500 Hari Pandemi, Kontroversi Vaksinasi Gotong Royong hingga Vaksin Berbayar Individu

Selain itu, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga pernah mengatakan salah satu usulan terkait percepatan program vaksinasi tanpa harus menambah beban anggaran negara patut disambut baik.

Atas dasar itu, pemerintah pun mendukung program Vaksinasi Gotong Royong.

"Vaksin gotong royong ditujukan untuk buruh dan karyawan swasta dan diberikan secara gratis agar dapat mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19," kata Arya Sinulingga dalam konferensi pers virtual, Jumat (26/2/2021).

Baca juga: Kronologi Vaksin Gotong Royong, Awalnya Didistribusikan Lewat Perusahaan dan Kini Ditawarkan Langsung ke Masyarakat

Sejumlah pengusaha keberatan

Sejak awal tahun hingga 31 Mei 2021, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani mengatakan, sudah ada puluhan ribu perusahaan yang sudah mendaftar program Vaksinasi Gotong Royong.

Dia juga mengatakan, nantinya vaksin yang akan digunakan adalah Sinopharm dan Sputnik, dan diharapkan vaksinasi ini dapat dilaksanakan pada minggu ketiga Mei 2021.

"Sebanyak 28.413 perusahaan (mendaftar) dan lebih dari 10,5 juta pekerja (pekerja)," kata Rosan kepada Kompas.com, Senin (31/5/2021).

Meskipun sudah banyak perusahaan mendaftarkan program Vaksinasi Gotong Royong, namun banyak pihak yang keberatan bahkan mundur dari program tersebut.

Baca juga: Kadin Berharap Vaksinasi Gotong Royong Dimulai pada 9 Mei 2021

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menilai, penetapan harga dan tarif tersebut relatif mahal dan membebani para pengusaha yang memiliki banyak pekerja.

Dia lantas meminta pemerintah dapat meninjau ulang harga dan tarif pelayanan vaksinasi gotong royong yang sudah ditetapkan tersebut.

Sebab, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021 harga tertinggi pembelian vaksin Sinopharm per dosis sebesar Rp 321.660 dan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 per dosis.

Baca juga: Kemenkes Tegaskan Vaksin Covid-19 Program Pemerintah Tak Bisa untuk Vaksinasi Gotong Royong

Namun, harga ini tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) serta tidak termasuk pajak penghasilan (PPh).

"Saya menilai dengan harga yang mahal tersebut akan banyak perusahaan yang enggan untuk mengadakan vaksinasi gotong royong, sehingga percepatan pelaksanaan vaksinasi akan terkendala," kata Timboel dalam keterangan tertulis, Senin (17/5/2021).