Sikap KPK Tak Dukung Vaksinasi Individu Berbayar Dinilai Tepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak mendukung program Vaksinasi Gotong Royong berbayar bagi individu.

Sahroni menilai, sikap KPK tersebut sudah tepat karena vaksinasi merupakan program kemanusiaan dan risiko korupsinya tinggi apabila dikenakan biaya.

“Vaksin ini kan program kemanusiaan, jadi siapa pun dan dengan kepentingan apa pun harus satu suara untuk mengawal program ini dengan sebaik-baiknya. KPK sudah tegas mengambil posisi ini dan saya apresiasi sekali,” kata Sahroni dalam keterangan tertulis, Rabu (14/7/2021).

Baca juga: Kemenkes Siapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Berbayar

Politisi Partai Nasem itu tidak memungkiri mafia-mafia obat kian bermunculan untuk memanfaatkan kondisi pandemi Covid-19.

Hal ini dapat menyebabkan kelangkaan obat di masyarakat hingga menciptakan kenaikan harga yang tidak masuk akal.

Sahroni mengatakan, penggratisan vaksin merupakan salah satu cara untuk menghindari ulah mafia obat tersebut.

“Kalau dibuat berbayar, maka dikhawatirkan vaksinasi ini digunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk menimbun vaksin, lalu dijual lagi dengan harga mahal," kata dia.

Sebelumnya, KPK menyarankan agar Kementerian Kesehatan membatalkan rencana vaksinasi berbayar.

Ketua KPK Firli Bahuri menilai penjualan vaksin kepada individu melalui BUMN PT Kimia Farma memiliki risiko yang tinggi.

Risiko yang dimaksud, mulai dari sisi medis, kontrol vaksin yang akan membuat reseller atau pengecer bisa bermunculan, efektivitas rendah, hingga jangkauan PT Kimia Farma yang terbatas.

"KPK tidak mendukung pola vaksin gotong royong melalui Kimia Farma karena efektivitasnya rendah sementara tata kelolanya berisiko,” ujar Firli, dikutip dari Kompas.tv.

Baca juga: Vaksinasi Berbayar Rawan Korupsi, KPK Minta Tak Dilakukan di Kimia Farma dan Distribusi Vaksin Diperbaiki

Aturan mengenai vaksinasi individu berbayar tercantum dalam Permenkes Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Dalam permenkes tersebut definisi Vaksinasi Gotong Royong diperluas, tidak hanya vaksinasi terhadap pekerja, keluarga atau individu lain dalam keluarga yang pendanaannya dibebankan pada badan hukum atau badan usaha.

Vaksinasi kepada individu yang biayanya dibebankan kepada yang bersangkutan juga masuk kategori Vaksinasi Gotong Royong.

Harga pembelian vaksin dalam program tersebut dipatok sebesar Rp 321.660 per dosis. Peserta vaksinasi juga akan dikenakan tarif pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 per dosis.

Dengan demikian, setiap satu dosis penyuntikan vaksin peserta harus mengeluarkan Rp 439.570. Karena dibutuhkan dua dosis vaksin, maka total biaya vaksinasi per individu sebesar Rp 879.140.

Kebijakan tersebut lantas menuai kritik. PT Kimia Farma Tbk akhirnya menunda pelaksanaan vaksiniasi gotong royong individu yang semestinya dimulai pada Senin (12/7/2021).

Sementara, Presiden Joko Widodo pernah menegaskan bahwa pemerintah akan menggratiskan semua vaksin Covid-19.