Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas: Dua Dosis Vaksin Covid-19 Cukup untuk Membentuk Kekebalan

Kompas.com - 13/07/2021, 19:25 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta masyarakat tak melakukan mixing vaccines atau menambah dosis vaksin Covid-19 sebagai booster.

Ia mengatakan, dua dosis vaksin sudah cukup, sehingga vaksinasi dosis ketiga belum diperlukan.

"Untuk saat ini secara umum dua kali dosis vaksin sudah cukup bagi masyarakat umum untuk membentuk kekebalan individu," kata Wiku, dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (13/7/2021).

"Sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan mixing vaccines atau penambahan dosis booster sendiri dan bahkan tanpa pengawasan kesehatan," tuturnya.

Baca juga: Indonesia Masuk Daftar Negara dengan Kenaikan Kasus Covid-19 Sangat Tajam

Wiku menyebut, praktik mixing vaccines atau pemberian vaksin yang berbeda sudah banyak direkomendasikan oleh peneliti dengan alasan keamanan dan ketersediaan vaksin yang dinamis.

Praktik tersebut juga sebelumnya pernah dilakukan untuk mengatasi beberapa jenis penyakit menular seperti HIV dan ebola.

Saat ini, beberapa negara sudah mulai melakukan mixing vaksin.

Di Thailand misalnya, tenaga kesehatan yang sudah mendapat dua dosis vaksin Sinovac akan disuntik vaksin AstraZenec untuk memberikan perlindungan yang lebih maksimal.

Hal serupa juga akan segera diberikan ke para tenaga kesehatan di Indonesia.

"Pemerintah Indonesia berencana melakukan penyuntikan booster dosis ketiga kepada tenaga kesehatan yang dinilai memiliki risiko penularan tertinggi, baik karena intensitas maupun lokasi beraktivitas yang sangat tinggi laju penularannya yaitu fasilitas pelayanan kesehatan," ujar Wiku.

Baca juga: WHO Sebut Vaksin Booster Masih Belum Diperlukan, Ini Alasannya

Terlepas dari adanya rencana itu, Wiku menyebut, fokus utama pemerintah tetap pada percepatan pembentukan kekebalan komunitas atau herd immunity sesegera mungkin.

Pemerintah menjamin seluruh masyarakat, khususnya populasi rentan, mendapatkan hak mereka untuk divaksin. Sebaran vaksinasi yang merata dan adil juga terus diupayakan.

"Namun sekali lagi saya ingatkan bahwa vaksinasi tidak akan sempurna jika tidak diikuti dengan intervensi lainnya seperti pengendalian mobilitas dan aktivitas masyarakat, serta kepatuhan yang tinggi terhadap protokol kesehatan," kata Wiku.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com