Gerakan Nasional Anti Miras Ingatkan Indonesia Belum Miliki UU yang Mengatur Minuman Beralkohol

Kompas.com - 14/07/2021, 15:17 WIB
Ilustrasi minuman beralkohol. ThinkstockphotosIlustrasi minuman beralkohol.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Miras (Genam) Fahira Idris mendukung penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Ia berpandangan, RUU tersebut mampu menyelamatkan bangsa, terutama generasi muda dari dampak minuman beralkohol.

"Sebuah undang-undang yang sangat penting bagi bangsa ini. Sebuah undang-undang yang Insya Allah mampu menyelamatkan bangsa, terutama generasi muda," kata Fahira, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Badan Legislasi (Baleg) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/7/2021).

Baca juga: MUI Sepakat Dukung Nama RUU Larangan Minuman Beralkohol, Bukan Pengendalian

Fahira berpendapat, DPR akan mencatatkan sejarah apabila berhasil melahirkan UU Larangan Minuman Beralkohol.

Ia mengapresiasi Baleg yang menurutnya berkomitmen membahas RUU tersebut agar dapat disahkan tahun ini.

"Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Baleg yang konsisten menjadikan RUU LMB ini sebagai prioritas untuk dibahas dan disahkan pada 2021 ini," ujarnya.

Fahira mengingatkan, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur minuman beralkohol.

Sementara, kata dia, hampir semua negara yang liberal sudah memiliki aturan tentang minuman beralkohol.

"Negara-negara itu sudah mempunyai aturan khusus terkait produksi, distribusi dan konsumsi minol yang tegas dan jelas. Misalnya, hampir semua negara bagian di Australia jika ada warga yang berusia 18 tahun dan ketahuan mengonsumsi maka akan mendapatkan hukuman, mulai dari denda hingga diproses pengadilan," tutur dia.

Baca juga: Rapat Baleg Putuskan Bentuk Panja RUU Larangan Minuman Beralkohol

Fahira mengungkapkan, denda yang dijatuhi terhadap masyarakat yang kedapatan mengonsumsi minuman beralkohol itu mencapai lebih dari Rp 7 juta.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemilik PT AMS Divonis 4 Tahun Penjara Kasus Korupsi Penutupan Asuransi di BP Migas-KKKS

Pemilik PT AMS Divonis 4 Tahun Penjara Kasus Korupsi Penutupan Asuransi di BP Migas-KKKS

Nasional
Covid-19 Naik Akibat Omicron, Jokowi Minta Masyarakat Kembali WFH

Covid-19 Naik Akibat Omicron, Jokowi Minta Masyarakat Kembali WFH

Nasional
Ketua Pansus: Kepala Otorita IKN Nusantara Harus Punya Visi soal Pemindahan Ibu Kota

Ketua Pansus: Kepala Otorita IKN Nusantara Harus Punya Visi soal Pemindahan Ibu Kota

Nasional
Satgas: 2.534 Pasien Covid-19 di RSDC Wisma Atlet, 47 Orang Omicron

Satgas: 2.534 Pasien Covid-19 di RSDC Wisma Atlet, 47 Orang Omicron

Nasional
Kematian Demokrasi dalam Cengkeraman Oligarki

Kematian Demokrasi dalam Cengkeraman Oligarki

Nasional
Soal Kepala Otorita IKN Nusantara, Kepala Bappenas: Tanya Presiden, Ada di Kantong Beliau

Soal Kepala Otorita IKN Nusantara, Kepala Bappenas: Tanya Presiden, Ada di Kantong Beliau

Nasional
Kemenkes:10 Negara Penyumbang Kasus Omicron di Indonesia

Kemenkes:10 Negara Penyumbang Kasus Omicron di Indonesia

Nasional
KPK Pindahkan Penahanan Bupati Kolaka Timur ke Lapas Perempuan Kelas III Kendari

KPK Pindahkan Penahanan Bupati Kolaka Timur ke Lapas Perempuan Kelas III Kendari

Nasional
95 Persen Benda Peninggalan Kerajaan Bone Hilang, Kemendikbud: Dibawa Petugas Museum

95 Persen Benda Peninggalan Kerajaan Bone Hilang, Kemendikbud: Dibawa Petugas Museum

Nasional
Berkas Perkara Bupati Banjarnegara Nonaktif Budhi Sarwono Dilimpahkan ke Pengadilan

Berkas Perkara Bupati Banjarnegara Nonaktif Budhi Sarwono Dilimpahkan ke Pengadilan

Nasional
Soal Porsi Pembiayaan Ibu Kota Baru dari APBN, Sri Mulyani: Nanti Kita Hitung

Soal Porsi Pembiayaan Ibu Kota Baru dari APBN, Sri Mulyani: Nanti Kita Hitung

Nasional
Butuh Biaya Rp 501 Triliun, Bagaimana Skema Pendanaan Pembangunan Ibu Kota 'Nusantara'?

Butuh Biaya Rp 501 Triliun, Bagaimana Skema Pendanaan Pembangunan Ibu Kota "Nusantara"?

Nasional
BNPB Tegaskan Kabar Kasatgas Covid-19 Suharyanto ke Israel Hoaks

BNPB Tegaskan Kabar Kasatgas Covid-19 Suharyanto ke Israel Hoaks

Nasional
Ferdinand Hutahaean Ajukan Penangguhan Penahanan, Ini Kata Polri

Ferdinand Hutahaean Ajukan Penangguhan Penahanan, Ini Kata Polri

Nasional
DPR-Pemerintah Diminta Segera Bahas dan Sahkan RUU TPKS

DPR-Pemerintah Diminta Segera Bahas dan Sahkan RUU TPKS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.