Kemenkes Siapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Berbayar

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan program Vaksinasi Gotong Royong untuk individu atau vaksinasi berbayar.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, aturan tersebut bertujuan agar pelaksanan program itu efektif dan efisien.

"Kita harapkan dapat segera mungkin kita finalisasi (petunjuk teknis)," kata Nadia, dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (13/7/2021).

Baca juga: Menkes Beberkan Kronologi Munculnya Rencana Vaksinasi Berbayar

Nadia meminta, seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) menunggu petunjuk teknis dari Kemenkes.

Kemudian, PT Bio Farma selaku distributor yang ditunjuk pemerintah, agar berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Kesehatan terkait pendistribusian vaksin Covid-19.

"Kami juga meminta dinas kesehatan kabupaten dan kota untuk menunggu petunjuk teknis yang akan segera ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan," ujarnya.

Nadia menegaskan, vaksinasi berbayar tidak bersifat wajib.

Vaksiansi tersebut, kata dia, merupakan upaya pemerintah membuka opsi, memperluas dan mempercepat akses masyarakat terhadap vaksin.

"Vaksinasi gotong-royong ini tentunya sifatnya tidak wajib dan tidak menghilangkan hak masyarakat untuk memperoleh vaksin gratis melalui program vaksinasi pemerintah," tuturnya.

Baca juga: 4 Juta Dosis Sinopharm Akan Tiba di Indonesia untuk Vaksinasi Gotong Royong

Nadia mengatakan, program vaksinasi berbayar dilakukan karena banyaknya masukan dari masyarakat untuk mempercepat vaksinasi sebagai upaya pengendalian virus.

Selain itu, ia menekankan, program tersebut tidak akan menggangu pelaksanaan program vaksinasi pemerintah.

"Karena kita ketahui mulai dari jenis vaksin, fasilitas kesehatan serta tenaga kesehatannya akan berbeda," pungkasnya.

Aturan mengenai vaksinasi berbayar tercantum dalam Permenkes Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Dalam permenkes tersebut definisi Vaksinasi Gotong Royong diperluas, tidak hanya vaksinasi terhadap pekerja, keluarga atau individu lain dalam keluarga yang pendanaannya dibebankan pada badan hukum atau badan usaha.

Vaksinasi kepada individu yang biayanya dibebankan kepada yang bersangkutan juga masuk kategori Vaksinasi Gotong Royong.

Baca juga: Komisi IX Minta Pemerintah Perbanyak Vaksinasi Gratis, Bukan Jualan Vaksin

Harga pembelian vaksin dalam program tersebut dipatok sebesar Rp 321.660 per dosis. Peserta vaksinasi juga akan dikenakan tarif pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 per dosis.

Dengan demikian, setiap satu dosis penyuntikan vaksin peserta harus mengeluarkan Rp 439.570. Karena dibutuhkan dua dosis vaksin, maka total biaya vaksinasi per individu sebesar Rp 879.140.

Kebijakan tersebut lantas menuai kritik. PT Kimia Farma Tbk akhirnya menunda pelaksanaan vaksiniasi gotong royong individu yang semestinya dimulai pada Senin (12/7/2021).

Sementara, Presiden Joko Widodo pernah menegaskan bahwa pemerintah akan menggratiskan semua vaksin Covid-19.