Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penularan Covid-19 Tinggi, Anggota DPR: Tidak Ada Alasan Tidak Lanjutkan PPKM Darurat

Kompas.com - 15/07/2021, 11:09 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo menilai tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Rahmad beralasan, PPKM Darurat yang sudah berjalan selama lebih dari dua pekan ini belum efektif menekan laju penularan Covid-19.

"Saya kira, kalau berdasarkan indikator-indikator saat ini memang tidak ada alasan untuk tidak dilanjutkan, harus diperpanjang," kata Rahmad saat dihubungi Kompas.com, Kamis (15/7/2021).

Baca juga: 500 Hari Pandemi dan Harapan Tinggi akan Keberhasilan PPKM Darurat...

Menurut Rahmad, sejumlah indikator yang menunjukkan Covid-19 belum terkendali lewat kebijakan Covid-19 antara lain tingkat paparan naik, mobilitas masyarakat pun masih tinggi.

Lalu, tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit serta jumlah kematian akibat Covid-19 juga masih tinggi.

"Saya kira sudah sepantasnya dan bisa diteruma untuk perpanjangan PPKM Darurat," kata politikus PDI Perjuangan tersebut.

Namun, Rahmad memberi catatan kepada pemerintah untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka mau mematuhi ketentuan PPKM Darurat.

"Sosialisasi perlu kita libatkan para pemangku masyarakat baik tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah, kemudian aparat, kita bersama-sama. Kalau aparat kita secara persuasif, tetapi aklau memang perlu penanganan dari hukum adalah langkah yang terakhir," kata Rahmad.

Baca juga: Kemenkes: Pelacakan Kontak Erat Covid-19 Saat PPKM Darurat Masih Jauh di Bawah Target

Ia pun memahami penerapan PPKM Darurat berdampak pada roda perekonomian dan membuat masyarakan kalangan bawah terpukul.

Untuk itu, ia mengingatkan pemerintah agar menyiapkan bantuan-bantuan sosial dan memastikan bantuan tersebut disalurkan secara tepat.

"Saya berharap bantuan itu tidak menimbulkan masalah, bisa tepat waktu, yang paling penting di samping tepat waktu adalah tepat sasaran," kata dia.

Pemerintah diketahui mewacanakan perpanjangan PPKM Darurat hingga enam pekan ke depan menyusul meningkatnya penularan varian virus corona baru yaitu varian Delta.

Baca juga: Pimpinan Komisi IX Minta Semua Provinsi Siapkan Skenario Terburuk Antisipasi Penyebaran Corona Varian Delta

Hal itu diketahui dari paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR, Senin (12/7/2021).

"PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," sebut paparan Sri Mulyani dikutip Kompas.com, Senin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Dewas

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Dewas

Nasional
Moeldoko Lantik Deputi IV dan V KSP, Isi Posisi Juri Ardiantoro dan Jaleswari Pramodhawardani

Moeldoko Lantik Deputi IV dan V KSP, Isi Posisi Juri Ardiantoro dan Jaleswari Pramodhawardani

Nasional
Jokowi Soroti Minimnya Dokter Spesialis, Indonesia Rangking 147 Dunia

Jokowi Soroti Minimnya Dokter Spesialis, Indonesia Rangking 147 Dunia

Nasional
Defisit Produksi Minyak Besar, Politisi Golkar: Ubah Cara dan Strategi Bisnis

Defisit Produksi Minyak Besar, Politisi Golkar: Ubah Cara dan Strategi Bisnis

Nasional
Airlangga: Jokowi dan Gibran Sudah Masuk Keluarga Besar Golkar

Airlangga: Jokowi dan Gibran Sudah Masuk Keluarga Besar Golkar

Nasional
Terima Kasih ke Jokowi, Prabowo: Pemilu Tertib atas Kepemimpinan Beliau

Terima Kasih ke Jokowi, Prabowo: Pemilu Tertib atas Kepemimpinan Beliau

Nasional
1 Juta Warga Berobat ke Luar Negeri, Jokowi: Kita Kehilangan Rp 180 T

1 Juta Warga Berobat ke Luar Negeri, Jokowi: Kita Kehilangan Rp 180 T

Nasional
Kronologi Ganjar Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, KPU Telat Kirim Undangan

Kronologi Ganjar Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, KPU Telat Kirim Undangan

Nasional
Kala Hakim MK Beda Suara

Kala Hakim MK Beda Suara

Nasional
Usai Penetapan Presiden-Wapres Terpilih, Gibran Sambangi Warga Rusun Muara Baru sambil Bagi-bagi Susu

Usai Penetapan Presiden-Wapres Terpilih, Gibran Sambangi Warga Rusun Muara Baru sambil Bagi-bagi Susu

Nasional
Disebut Bukan Lagi Kader PDI-P, Gibran: Dipecat Enggak Apa-apa

Disebut Bukan Lagi Kader PDI-P, Gibran: Dipecat Enggak Apa-apa

Nasional
PKS Bertandang ke Markas Nasdem Sore Ini

PKS Bertandang ke Markas Nasdem Sore Ini

Nasional
Respons Anies Usai Prabowo Berkelakar soal Senyuman Berat dalam Pidato sebagai Presiden Terpilih

Respons Anies Usai Prabowo Berkelakar soal Senyuman Berat dalam Pidato sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Usai Puja-puji Pers, Prabowo Tiadakan Sesi Tanya Jawab Wartawan

Usai Puja-puji Pers, Prabowo Tiadakan Sesi Tanya Jawab Wartawan

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Kekayaan Prabowo Capai Rp 2 Triliun

Jadi Presiden Terpilih, Kekayaan Prabowo Capai Rp 2 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com