Disahkan DPR, Berikut 7 Poin Penting Perubahan Kedua UU Otsus Papua

Komarudin berpendapat, hal ini juga merupakan simbol menghadirkan Istana di Papua, sebagaimana dicita-citakan Presiden Joko Widodo.

Poin keenam yaitu terkait pemekaran provinsi di Papua, Pansus dan Pemerintah menyepakati bahwa pemekaran provinsi di Papua selain dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP, juga dapat dilakukan oleh pemerintah dan DPR.

Pemerintah dan DPR juga dapat melakukan pemekaran provinsi tersebut tanpa melalui tahapan daerah persiapan.

"Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat Papua dan memberikan jaminan dan ruang kepada Orang Asli Papua dalam aktivitas politik, pemerintahan, perekonomian dan sosial budaya," jelasnya.

Baca juga: Demo Tolak Otsus Papua Dibubarkan, 23 Mahasiswa Ditahan Polisi

Poin ketujuh yaitu terkait peraturan pelaksanaan dari UU Otsus Papua yang terbaru. Ia menekankan bahwa RUU ini bercermin dari realisasi peraturan pelaksanaan UU yang lama, selalu terlambat.

Bahkan, lanjut Komarudin, ada realisasi peraturan pelaksaan yang belum terbentuk hingga sampai saat ini.

"Maka Pansus DPR bersama-sama pemerintah berkomitmen menghadirkan peraturan pelaksana dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) paling lambat 90 hari kerja dan bagi Perdasi diberi waktu satu tahun," tuturnya.

Lebih lanjut, sebagai bentuk komitmen DPR atas pelaksanaan UU Otsus Papua, maka DPR dan pemerintah melakukan sebuah terobosan hukum dengan mengatur bahwa penyusunan PP dikonsultasikan dengan DPR, DPD, dan Pemerintah Daerah tiap provinsi di Papua.