Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

500 Hari Pandemi dan Harapan Tinggi akan Keberhasilan PPKM Darurat...

Kompas.com - 14/07/2021, 09:56 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sudah 500 hari Indonesia berhadapan dengan pandemi virus corona, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama Covid-19 pada 2 Maret 2020.

Hari demi hari kabar duka terus bermunculan, bahkan kian memprihatikan. Tak hanya kasus Covid-19 melonjak tajam, angka kematian pasien pun terus bertambah drastis.

Pada Selasa (13/7/2021), penambahan kasus Covid-19 bahkan mencapai yang tertinggi selama pandemi. Bagaimana tidak, dalam kurun waktu 24 jam saja, pasien baru virus corona bertambah 47.899 orang dalam sehari.

Baca juga: 500 Hari Covid-19, Data Ungkap Kondisi Indonesia Semakin Memprihatinkan...

Penambahan itu menyebabkan total kasus Covid-19 di Tanah Air saat ini mencapai 2.615.529 orang, terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.

Sejalan dengan tingginya penambahan kasus, jumlah pasien Covid-19 yang tutup usia melambung tinggi. Pada periode 12-13 Juli 2021, ada 864 orang meninggal dunia akibat Covid-19.

Dengan begitu, angka kematian akibat Covid-19 total mencapai 68.219 orang sejak awal pandemi.

Angka kematian bahkan pernah melewati 1.000 kasus dalam sehari. Tepat Rabu (7/7/2021), jumlah pasien meninggal mencapai 1.040 orang.

Baca juga: UPDATE: 1.040 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari, Angka Tertinggi Selama Pandemi

Kondisi perburukan pandemi sudah terjadi selama hampir satu bulan terakhir. Dalam kurun waktu tersebut rakyat banyak kesulitan, cemas, bahkan berduka karena kehilangan.

Banyak yang tak dapat perawatan hingga akhirnya meninggal dunia karena rumah sakit penuh di mana-mana. Ada juga yang tutup usia karena kehabisan stok oksigen.

Dalam kondisi seperti ini, apa yang dilakukan pemerintah?

Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menarik rem darurat pada 1 Juli 2021.

Setelah kasus Covid-19 memburuk hampir 2 minggu, diumumkan kebijakan bernama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Kebijakan itu diterapkan di wilayah Jawa dan Bali karena tingginya penularan virus di kedua pulau tersebut.

"Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM Darurat sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali," kata Jokowi saat itu.

Baca juga: BREAKING NEWS: Jokowi Resmi Umumkan PPKM Darurat

Untuk memimpin pelaksanaan PPKM Daurat, Presiden menunkuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Dalam wawancara yang ditayangkan KompasTV, Kamis (1/7/2021) malam, Luhut bercerita bahwa Presiden Jokowi memberitahunya perihal wacana PPKM Darurat pada Minggu (27/7/2021). Rapat terkait rencana kebijakan tersebut baru digelar keesokan harinya.

Setelah mendengar masukan dari banyak pihak termasuk para epidemiolog, diputuskanlah untuk menerapkan PPKM Darurat Jawa-Bali

"Tidak ada yang terlambat. Ya saya memang minta waktu supaya persiapannya benar-benar baik," kata Luhut.

Baca juga: Luhut: Keputusan Menerapkan PPKM Darurat Tidak Terlambat

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Nasional
OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Nasional
Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya 'Two State Solution'

Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya "Two State Solution"

Nasional
Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Nasional
Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan 'One Way' di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan "One Way" di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Nasional
Tinjau Proyek Rel Layang Simpang Joglo Solo, Kakorlantas: Solusi Urai Kemacetan

Tinjau Proyek Rel Layang Simpang Joglo Solo, Kakorlantas: Solusi Urai Kemacetan

Nasional
Cerita Kontingen TNI AU 'Air Drop' Logistik di Gaza: 'Warning' Daerah Militer hingga GPS Hilang Saat Terbang

Cerita Kontingen TNI AU "Air Drop" Logistik di Gaza: "Warning" Daerah Militer hingga GPS Hilang Saat Terbang

Nasional
PDI-P Khawatir Kecurangan Pilpres Direplikasi dalam Pilkada

PDI-P Khawatir Kecurangan Pilpres Direplikasi dalam Pilkada

Nasional
Pengendara Mobil Pelat TNI Mengaku 'Kakak Saya Jenderal' Berujung Diusut Puspom TNI

Pengendara Mobil Pelat TNI Mengaku "Kakak Saya Jenderal" Berujung Diusut Puspom TNI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com