Selama 500 Hari Pandemi Covid-19, Apa Saja yang Dilakukan Wapres Ma'ruf Amin?

Kompas.com - 14/07/2021, 19:10 WIB
Wapres Ma'ruf Amin saat akan melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Barat, Selasa (6/4/2021). Dok. SetwapresWapres Ma'ruf Amin saat akan melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Barat, Selasa (6/4/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peranan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang tak terlihat menonjol di mata publik membuat masyarakat bertanya-tanya dengan peranan Wapres Ma'ruf dalam pemerintahan.

Pertanyaan akan peran Wapres Ma'ruf Amin selama pandemi Covid-19 berlangsung kerap muncul, sejak awal pandemi hingga saat ini.

Belum lama ini, Wapres Ma'ruf bahkan mendapat julukan The King of Silent dari Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Universitas Negeri Semarang (Unnes) karena peranannya yang tak menonjol itu.

Baca juga: The King of Lip Service untuk Jokowi dan The King of Silent untuk Maruf Amin, Kritik dari Kampus ke Pemimpin Negara

Adapun, tepat pada Rabu (14/7/2021) ini pandemi Covid-19 telah melanda Tanah Air selama 500 hari.

Selama 500 hari itu, Wapres Ma'ruf terlibat sejumlah upaya untuk menangani kasus-kasus Covid-19 di Tanah Air. Apa saja? Berikut paparannya:

Pelopor vaksinasi lansia

Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat menjalani vaksinasi Covid-19 di kediaman dinas, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/2/2021)Dok. KIP/Setwapres Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat menjalani vaksinasi Covid-19 di kediaman dinas, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/2/2021)
Wapres Ma'ruf menjadi pelopor vaksinasi Covid-19 untuk kelompok lanjut usia (lansia) ketika program vaksinasi mulai digaungkan pemerintah. Lansia menjadi kelompok yang diprioritaskan mendapat vaksin Covid-19 setelah tenaga kesehatan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Wapres disuntik vaksin Covid-19 Sinovac pada 17 Februari 2021 yang sekaligus menandai dimulainya vaksinasi Covid-19 kepada lansia.

Baca juga: Saat Wapres Pelopori Lansia Jadi Kelompok Prioritas Vaksinasi Covid-19

Ma'ruf pun mengajak masyarakat yang usianya sudah lanjut untuk tidak takut mengikuti vaksinasi Covid-19 ini.

"Saya ajak semua yang usianya sudah cukup lanjut, saya di atas 70 tahun (vaksinasi). Ternyata vaksin ini insya Allah tidak menimbulkan efek apa-apa," kata dia saat itu.

"Mari kita ikut melaksanakan vaksinasi karena ini diharapkan rakyat Indonesia mengalami kekebalan terhadap Covid-19, kita belum tahu Covid-19 sampai kapan," ucap Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan, kekebalan kelompok atau herd immunity bisa dicapai apabila sudah 70 persen populasi rakyat Indonesia divaksin Covid-19. Oleh karena itu, vaksinasi Covid-19 pun bersifat wajib dilaksanakan bagi mereka yang bisa mendapatkannya.

Baca juga: Reaksi Wapres Maruf Amin Saat Dijuluki The King of Silent oleh BEM KM Unnes

Wapres Ma'ruf Amin saat meninjau vaksinasi Covid-19 di Lapangan Olahraga Tiara Batara, Melayu, Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (30/3/2020). BPMI/Setwapres Wapres Ma'ruf Amin saat meninjau vaksinasi Covid-19 di Lapangan Olahraga Tiara Batara, Melayu, Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (30/3/2020).

Dekati ulama demi vaksinasi

Karena memiliki target vaksinasi yang banyak, dalam berbagai kesempatan Wapres Ma'ruf selalu menekankan agar vaskinasi Covid-19 bisa dipercepat.

"Saya menekankan supaya vaksinasi perlu dipercepat karena kita ingin mengejar kekebalan komunal, kekebalan dari masyarakat kalau bisa tercapai 70 persen herd immunity," kata Ma'ruf saat meninjau vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Kuraitaji Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Sumatera Barat, Selasa (6/4/2021).

Baca juga: Jokowi: Terima Kasih Sebesar-besarnya pada Kiai dan Ulama yang Mendukung Penanganan Pandemi

Ma'ruf pun meminta semua warga yang masuk kategori prioritas agar mau disuntik vaksin.

Untuk umat Islam misalnya, kata Ma'ruf, para ulama telah menyatakan bahwa vaksinasi Covid-19 merupakan suatu kewajiban.

