Epidemiolog Sarankan PPKM Darurat Jawa-Bali Diperpanjang, Idealnya 6 Minggu

JAKARTA, KOMPAS.com – Ahli Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman menilai, pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sebaiknya diperpanjang.

Diketahui, kebijakan PPKM Darurat di wilayah Jawa dan Bali berlaku sejak 3-20 Juli 2021.

“Ya menurut saya harus diperpanjang lah,” kata Dicky kepada Kompas.com, Rabu (14/7/2021).

Dicky mengatakan, pelaksanaan PPKM Darurat saat ini masih belum berdampak siginifikan.

Baca juga: PPKM Darurat Belum Berhasil Tekan Kasus Covid-19 di Bekasi dan Bogor

Menurut dia, upaya menekan laju penyebaran Covid-19 melalui PPKM Darurat idealnya dilakukan dalam kurun waktu 6 minggu.

Dia juga menyebut hasil dari kebijakan PPKM Darurat tidak instan karena memerlukan waktu.

“Selain belum berdampak signifikan juga jadi tangggung nanti. Ini sayang banget kita sudah ada upaya nih, walaupun kan belum optimal, harusnya menurut saya yang ideal nih enam mingguan melakukan ini,” ucap dia.

Selain itu, Dicky tetap mengingatkan implementasi PPKM Darurat harus diiringi dengan penguatan 3T (tracing, testing, dan treatmen) hingga vaksinasi.

“Tapi dengan tren peningkatan implementasinya diperkuat dan dengan juga penguatan di aspek 3T, vakasinasi dan visitasi tuh mengurangi beban di faskes-nya itu,” kata dia.

Baca juga: Curhat Warga yang Segel Sendiri Kafenya, Pendapatan di Bawah Rp 100.000 Sehari Saat PPKM Darurat

Sebelumnya diberitakan, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, jika kondisi penularan Covid-19 belum terkendali, perpanjangan PPKM darurat mungkin akan dilakukan.

Hal itu disampaikannya menjawab pertanyaan tentang kemungkinan perpanjangan pelaksanaan PPKM darurat dalam konferensi pers virtual pada Selasa (13/7/2021).

"Pemerintah akan terus melihat efek implementasi di lapangan. Jika kondisi (Covid-19) belum cukup terkendali, maka perpanjangan kebijakan (PPKM darurat) maupun penerapan kebijakan lain bukanlah hal yang tak mungkin dilakukan," ujarnya.

Secara terpisah, Menkeu Sri Mulyani Indrawati sudah menyiapkan skenario perpanjangan PPKM Darurat hingga 6 minggu ke depan karena cepatnya mutasi varian baru Delta.

Baca juga: Ini Syarat Agar PPKM Darurat Tak Diperpanjang Hingga 6 Minggu

Hal itu tertera dalam bahan paparan Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI hari ini, Senin (12/7/2021).

Perpanjangan PPKM Darurat dilakukan bila risiko pandemi Covid-19 masih tinggi. Dalam paparan juga disebutkan, PPKM Darurat sangat berimplikasi kepada pertumbuhan ekonomi.

"PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," sebut paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikutip Kompas.com, Senin (12/7/2021).