500 Hari Pandemi, Kontroversi Vaksinasi Gotong Royong hingga Vaksin Berbayar Individu

JAKARTA, KOMPAS.com – Pandemi Covid-19 sudah melanda Tanah Air selama 500 hari sejak pertama kali diumumkan masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi penambahan kasus, salah satunya dengan program Vaksinasi Nasional yang dimulai sejak awal tahun 2021.

Selain program Vaksinasi Nasional, pemerintah juga kemudian merencanakan program Vaksinasi Gotong Royong menjadi salah satu sarana mempercepat herd immunity di Indonesia.

Baca juga: Ini Beda Vaksinasi Gotong Royong dengan Vaksinasi Program Pemerintah

Setidaknya, Indonesia memerlukan 70 persen total populasi atau sebesar 181,5 juta orang untuk mencapai herd immunity.

Sejak program ini direncanakan, pemerintah memastikan Vaksinasi Gotong Royong ini akan berbeda dengan program Vaksinasi Nasional yang saat ini masih berjalan.

Tidak diperjualbelikan ke individu

Vaksin Gotong Royong sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, yang ditetapkan Rabu (24/2/2021).

Dalam aturan itu menyebutkan pendanaan Vaksinasi Gotong Royong terhadap karyawan/keluarganya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/badan usaha.

Baca juga: Kemenkes: Perpres 50/2021 Jadi Dasar Tanggung Jawab Hukum Vaksinasi Covid-19 Program Pemerintah dan Gotong-royong

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senin (15/3/2021) mengatakan, para karyawan perusahaan yang akan mengikuti program vaksinasi gotong royong tak akan dikenakan biaya.

Sebab, biaya tersebut akan ditanggung oleh pihak perusahaan di mana karyawan itu bekerja, sehingga pihak perusahaan yang akan dikenakan biaya vaksinasi bagi karyawannya.

Secara terpisah, Juru Bicara Vaksinasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi juga menegaskan bahwa vaksin gotong royong tidak diperjualbelikan ke individu.

"Jadi vaksinasi gotong-royong adalah betul-betul tujuannya kepada badan usaha, badan hukum, ataupun perusahaan untuk menyasar karyawan karyawatinya," kata Nadia dalam diskusi daring yang ditayangkan YouTube PB Ikatan Dokter Indonesia, Minggu (18/4/2021).

Baca juga: LaporCovid-19: Vaksin Tidak Boleh Diperjualbelikan, apalagi di Masa Krisis Pandemi

Selain itu, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga pernah mengatakan salah satu usulan terkait percepatan program vaksinasi tanpa harus menambah beban anggaran negara patut disambut baik.

Atas dasar itu, pemerintah pun mendukung program Vaksinasi Gotong Royong.

"Vaksin gotong royong ditujukan untuk buruh dan karyawan swasta dan diberikan secara gratis agar dapat mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19," kata Arya Sinulingga dalam konferensi pers virtual, Jumat (26/2/2021).

Baca juga: Kronologi Vaksin Gotong Royong, Awalnya Didistribusikan Lewat Perusahaan dan Kini Ditawarkan Langsung ke Masyarakat

Sejumlah pengusaha keberatan

Sejak awal tahun hingga 31 Mei 2021, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani mengatakan, sudah ada puluhan ribu perusahaan yang sudah mendaftar program Vaksinasi Gotong Royong.

Dia juga mengatakan, nantinya vaksin yang akan digunakan adalah Sinopharm dan Sputnik, dan diharapkan vaksinasi ini dapat dilaksanakan pada minggu ketiga Mei 2021.

"Sebanyak 28.413 perusahaan (mendaftar) dan lebih dari 10,5 juta pekerja (pekerja)," kata Rosan kepada Kompas.com, Senin (31/5/2021).

Meskipun sudah banyak perusahaan mendaftarkan program Vaksinasi Gotong Royong, namun banyak pihak yang keberatan bahkan mundur dari program tersebut.

Baca juga: Kadin Berharap Vaksinasi Gotong Royong Dimulai pada 9 Mei 2021

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menilai, penetapan harga dan tarif tersebut relatif mahal dan membebani para pengusaha yang memiliki banyak pekerja.

Dia lantas meminta pemerintah dapat meninjau ulang harga dan tarif pelayanan vaksinasi gotong royong yang sudah ditetapkan tersebut.

Sebab, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021 harga tertinggi pembelian vaksin Sinopharm per dosis sebesar Rp 321.660 dan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 per dosis.

Baca juga: Kemenkes Tegaskan Vaksin Covid-19 Program Pemerintah Tak Bisa untuk Vaksinasi Gotong Royong

Namun, harga ini tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) serta tidak termasuk pajak penghasilan (PPh).

"Saya menilai dengan harga yang mahal tersebut akan banyak perusahaan yang enggan untuk mengadakan vaksinasi gotong royong, sehingga percepatan pelaksanaan vaksinasi akan terkendala," kata Timboel dalam keterangan tertulis, Senin (17/5/2021).

KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO Ilustrasi vaksinasi door to door.