"Saya mengajak sahabat-sahabat saya semua, para kiyai, ulama, untuk bersama pemerintah menanggulangi bahaya Covid-19 yang demikian besarnya," kata Ma'ruf di acara Pertemuan Virtual Wakil Presiden RI dengan Para Ulama dan Tokoh Agama Islam, Senin (12/7/2021).

Baca juga: Kasus Covid-19 Meningkat, Wapres Ingatkan Kembali Masyarakat dan Ulama untuk Jaga Diri

Ma'ruf mengatakan, dirinya lebih memilih menggunakan istilah bersama-sama dan bukan membantu pemerintah karena menilai penanganan Covid-19 tidak hanya tanggung jawab pemerintah.

"Dua tanggung jawab ini, bagian dari tanggung jawab ulama. Sekarang, tingkat bahayanya sudah luar biasa. Korbannya sudah banyak, yang terkonfirmasi positif, meninggal juga banyak," kata dia.

Selain itu, Ma'ruf juga mengajak para tokoh Islam, ulama dan kiyai untuk membimbing masyarakat agar mengikuti kebijakan-kebijakan pemerintah.

Salah satunya untuk mengetatkan protokol kesehatan pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang berlaku di Jawa-Bali pada 3-20 Juli 2021.

Kebijakan tersebut, kata dia, bertujuan untuk melindungi, menjaga masyarakat, dan umat menjadi korban keganasan Covid-19.

"Apa kita tidak punya rasa tanggung jawab terhadap hal demikian besar yang sudah banyak membawa orang menderita? Karena itu mari kita ajak masyarakat untuk mematuhi, mengikuti ajakan pemerintah," kata dia.

Baca juga: Wapres Ingin Program Vaksinasi Covid-19 Daerah dan Nasional Berjalan Selaras

Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat menerima vaksinasi Covid-19 dosis kedua di kediama dinas, Jakarta, Rabu (17/3/2021).Dok. KIP/Setwapres Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat menerima vaksinasi Covid-19 dosis kedua di kediama dinas, Jakarta, Rabu (17/3/2021).

Tinjau vaksinasi

Selama pandemi Covid-19 ini, Wapres Ma'ruf juga banyak menghadiri acara secara virtual dengan berbagai tema.

Meskipun demikian, setiap memberikan sambutan dia selalu mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari Covid-19 dan supaya pandemi segera berakhir.

Hal tersebut juga disampaikan saat Wapres Ma'ruf melakukan kunjungan ke beberapa wilayah untuk memantau vaksinasi Covid-19.

Baca juga: Wapres Sebut Pemerintah Kewalahan Sediakan Tempat Perawatan Pasien Covid-19

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka percepatan pemenuhan target vaksinasi bagi 181,5 juta penduduk. Dalam lawatannya ke Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa masih banyak orang yang tidak mengenakan masker.

Oleh karena itu, ia pun menekankan agar masyarakat taat terhadap protokol kesehatan terutama masker.

"Untuk mencegah penularan itu supaya diperketat pelaksanaan protokol kesehatan, terutama masker. Saya lihat di pinggiran-pinggiran masih banyak yang tidak pakai masker," kata Ma'ruf, Selasa (15/6/2021).

Ma'ruf pun mengingatkan agar protokol kesehatan benar-benar harus digerakkan. Demikian juga dengan mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, hingga pelaksanaan PPKM.

"Dalam rangka testing untuk mengetahui seberapa besar testing ini, juga tracing-nya. Jangan sampai tracing-nya rendah, itu bisa mengakibatkan tidak terdeteksinya penularan," kata dia.

Baca juga: Jadi Bagian dari Klaster Jakarta, Wapres Ingatkan Warga Tangsel Perketat Protokol Kesehatan

Ma'ruf pun menyarankan agar tracing dapat ditingkatkan dari 1-10 orang menjadi 1-30 orang sesuai standar WHO.  Artinya, kata dia, apabila ada 1 orang yang dites, harus ada penelusuran kepada 10 hingga 30 orang lain.

"Termasuk penyediaan fasilitas di puskesmas dan rumah sakit bagi mereka yang terpapar serta penyiapan tempat isolasi," kata dia.

Beberapa wilayah lain yang Wapres Ma'ruf kunjungi dalam rangka peninjauan vaksinasi adalah Lampung, dan Pariaman di Sumatera Barat.

Adapun tinjauan pertama vaksinasi Covid-19 yang dilakukan Wapres Ma'ruf pertama kalinya adalah di Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat (26/2/2021). Saat itu, Wapres meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 terhadap para atlet Indonesia.

