Formappi: Pernyataan Anggota DPR Harusnya Mengacu Situasi dan Kebutuhan Rakyat

Kompas.com - 14/07/2021, 13:42 WIB
Ketua Formappi Lucius Karus di Matraman Raya, Jakarta, Kamis (19/12/2019). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANIKetua Formappi Lucius Karus di Matraman Raya, Jakarta, Kamis (19/12/2019).
|

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengkritik pernyataan anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay yang menyebut tidak ingin lagi mendengar ada anggota DPR yang tidak mendapat ruang intensive care unit (ICU).

Lucius mengatakan, pernyataan yang dilontarkan anggota DPR semestinya berpijak pada situasi yang dialami oleh seluruh masyarakat.

"Pernyataan-pernyataan anggota DPR di raker seperti itu harus mengacu pada situasi dan juga kebutuhan seluruh rakyat. Titik pijak pembicaraan anggota bersadarkan situasi nyata yang dihadapi seluruh rakyat, lalu bersama Menteri Kesehatan mencarikan solusinya," kata Lucius saat dihubungi, Rabu (14/7/2021).

Lucius menuturkan, bisa jadi pernyataan Saleh keluar berdasarkan pada pengalaman pribadinya kehilangan sanak saudara atau rekan sejawat yang menjadi korban pandemi Covid-19.

Namun, ia menekankan, anggota DPR semestinya dapat mengontrol diri agar pernyataan yang disampaikan di forum resmi tak dikendalikan oleh emosi atau sentimen-sentimen yang sifatnya personal.

Baca juga: RS di Jabodetabek Penuh, Anggota DPR hingga Bupati Bekasi Meninggal Setelah Tak Dapat Ruang ICU

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ketika anggota DPR menjadikan raker dengan menteri sebagai ajang curhat perasaan pribadi seperti yang ditunjukkan Saleh, maka yang justru muncul adalah pernyatan yang kontraproduktif," kata Lucius.

Ia pun mengingatkan, rapat kerja DPR dengan kementerian merupakan tanggung jawab wakil rakyat untuk memikirkan kepentingan rakyat, bukan untuk menyalurkan kepentingan pribadi dan kelompok.

"Di situlah letak kualitas kepemimpinan anggota DPR, ketika ia mampu mengendalikan urusan pribadi untuk kepentingan seluruh rakyat," ujar Lucius.

Lucius juga memperingatkan agar elite politik tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kontraproduktif dan dapat menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Sebab, sebelumnya ada rekan satu partai Saleh yang sempat melontarkan usul agar pemerintah membuat rumah sakit khusus bagi para pejabat.

"Mereka yang seharusnya menjadi pihak yang bertanggung jawab memikirkan nasib rakyat sesuai fungsinya sebagai representasi rakyat, justru melontarkan narasi-narasi yang menyinggung rakyat," kata Lucius.

Baca juga: Politisi PAN: Saya Tak Mau Dengar Lagi Ada Anggota DPR Tak Dapat ICU

Diberitakan sebelumnya, Saleh mengaku tidak mau kejadian wafatnya anggota Komisi II DPR John Siffy Mirin yang terlambat ditangani karena sulit mendapatkan ruang ICU terulang.

Hal itu ia sampaikan saat ia meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menyiapkan fasilitas kesehatan agar mampu menghadapi skenario terbutuk pandemi Covid-19.

"Kalau nanti terus naik tentu perlu persiapan yang cukup matang, saya tidak mau lagi misalnya mendengar ada anggota DPR yang tidak mendapat tempat di ICU seperti yang dialami oleh anggota Fraksi PAN saudaraku John Siffy Mirin, anggota DPR dari Papua," kata Saleh dalam rapat Komisi IX DPR dengan Menkes, Selasa (13/7/2021).



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Lengkap Protokol Kesehatan PON XX Papua dalam Inmendagri 46/2021

Aturan Lengkap Protokol Kesehatan PON XX Papua dalam Inmendagri 46/2021

Nasional
Fadjroel: Perdebatan soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tak Boleh Dihentikan

Fadjroel: Perdebatan soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tak Boleh Dihentikan

Nasional
1 Hari Jelang Pemberhentian Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Akankah Jokowi Bersikap?

1 Hari Jelang Pemberhentian Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Akankah Jokowi Bersikap?

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas | Nadiem: Tutup Sekolah Salah, Buka Sekolah Salah

[POPULER NASIONAL] Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas | Nadiem: Tutup Sekolah Salah, Buka Sekolah Salah

Nasional
Gonjang-ganjing di KPK, Kemerosotan Kepercayaan Publik, dan Ketidaktegasan Sikap Jokowi

Gonjang-ganjing di KPK, Kemerosotan Kepercayaan Publik, dan Ketidaktegasan Sikap Jokowi

Nasional
Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Nasional
Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Nasional
Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Nasional
Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Nasional
Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Nasional
BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

Nasional
Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Nasional
Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.