Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rumah Dinas Anggota DPR Diusulkan Jadi Lokasi Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Kompas.com - 15/07/2021, 17:13 WIB
Ardito Ramadhan,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengusulkan, kompleks rumah dinas anggota DPR di Kalibata dan Ulujami dijadikan lokasi isolasi mandiri bagi pasien Covid-19.

Eddy mengatakan, banyak masyarakat yang tidak bisa melakukan isolasi mandiri secara maksimal di rumah masing-masing karena masih bercampur dengan anggota keluarga.

"Oleh karena itu kami kemudian tergerak untuk mengusulkan penggunaan rumah jabatan anggota DPR yang saat ini berada di Kalibata dan Ulujami untuk bisa dimanfaatkan," kata Eddy saat dihubungi, Kamis (15/7/2021).

Baca juga: Aksi 3 Politisi PAN Jadi Sorotan Saat Pandemi, Tolak Karantina hingga ICU Anggota DPR

Wakil Ketua Komisi VII DPR itu menilai, gedung DPR tidak cocok dijadikan lokasi isolasi mandiri. Sebab, gedung tersebut dirancang sebagai kantor sehingga tidak memiliki sarana dan prasarana yang layak untuk menjadi tempat tinggal.

Ia khawatir, sarana dan prasarana yang tidak memadai justru dapat memperburuk kondisi pasien-pasien yang sedang isolasi mandiri.

Di sisi lain, Eddy menyebut rumah jabatan anggota DPR layak dijadikan tempat isolasi mandiri karena memiliki fasilitas yang relatif lengkap dan dapat segera digunakan.

"Hanya perlu meminta kerelaan para penghuninya untuk meninggalkan hunian itu untuk sementara waktu dan bisa langsung dipergunakan oleh saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan pada saat mereka melakukan isoman," kata Eddy.

Terlebih, kata Eddy, rata-rata anggota DPR memiliki alternatif untuk pindah dan tinggal di tempat lain, atau kembali ke daerah pemilihan.

Selain itu, Eddy menilai, lingkungan rumah dinas yang berada dalam satu kompleks akan memudahkan pemantauan medis dan relatif mudah dijangkau.

"Bahkan kalau perlu dibentuk posko kesehatan, jadi kalau ada salah satu rumah atau penghuni membutuhkan bantuan bisa langsung diberikan bantuan itu secara sangat cepat," kata dia.

Baca juga: 500 Hari Pandemi Covid-19, Upayakan Kompleks Wakil Rakyat Jadi RS Darurat

Sebelumnya, kompleks parlemen diusulkan dikonversi menjadi rumah sakit darurat Covid-19. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyambut baik ide tersebut.

Namun, ia mengingatkan, perlu ada pertimbangan dari segi efisiensi maupun efektivitas apabila ide tersebut ingin diwujudkan.

"Enggak ada masalah kalau memang dibutuhkan, tapi nanti ya kan Kemenkes akan berhitung apakah ini efisien atau enggak, efektif atau enggak, kan begitu. Sementara mereka sedang menyiapkan di banyak tempat menurut saya," kata Dasco, Senin (12/7/2021).

Ia menyebutkan sejumlah kendala untuk mewujudkan ide tersebut, salah satunya permukaan lantai ruang rapat paripurna DPR yang miring dan berundak-undak, sehingga sulit untuk dijadikan ruang perawatan pasien.

"Kondisinya kan menurun, konstruksinya kan sudah demikian, sehingga agak kesulitan kita taruh tempat tidur karena tempatnya kan tidak rata, itu yang ruang paripurna yang buat bangsal," ujar Dasco.

Selain itu, apabila ruang-ruang kerja anggota DPR ingin diubah menjadi ruang perawatan maka perlu ada pembongkaran yang memakan cukup waktu lama.

Dasco mengingatkan, wacana mengubah kompleks parlemen menjadi rumah sakit darurat juga harus memikirkan jumlah kamar mandi, ruangan dokter, saluran listrik, saluran air, dan sejumlah hal lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com