Di berbagai kesempatan, Wapres Ma'ruf selalu mengingatkan agar program vaksinasi harus berjalan selaras supaya target 70 persen masyarakat tervaksin secara nasional atau 181,5 juta penduduk dapat terpenuhi.

"Untuk mencapai target tersebut, program vaksinasi di daerah harus selaras dengan program vaksinasi nasional," kata Ma'ruf Amin.

Baca juga: Wapres: Aturan Baru PPKM Tak Ada Kata Menutup Masjid, tetapi Dilarang Berkerumun

Manfaatkan dana ZISWAF

Dalam beberapa kesempatan, Wapres Ma'ruf juga meminta agar dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Pada Ramadhan 2021, Wapres meminta Badan Amil Zakat pusat dan daerah untuk segera memungut dan mengumpulkan zakat dari masyarakat agar penyalurannya bisa dipercepat. Terlebih, saat ini tak sedikit warga yang terkena dampak virus corona.

"Selain zakat juga kita melakukan infak. Dalam hukum Islam mengajarkan, siapa yang punya kelebihan supaya membagikan, menyedekahkan kelebihan wakaf kepada orang lain," kata dia.

Baca juga: Wapres: Indonesia Belum Bisa Mengonversi Ziswaf Jadi Kekuatan Finansial Alternatif

Ma'ruf mengatakan, hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu intensif yang diberikan dalam rangka membantu mereka yang terdampak pandemi Covid-19 di Tanah Air.

Penyaluran zakat juga untuk menanggulangi dampak-dampak yang mungkin terjadi akibat wabah Covid-19, termasuk kelangkaan bahan makanan dan kesulitan warga miskin memperoleh kebutuhan pokok.

Pencegahan hoaks

Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga meminta para ulama berperan dalam menjaga umat dari penyebaran berita dan informasi hoaks.

Sebab, kata dia, berita hoaks kerap kali mengaburkan kebenaran dan menyesatkan. Apalagi pada masa pandemi Covid-19 saat ini.

"Kiai-kiai, ulama-ulama yang awas-awas itulah yang kita butuhkan, yang bisa kontak langsung dengan Allah, yang sudah bisa menerima ilham-ilham, ini yang diperlukan sekarang. Dan, memang Allah memerintahkan kepada kita agar mengajak masyarakat supaya cermat untuk memilah, harus tabayyun dulu," ujar Ma'ruf saat menerima Pengurus atau Idaroh Aliyyah JATMAN melalui konferensi video, dikutip dari siaran pers, Jumat (9/7/2021).

Baca juga: Wapres Minta Ulama Berperan Jaga Umat dari Hoaks

Saat ini, kata dia, informasi benar, buruk, bohong, fitnah hingga adu domba kerap muncul di masyarakat.

Hal tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan terjadinya disinformasi dan menimbulkan kebingungan. Jika masyarakat bingung, tidak menutup kemungkinan orang-orang tidak bertanggungjawab memanfaatkan momentum itu demi keuntungannya.

“Banyak orang memanfaatkan kebingungan masyarakat untuk menyesatkan mereka, bikin mereka sesat, ragu, tidak percaya, dan konflik. Ini penting perannya dalam membangun manusia yang unggul,” kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Sebut Masyarakat Takut Vaksin yang Tersedia, Laju Vaksinasi Covid-19 Menurun

Menkes Sebut Masyarakat Takut Vaksin yang Tersedia, Laju Vaksinasi Covid-19 Menurun

Nasional
Ketua Komisi X DPR Bersurat ke Kemendikbud-Ristek, Minta Guru Honorer K2 Diangkat Jadi Guru PPPK

Ketua Komisi X DPR Bersurat ke Kemendikbud-Ristek, Minta Guru Honorer K2 Diangkat Jadi Guru PPPK

Nasional
19 Daerah Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Menkes Sebut Kemampuan Testing Menurun

19 Daerah Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Menkes Sebut Kemampuan Testing Menurun

Nasional
Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-Sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-Sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Nasional
 Kemenkominfo Dorong Keterlibatan Komunitas Media untuk Promosikan Presidensi G20 Indonesia

Kemenkominfo Dorong Keterlibatan Komunitas Media untuk Promosikan Presidensi G20 Indonesia

Nasional
Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Nasional
Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak Akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak Akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Nasional
4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

Nasional
Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

Nasional
Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Nasional
KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

Nasional
Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Nasional
Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Nasional
Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.