Vaksinasi Gotong Royong Individu

Pemerintah melalui Kemenkes diketahui melakukan revisi untuk tetap mengoptimalkan Program Vaksinasi Gotong Royong.

Revisi itu tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang diteken Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin pada 5 Juli 2021.

Dalam aturan baru itu, pendanaan Vaksinasi Gotong Royong selain dibebankan kepada perusahaan/badan hukum, namun dapat dibebankan kepada individu/orang perorangan.

Baca juga: Pemerintah Diminta Batalkan Kebijakan Vaksinasi Individu Berbayar

Kendati demikian, Kemenkes memastikan Vaksinasi Gotong Royong untuk individu atau berbayar tidak akan menghilangkan akses masyarakat terhadap vaksin Covid-19 gratis dalam program pemerintah.

Jubir Vaksinasi dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, Vaksinasi Gotong Royong untuk individu merupakan opsi dalam rangka memperluas dan mempercepat akses untuk layanan vaksinasi.

Dia juga memastikan pelaksanaan vaksinasi tersebut tak mengganggu program vaksinasi pemerintah yang sedang berjalan.

Baca juga: Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Individu Tak Hilangkan Hak Publik Peroleh Vaksin Gratis

Sebab, jenis vaksin, pelaksanaan vaksiansi dan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) akan berbeda dari program vaksinasi pemerintah.

"Vaksinasi gotong-royong ini tentunya sifatnya tidak wajib, dan tidak menghilangkan hak masyarakat untuk memperoleh vaksin gratis melalui program vaksinasi pemerintah," kata Nadia dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (13/7/2021).

Tuai kontroversi

Pada Sabtu (10/7/2021), pemerintah melalui anak buah perusahaan BUMN, PT Kimia Farma (Persero) Tbk mengumumkan adanya Vaksinasi Gotong Royong Individu atau program vaksin Covid-19 berbayar.

Kimia Farma melalui tokonya akan mulai menjual vaksin Covid-19 pada hari Senin (12/7/2021).

Kendati demikian, banyak pihak mengekritik program tersebut. Derasnya kritik dari berbagai pihak terhadap program itu membuat PT Kimia Farma menunda pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Individu atau Vaksin Covid-19 berbayar.

Baca juga: Jokowi Dinilai Inkonsisten soal Vaksin Covid-19 Berbayar, Ini Kata KSP

Mereka di antaranya berasal dari kalangan organisasi masyarakat hingga Anggota DPR RI.

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai, kebijakan vaksinasi Covid-19 gotong royong bagi individu secara berbayar tidak etis.

Sebab, kebijakan ini dilakukan di tengah situasi penularan Covid-19 yang semakin mengganas.

"Vaksin berbayar itu tidak etis, di tengah pandemi yang sedang mengganas. Oleh karena itu, vaksin berbayar harus ditolak," ujar Tulus, dilansir dari keterangan tertulisnya, Senin (12/7/2021).

Baca juga: Kemenkes Siapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Berbayar

Hal senada disampaikan Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak berbisnis dengan rakyatnya melalui program vaksinasi gotong royong individu yang berbayar.

"Kami minta agar pemerintah hendaknya tidak berbisnis dengan rakyat di tengah pandemi yang semakin berat ini," kata Kurniasih dalam keterangan tertulis, Senin.

Pemerintah bahkan diminta membatalkan kebijakan penjualan vaksin Covid-19 melalui program Vaksinasi Gotong Royong Individu.

Sebab, Presiden Joko Widodo pernah menegaskan bahwa pemerintah akan menggratiskan semua vaksin Covid-19.

"Vaksin berbayar itu harusnya dibatalkan dan kebijakan ini dicabut,” kata Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Fatia Maulidiyanti dalam konferensi pers secara daring virtual, Senin.

Baca juga: Kontras Nilai Anggaran Ibu Kota Baru Mestinya Dialihkan untuk Penanganan Pandemi

Perluas opsi

Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan alasan pemerintah mengubah aturan itu karena Program Vaksinasi Gotong Royong oleh perusahaan swasta berjalan lamban.

"Vaksinasi gotong royong mungkin sekarang itu speed-nya 10.000-15.000 dosis per hari, dari target 1,5 juta dosis, baru 300.000. Jadi memang ada concern, ini kok lambat yang sisi vaksinasi gotong royong," ucap Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (13/7/2021).

Menurut dia, dalam rapat pada 26 Juni 2021, yang digelar rapat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disepakati beberapa opsi untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi gotong royong, di antaranya membuka ke rumah sakit yang juga memiliki program vaksinasi gratis pemerintah, memberikan kepada anak dan ibu hamil atau menyusui, serta membuka kepada individu.

Baca juga: Menkes Beberkan Kronologi Munculnya Rencana Vaksinasi Berbayar

Budi mengatakan, hasil rapat tersebut pun dibawa ke dalam rapat terbatas (ratas) kabinet pada 28 Juni 2021 untuk kembali dibahas.

Lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang sekaligus sebagai Ketua KPC-PEN, memberi masukan untuk membuka vaksinasi gotong royong bagi individu.

Atas keputusan itu, Kementerian Kesehatan pun melakukan harmonisasi aturan lama mengenai vaksinasi gotong royong dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021.