Saat Pernyataan Mensos Risma Dinilai Tebalkan Stigmatisasi terhadap Papua...

JAKARTA, KOMPAS.com – Kemarahan Menteri Sosial Tri Rismaharini pada sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Sosial yang bertugas di Balai Wyata Guna Bandung, Selasa (13/7/2021) menimbulkan kontroversi.

Sebab Risma sempat mengatakan akan memindahkan para ASN yang dinilainya tidak responsif dalam bekerja ke Papua.

Pernyataan Risma itu disayangkan banyak pihak karena dinilai diskriminatif dan tidak menganggap Papua sebagai daerah yang sejajar dengan wilayah lain di Indonesia.

Kronologi kemarahan Risma

Kemarahan Risma berawal dari ketidaksukaannya disambut dengan menggunakan organ tunggal di Balai Wyata Guna Bandung.

Mantan Wali Kota Surabaya itu lantas meminta agar organ tunggal itu disingkirkan.

Selanjutnya Risma melakukan pengecekan ke dapur umum di lokasi yang sama karena selama pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat berlangsung, Balai Wyata Guna dipakai sebagai dapur umum.

Baca juga: Ancaman Risma Dinilai Posisikan Papua Tak Setara dengan Daerah Lain

Dapur umum itu difungsikan untuk memasak telur yang akan dibagikan pada warga dan petugas selama PPKM darurat berlangsung.

Namun ia justru menemukan bahwa peralatan dapur umum tidak lengkap dan sejumlah ASN tidak membantu pekerjaan di dapur umum.

Melihat kondisi tersebut Risma naik pitam dan meminta para ASN lebih peka dalam kondisi saat ini.

“Rakyat lagi susah sekarang, tenaga-tenaga kesehatan semua susah, tapi semua teman-teman kayak priayi semua. Maunya duduk tempat dingin, enggak mau susah-susah. Ayolah kita peduli, jangan jadi priayi. Semuanya polisi ada di jalan, semua jaga, teman-teman enak duduk di dalam. Di mana perasaan kalian,” ucap Risma.

Risma lalu mengatakan jika kinerja para ASN itu tidak berubah, maka ia akan memindahkannya ke Papua.

Baca juga: Risma Ancam Pindahkan Anak Buah ke Papua, Kemensos Sebut untuk Memotivasi Keluar Zona Nyaman dan Tingkatkan Empati

“Saya tidak mau lihat seperti ini. Kalau seperti ini, saya pindahkan ke Papua. Saya enggak bisa pecat orang kalau enggak ada salah, tapi saya bisa pindahkan ke Papua. Jadi tolong yang peka,” tuturnya.

Tebalkan stigmatisasi pada Papua

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai pernyataan Risma menebalkan stigmatisasi pada Papua dan masyarakatnya.

Ia meminta semua pejabat negara menghormati Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

“Semua pejabat negara harus menghormati substansi UU tersebut,” kata Beka pada Kompas.com, Rabu (14/7/2021).

“Papua bukan tanah kosong, bukan tempat pembuangan dan penghukuman bagi mereka yang dianggap tidak bisa bekerja. Papua setara dan sederajat dengan daerah lain di Indonesia,” sambungnya.

Wakil ketua Komisi II DPR Luqman Hakim juga menyayangkan pernyataan Risma itu. Ia meminta agar pemerintah pusat mengoreksi kebiasaan mengancam anak buah untuk dipindahkan ke Papua.

Baca juga: Ucapan Risma Ancam Pindahkan ASN ke Papua Dinilai Kurang Bijak

Dalam pandangannya kebiasaan itu bisa menimbulkan salah paham rasial dan menyinggung perasaan masyarakat Papua.

Sementara itu Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Andreas Budi Widyanta menganggap ucapan Risma seolah memposisikan Papua tidak setara dengan daerah lain di Indonesia.

Sebagai pejabat publik, semestinya Risma harus mengedepankan etika komunikasi yang melihat bahwa seluruh masyarakat Indonesia itu setara.

“Saya menduga ucapan itu dilontarkan di bawah sadar, namun pejabat publik harus berkomunikasi dengan etika komunikasi. Etis di sini adalah melihat berbagai identitas masyarakat yang berbeda-beda itu setara,” imbuhnya.

Disebut beri motivasi

Direktur jenderal Rehabilitasi Sosial Raden Harry Hikmat menuturkan pernyataan Risma bertujuan untuk meningkatkan empati dan motivasi para ASN.

Baca juga: Penjelasan Kemensos soal Ancaman Risma Pindahkan Anak Buah ke Papua

“Itulah yang dimaksudkan dengan pernyataan akan dipindahkan ke Papua, tempat yang paling jauh (dari Bandung) tapi masih di Indonesia,” papar Harry dalam keterangan tertulis.

Harry juga menjelaskan bahwa Risma bermaksud untuk meminta jajaran Kemensos berani bekerja dengan hati dan keluar dari zona nyaman.

“Seluruh pegawai harus mampu keluar dari zona nyaman, meninggalkan keluarga dan kenyamanan rutinitas yang dialami sehari-hari, untuk berperan mengatasi masalah sosial dari Aceh sampai Papua,” pungkasnya.