Pelibatan Orang Asli Papua dalam Penyusunan RUU Otsus Papua Dinilai Tak Memadai

Kompas.com - 15/07/2021, 20:06 WIB
Ketua Amnesty International Usman Hamid KOMPAS.com/IHSANUDDINKetua Amnesty International Usman Hamid

Hal ini dapat dilihat dengan berlanjutnya deforestasi di wilayah tersebut.

Usman mengutip data Forest Watch Indonesia, pada 2000 dan 2009 laju deforestasi di Papua sekitar 60.300 hektare per tahun. Kemudian, antara 2013 hingga 2017, angka ini meningkat lebih dari tiga kali lipat menjadi 189.300 hektare per tahun.

"Implementasi undang-undang yang tidak konsisten telah mengakibatkan ketidakpuasan yang meluas terhadap otonomi khusus, yang menyebabkan sejumlah protes di Papua dan daerah lain merebak di Indonesia selama setahun terakhir," kata Usman.

Baca juga: RUU Otsus Papua Disahkan, Mendagri Sebut Pemerintah Akan Susun PP

 

Usman juga menyoroti substansi RUU Otsus Papua. Misalnya, Pasal 76 yang ia nilai melemahkan wewenang Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural orang asli Papua.

Pada UU sebelumnya, pemekaran provinsi Papua dilakukan atas persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan DPRP dengan memperhatikan kesatuan sosial budaya, sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara dalam RUU Otsus Papua terbaru, pemerintah dan DPR memiliki wewenang untuk melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom.

“Pasal 76 jelas melanggar undang-undang sebelumnya, melemahkan wewenang Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural orang asli Papua dan memperkuat wewenang pemerintah pusat di Papua,” ucapnya.

Kemudian, Usman menyinggung soal pembentukan badan khusus Otsus Papua yang diketuai oleh Wakil Presiden RI.

Badan khusus itu beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan. Kemudian, satu perwakilan dari provinsi.

Badan khusus tersebut bertujuan melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan otonomi khusus dan pembangunan di wilayah Papua sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan.

“Ke depan, jaminan perlindungan hak-hak orang asli Papua berpotensi semakin terancam,” imbuh Usman.

Baca juga: RUU Otsus Papua Disahkan, Mendagri Sebut Pemerintah Akan Susun PP

Diketahui, DPR telah menyetujui pengesahan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/7/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selamat dari Kecelakaan Saat Reli, Bamsoet: Allah Masih Melindungi Saya

Selamat dari Kecelakaan Saat Reli, Bamsoet: Allah Masih Melindungi Saya

Nasional
UPDATE 27 November: Indonesia Baru Capai Vaksinasi 44,97 Persen dari Target Herd Immunity

UPDATE 27 November: Indonesia Baru Capai Vaksinasi 44,97 Persen dari Target Herd Immunity

Nasional
Update 27 November: Positivity Rate Kasus Harian Covid-19 Sebesar 0,21 Persen

Update 27 November: Positivity Rate Kasus Harian Covid-19 Sebesar 0,21 Persen

Nasional
Update 27 November: Ada 5.397 Suspek Covid-19 di Indonesia

Update 27 November: Ada 5.397 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Menpan RB Larang ASN Cuti pada 24 Desember 2021-2 Januari 2022

Menpan RB Larang ASN Cuti pada 24 Desember 2021-2 Januari 2022

Nasional
Update 27 November: Bertambah 11, Total 143.807 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19

Update 27 November: Bertambah 11, Total 143.807 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19

Nasional
Jokowi: Target Vaksinasi Covid-19 yang Ditetapkan WHO Sulit Tercapai di Akhir 2021

Jokowi: Target Vaksinasi Covid-19 yang Ditetapkan WHO Sulit Tercapai di Akhir 2021

Nasional
Kapolri Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Serentak Indonesia di Bogor

Kapolri Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Serentak Indonesia di Bogor

Nasional
Cerita Guru Honorer di Ende yang 7 Bulan Belum Terima Gaji ...

Cerita Guru Honorer di Ende yang 7 Bulan Belum Terima Gaji ...

Nasional
Update 27 November: 8.226 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Update 27 November: 8.226 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Bamsoet Jadi Navigator Sean Gelael Saat Kecelakaan Reli di Meikarta

Bamsoet Jadi Navigator Sean Gelael Saat Kecelakaan Reli di Meikarta

Nasional
Update 27 November: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 26 Provinsi, DIY Catat Penambahan Tertinggi

Update 27 November: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 26 Provinsi, DIY Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
Update 27 November: Bertambah 260, Total Kasus Covid-19 yang Sembuh Mencapai 4.103.639

Update 27 November: Bertambah 260, Total Kasus Covid-19 yang Sembuh Mencapai 4.103.639

Nasional
Bamsoet Kecelakaan Saat Reli di Meikarta, Kondisinya Tidak Luka-luka

Bamsoet Kecelakaan Saat Reli di Meikarta, Kondisinya Tidak Luka-luka

Nasional
Update 27 November: 404 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Total Jadi 4.255.672

Update 27 November: 404 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Total Jadi 4.255.672

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.