan Belanda tanpa pengadilan,” imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Sosial Tri Risma sempat marah dan mengancam anak buahnya dipindahkan ke wilayah Papua.

Kemarahan Risma terjadi karena banyak pegawai balai tersebut yang bersantai di ruangan dan tidak aktif membantu mengurus dapur umum yang didirikan di Balai Wyata Guna Bandung, Selasa (13/7/2021).

Baca juga: Saat Pernyataan Mensos Risma Dinilai Tebalkan Stigmatisasi terhadap Papua...

Adapun dapur umum yang berada di balai itu untuk memasok telur matang kepada masyarakat, tenaga kesehatan, petugas pengamanan, selama PPKM Darurat.

Setelah seluruh pegawai Balai Wyata Guna dikumpulkan di lapangan, Risma langsung meluapkan kemarahannya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com