Kaget Dengar Sierra Leone Punya UU Pidana Seksual, Anggota DPR: Indonesia Tunggu Apalagi?

Kompas.com - 13/07/2021, 19:30 WIB
Salah satu sudut kota Freetown, ibu kota Sierra Leone. Africa NewsSalah satu sudut kota Freetown, ibu kota Sierra Leone.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Hendrik Lewerissa mengaku kaget ketika mendengar paparan dari Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Topo Santoso yang menyebutkan bahwa Sierra Leone memiliki undang-undang (UU) khusus mengatur tindak pidana seksual.

Padahal, ia menilai Sierra Leone pernah dianggap negara hampir gagal, tetapi tetap mementingkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana terkait kekerasan seksual.

"Agak kaget juga tadi disampaikan bahwa UU yang mengatur soal kekerasan seksual dengan nama 'The Sexual Offences' itu ada di negara seperti Sierra Leone bahkan sudah sembilan tahun lamanya," kata Hendrik dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Baleg DPR terkait Penyusunan RUU PKS, Selasa (13/7/2021).

Baca juga: RUU PKS Dinilai Bukan Hanya Desakan dari Perempuan, KPI: Itu Suara Korban

Ia merasa heran melihat Sierra Leone yang memiliki UU tersebut, sedangkan Indonesia belum memiliki UU mengatur tindak pidana seksual.

Padahal, ia mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang seharusnya juga memperhatikan aturan tentang tindak pidana kekerasan seksual.

"Kalau Sierra Leone yang negara Afrika yang masuk dalam kategori negara hampir gagal atau failed state saja, norma hukum yang mengatur kejahatan seksual itu sudah ada, apalagi kita yang Indonesia negara hukum?" ucap Hendrik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk itu, politisi Partai Gerindra itu menilai bahwa Indonesia tak perlu berlarut-larut dalam membahas RUU PKS agar disahkan menjadi UU.

Baca juga: Koalisi Perempuan: Jika RUU PKS Dianggap Tak Penting, Negara Biarkan Kekerasan Seksual

Ia menambahkan, berbagai studi ilmiah juga menunjukkan publik menghendaki adanya RUU PKS. Hal ini terlihat dari pendekatan riset yang dilakukan yang terbukti secara empiris.

"Ini kebutuhan hukum. Apalagi yang kita tunggu?" kata dia.

Kendati demikian, ia tetap menilai bahwa penyusunan RUU PKS harus dilakukan secara komprehensif agar menjadi undang-undang yang baik.

Oleh karena itu, Baleg telah mengadakan sejumlah rapat dengar pendapat umum dengan beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan tokoh masyarakat, agama atau akademisi untuk meminta masukan atau saran dalam penyusunan RUU.

"Jadi itu sesuatu yang baik sekali, masukan-masukan dari narasumber. Menurut saya, semakin hari semakin menambah wacana kita untuk tiba pada satu gagasan merumuskan norma hukum RUU PKS secara baik," tutur Hendrik.

Baca juga: Kasus Polisi Pemerkosa Remaja Briptu Nikmal dan Desakan Penyelesaian RUU PKS...

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Nasional
Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Nasional
KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

Nasional
Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Nasional
Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Nasional
Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Nasional
Polri dan Kepolisian Selandia Baru Tanda Tangan Kerja Sama Cegah dan Berantas Kejahatan Transnasional

Polri dan Kepolisian Selandia Baru Tanda Tangan Kerja Sama Cegah dan Berantas Kejahatan Transnasional

Nasional
UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 22 Orang, 27 Orang Hilang

UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 22 Orang, 27 Orang Hilang

Nasional
20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

Nasional
Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Nasional
11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

Nasional
UPDATE 6 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,67 Persen dari Target Herd Immunity

UPDATE 6 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,67 Persen dari Target Herd Immunity

Nasional
Kabulkan PK, MA Kurangi Pidana Eks Bupati Sarmi Yosina Insyaf Jadi 1 Tahun Penjara

Kabulkan PK, MA Kurangi Pidana Eks Bupati Sarmi Yosina Insyaf Jadi 1 Tahun Penjara

Nasional
Mantan Dirut Asabri Sonny Widjaja Dituntut 10 Tahun Penjara

Mantan Dirut Asabri Sonny Widjaja Dituntut 10 Tahun Penjara

Nasional
UPDATE: Sebaran 130 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

UPDATE: Sebaran 130 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.