500 Hari Pandemi Covid-19, Upayakan Kompleks Wakil Rakyat Jadi RS Darurat

JAKARTA, KOMPAS.com - Berbagai upaya terus dilakukan dalam menangani lonjakan kasus Covid-19.

Belakangan, muncul usulan untuk menjadikan kompleks parlemen, di Senayan, Jakarta, sebagai rumah sakit darurat untuk pasien Covid-19.

Usulan tersebut muncul karena kapasitas fasilitas layanan kesehatan atau rumah sakit yang tak mampu lagi menampung pasien.

Oleh sebab itu, kompleks kantor wakil rakyat seluas kira-kira 80.000 meter persegi itu perlu diupayakan agar lebih bermanfaat.

Dokter sekaligus influencer Tirta Mandira Hudhi dan pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah sempat melontarkan usulan itu.

Baca juga: Dukung Kompleks Parlemen Jadi RS Darurat Covid-19, Pimpinan DPD: Gedung Milik Rakyat

Menurut Tirta Mandira Hudhi atau akrab disapa Dokter Tirta, kompleks parlemen memiliki halaman yang cukup luas sehingga bisa dimanfaatkan menjadi rumah sakit darurat.

"Saya usul karena halaman luas. Pengamanan top. Saya rasa bisa dimanfaatkan," kata Tirta saat dihubungi, Kamis (8/7/2021).

"Kalau dalam gedung tidak boleh. Terlalu banyak aktivitas," tambahnya.

Sementera Trubus Rahadiansyah mengusulkan gedung DPR atau DPRD juga dimanfaatkan sebagai RS darurat.

Menurutnya, pemerintah perlu memperbanyak RSd darurat yang khusus menangani pasien Covid-19.

"Pemerintah bisa membuat rumah sakit darurat dengan menggunakan gedung-gedung pemerintahan seperti gedung DPR atau DPRD," tutur Trubus kepada Kompas.com, Selasa (13/7/2021).

Siap fasilitasi

Sekretariat Jenderal DPR mengaku akan mengirim surat kepada Kementerian Kesehatan untuk menindaklanjuti usulan itu.

"Kami pun segera bersurat untuk menyampaikan hal tersebut, hari ini suratnya kami kirim. (Surat) untuk menyampaikan jika halaman DPR akan digunakan prinsipnya siap tapi kami tidak punya SDM mediknya," kata Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (9/7/2021).

DPR siap membantu memfasilitas agar halaman kompleks parlemen dapat digunakan sebagai RS Darurat.

"Kalau akan digunakan halaman-halaman tersebut kami akan juga bantu fasilitasi," tuturnya.

Pimpinan DPD RI menyambut baik usulan pemanfaatan kompleks parlemen sebagai rumah sakit darurat.

Wakil Ketua DPD Sultan B Najamudin mengatakan, dengan kondisi darurat saat ini, semua fasilitas yang dimiliki negara, dapat dimanfaatkan untuk menangani Covid-19.

"Keselamatan rakyat adalah hal utama yang mesti kita pikirkan pada saat ini. Semua pihak, semua kemampuan, semua sumber daya, semua potensi dan semua fasilitas yang kita miliki wajib kita fungsikan dalam melawan pandemi Covid-19," kata Sultan dalam keterangannya, Senin (12/7/2021).

Baca juga: Pimpinan DPR Cek Kesiapan Kompleks Parlemen jika Disulap Jadi RS Darurat, Ini Kendala yang Ditemukan

Ia berharap, usulan kompleks parlemen sebagai rumah sakit darurat dapat segera direalisasikan, mengingat jumlah pasien sudah melebihi kapasitas rumah sakit atau fasilitas layanan kesehatan.

Sultan meyakini, semua pihak di lingkungan internal parlemen pasti mendukung usulan alih fungsi.

Ia mengatakan, akan berkoordinasi dengan pimpinan DPR dan MPR mengenai usulan itu.

"Kita semua menyadari bahwa gedung beserta seluruh fasilitas yang ada disana merupakan milik rakyat. Jadi memang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat," kata Sultan.

Hadapi kendala

Secara terpisah, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengingatkan, usulan mengubah Kompleks Parlemen sebagai RS darurat harus mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi.

Hal itu ia sampaikan saat mengecek kesiapan sejumlah lokasi di kompleks parlemen.

"Enggak ada masalah kalau memang dibutuhkan, tapi nanti Kemenkes akan berhitung apakah ini efisien atau enggak, efektif atau enggak, kan begitu. Sementara mereka sedang menyiapkan di banyak tempat menurut saya," kata Dasco, Senin (12/7/2021).

Dasco mengatakan, ada sejumlah kendala yang ditemui saat pengecekan pada Senin kemarin.

Misalnya, permukaan lantai ruang rapat paripurna DPR yang miring dan berundak-undak, sehingga dinilai sulit untuk menjadi ruang perawatan pasien.

"Kondisinya kan menurun, konstruksinya kan sudah demikian, sehingga agak kesulitan kita taruh tempat tidur karena tempatnya kan tidak rata, itu yang ruang paripurna yang buat bangsal," ujar Dasco.

Tak hanya itu, Dasco mengecek kemungkinan apabila ruang anggota DPR diubah menjadi ruang perawatan pasien.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu mengungkapkan, DPR memiliki gedung 23 lantai dengan jumlah ruangan sebanyak 30 ruangan per lantai.

Diperkirakan, kata dia, ruangan-ruangan itu dapat menampung 2-3 orang per ruangan.

"Dengan posisi kamar mandi hanya cuma enam, kemudian tadi sudah sama-sama (lihat) kan liftnya sudah tua-tua, tempat tidur enggak masuk. Lalu kemudian sampah disinfeksiusnya mesti kita perhitungkan bagaimana, supaya tidak membuat masalah baru," kata Dasco.

Baca juga: Pimpinan DPR Diminta Dukung Usulan Kompleks Parlemen Jadi RS Darurat

Ia menerangkan, jika ruang anggota DPR atau rapat paripurna hendak difungsikan sebagai ruang perawatan, justru perlu ada pembongkaran yang memakan waktu cukup lama.

Dasco mengungkapkan, dari seluruh area yang diperiksa, kemungkinan yang dapat terpakai adalah lapangan seluas 80 x 90 meter.

"Tentunya ini enggak bisa dibikin bertingkat kan, hanya tenda-tenda darurat," ungkapnya.

Dasco menambahkan, wacana mengubah kompleks parlemen menjadi rumah sakit darurat juga harus memikirkan jumlah kamar mandi, ruangan dokter, saluran listrik, saluran air, dan sejumlah hal lainnya.

Atas hal-hal tersebut, ia enggan memberikan kesimpulan apakah kompleks parlemen dapat atau tidak dapat dijadikan sebagai rumah sakit darurat.

"Pada prinsipnya tidak berkeberatan tapi tadi teman-teman sudah melihat peninjauan teknis aecara langsung dan juga tentunya sudah bisa mengambil kesimpulan apakah memungkinkan atau tidak," ucap Dasco.