Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Risma Ancam Anak Buah Pindah ke Papua, Ini Kata Anggota DPR Dapil Papua

Kompas.com - 14/07/2021, 16:02 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI dari Deerah Pemilihan (Dapil) Papua Yan Permenas Mandenas ikut menanggapi pernyataan dari Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma) yang sempat marah serta mengancam pegawainya dipindah ke Papua pada Selasa (13/7/2021).

Yan Permenas menilai sebaiknya pernyataan Risma itu dilihat dari perspektif yang positif dan tidak direspons secara negatif.

“Jadi saya pikir yang penting tidak direspon lebih dan tidak direspon negatif saja sehingga bisa dilihat dari perpektif yang positif,” kata Yan saat dihubungi Kompas.com, Rabu (14/7/2021).

Anggota Komisi I DPR RI ini menyebut pernyataan Risma itu diungkapkan secara spontan serta dapat dimaknai sebagai bentuk shock therapy dari atasan ke bawahannya.

Baca juga: Usai Dimarahi Risma dan Diancam Pindah ke Papua, Pegawai Balai Wyata Akhirnya Bantu Dapur Umum

Sebab, ia mengakui tantangan bekerja di wilayah Papua memang besar.

Apalagi, menurutnya, Papua masih dikatagorikan sebagai daerah konflik dan masih masih memiliki dinamika politik yang tidak stabil secara nasional.

“Secara spontan kan dan shock terapi kepada bawahannya karena kan orang tugas di Papua itu kan tidak mudah,” kata dia.

Oleh karena itu, politisi Partai Gerindra ini tidak terlalu mempersoalkan pernyataan Risma tersebut.

Yan juga tidak ingin apabila polemik pernyataan Risma ini dibesarkan justru semakin menambah beban terhadap konflik sosial di Papua.

Dia menilai, pernyataan Risma yang menyinggung Papua dimaksudkan untuk memotivasi bawahannya bekerja lebih keras.

“Tentunya pasti dengan shock terapi seperti itu seharusnya berpikir 2 kali lipat untuk bisa termotivasi lebih untuk melaksanakan arahan dan tugas dari beliau sebagai menteri,” ucap dia.

Baca juga: Soal Ancaman Risma, Pimpinan Komisi VIII: Seharusnya ASN Terbaik yang Dikirim ke Papua

Diketahui, saat sedang meninjau kesiapan dapur umum di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Wyata Guna Bandung, Selasa (13/7/2021), Risma sempat meluapkan kemarahan terhadap pegawainya.

Kemarahan itu akibat banyak pegawai Balai Disabilitas Wyata Guna Bandung yang masih berada di dalam kantor, tidak ikut membantu operasional di dapur umum.

Dia bahkan mengancam akan memindahkan seluruh PNS Kementerian Sosial yang menjadi pegawai Balai Disabilitas Wyata Guna ke Papua jika masih tidak mau membantu operasional dapur umum.

"Saya tidak mau lihat seperti ini lagi. Kalau seperti ini lagi, saya pindahkan semua ke Papua. Saya enggak bisa pecat orang kalau nggak ada salah, tapi saya bisa pindahkan ke Papua. Jadi tolong yang peka," kata Risma.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Ke Luar Negeri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

Nasional
Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Nasional
Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Nasional
Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Nasional
Seluruh Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja  Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Seluruh Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

Nasional
Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

Nasional
Rahmat Bagja Sebut Bawaslu Kemungkinan Pindah Terakhir ke IKN

Rahmat Bagja Sebut Bawaslu Kemungkinan Pindah Terakhir ke IKN

Nasional
Bawaslu Bersiap Hadapi Sengketa Pileg

Bawaslu Bersiap Hadapi Sengketa Pileg

Nasional
Karutan KPK Lawan Penetapan Tersangka Kasus Pungli, Singgung Praperadilan Eddy Hiariej

Karutan KPK Lawan Penetapan Tersangka Kasus Pungli, Singgung Praperadilan Eddy Hiariej

Nasional
7 Poin Kesimpulan Kubu Anies-Muhaimin, di Antaranya Pengkhianatan Konstitusi dan Nepotisme

7 Poin Kesimpulan Kubu Anies-Muhaimin, di Antaranya Pengkhianatan Konstitusi dan Nepotisme

Nasional
'One Way' Dihentikan, Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Jakarta Cikampek Normal 2 Arah

"One Way" Dihentikan, Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Jakarta Cikampek Normal 2 Arah

Nasional
Kemenag Terbitkan Edaran Minta Penghulu dan Penyuluh Agama Dukung 4 Program Prioritas Pemerintah

Kemenag Terbitkan Edaran Minta Penghulu dan Penyuluh Agama Dukung 4 Program Prioritas Pemerintah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com