Amnesty International: Pernyataan Risma Mengandung Rasialisme dan Merendahkan Martabat Papua

Kompas.com - 14/07/2021, 14:01 WIB
Menteri Sosial RI Tri Rismaharini atau yang akrab disapa Risma mengunjungi Balai Disabilitas Wyata Guna Bandung, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, untuk mengecek kesiapan dapur umum, Selasa (13/7/2021). KOMPAS.COM/PUTRA PRIMA PERDANAMenteri Sosial RI Tri Rismaharini atau yang akrab disapa Risma mengunjungi Balai Disabilitas Wyata Guna Bandung, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, untuk mengecek kesiapan dapur umum, Selasa (13/7/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Amnesty International Indonesia angkat bicara terkait pernyataan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma yang mengancam pegawainya dipindahkan ke Papua saat sedang marah di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Wyata Guna Bandung, Selasa (13/7/2021).

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai, pernyataan Risma mengandung sikap rasialisme yang merendahkan martabat dan menyakiti perasaan orang Papua.

“Disadari atau tidak, pernyataan (Mensos Risma) itu mengandung sebuah rasisme, merendahkan martabat orang Papua,” kata Usman kepada Kompas.com, Rabu (14/7/2021).

Baca juga: Pimpinan Komisi II Nilai Kebiasaan Pejabat Ancam Pindahkan Pegawai ke Papua Harus Dikoreksi

“Pernyataan Risma sebagai pejabat negara juga sangat melukai perasaan saudara-saudara di Papua, dan ini contoh nyata betapa praktik rasisme dan diskriminasi terhadap Papua sangat nyata,” imbuh dia.

Usman menilai, pernyataan itu adalah pola pikir yang sesat dari seorang pejabat dalam memperlakukan Papua.

Dia menilai penyataan terkait Papua itu bentuk emosi kemarahan yang tidak perlu dan sangat keliru untuk diucapkan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Selain cenderung merendahkan pegawai-pegawai pemerintah di muka umum, emosi kemarahan itu memberikan pesan bahwa pegawai-pegawai pemerintah yang kinerjanya buruk hanya pantas untuk bertugas di Papua,” ujar dia.

Selain itu, Usman berharap Risma segera mengoreksi pernyataannya.

Baca juga: Komnas HAM Desak Mensos Risma Minta Maaf dan Kirim Pegawai Terbaiknya ke Papua


Sebab, Usman menilai, ancaman memindahkan pegawai ke Papua mengandung pesan yang keliru dan dapat menyusahkan usaha-usaha untuk penyelesaian masalah konflik di Papua.

“Sebaiknya pernyataan itu dikoreksi,” tegas Usman.

Diketahui, saat sedang meninjau kesiapan dapur umum di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Wyata Guna Bandung, Selasa (13/7/2021), Risma sempat meluapkan kemarahan terhadap pegawainya.

Kemarahan itu akibat banyak pegawai Balai Disabilitas Wyata Guna Bandung yang masih berada di dalam kantor, tidak ikut membantu operasional di dapur umum.

Baca juga: Penyebab Risma Marah ke ASN Balai Wyata Guna Bandung dan Ancam Pindahkan ke Papua

Risma kemudian menegur para pegawai Balai Disabilitas Wyata Guna untuk lebih peka dan membantu di dapur umum, bukan berleha-leha di dalam kantor yang ber-AC.

Dia bahkan mengancam akan memindahkan seluruh PNS Kementerian Sosial yang menjadi pegawai Balai Disabilitas Wyata Guna ke Papua jika masih tidak mau membantu operasional dapur umum.

"Saya tidak mau lihat seperti ini lagi. Kalau seperti ini lagi, saya pindahkan semua ke Papua. Saya enggak bisa pecat orang kalau enggak ada salah, tapi saya bisa pindahkan ke Papua. Jadi tolong yang peka," kata Risma.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Bukan Tak Mungkin Kasus Covid-19 Kembali Meningkat di Kemudian Hari

Satgas: Bukan Tak Mungkin Kasus Covid-19 Kembali Meningkat di Kemudian Hari

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Nasional
Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Nasional
Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran 'Begal Politik'

Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran "Begal Politik"

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

Nasional
Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Nasional
Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Nasional
Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Nasional
Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Nasional
Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Nasional
Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Nasional
Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

Nasional
Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.