Gugatan Ganti Rugi Korban terhadap Juliari Ditolak, ICW: Hukum Belum Berpihak

Kompas.com - 13/07/2021, 17:30 WIB
Terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara (kiri) mengikuti sidang lanjutan kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (7/6/2021). Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bantuan Sosial (Bansos) terkait Corona, Matheus Joko Santoso. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTATerdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara (kiri) mengikuti sidang lanjutan kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (7/6/2021). Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bantuan Sosial (Bansos) terkait Corona, Matheus Joko Santoso. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyayangkan putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor yang menolak penggabungan gugatan ganti dalam kasus korupsi pengadaan paket bansos Covid-19 di wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Gugatan tersebut diajukan oleh 18 pemohon terhadap Juliari batubara. Mereka adalah warga Jakarta yang terdampak kasus korupsi yang menjerat mantan menteri sosial itu.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, putusan majelis hakim menolak gugatan ganti rugi tersebut sangat mengecewakan.

"Pemulihan korban korupsi bansos kembali menemui jalan terjal, menjadi gambaran betapa hukum belum berpihak pada korban," ujar Kurnia dalam keterangan tertulis, Selasa (13/7/2021).

Baca juga: Majelis Hakim Tipikor Tolak Penggabungan Gugatan Ganti Rugi Perkara Juliari Batubara

Kurnia mempertanyakan pertimbangan hakim atasan putusan tersebut. Hakim beralasan, gugatan perdata semestinya diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan sesuai dengan domisili Juliari Batubara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, menurut Kurnia, konsep penggabungan perkara gugatan ganti kerugian menyatu dengan perkara yang sedang berjalan. 

"Jadi pertanyaan sederhananya bagaimana mungkin menggabungkan perkara di PN Jakarta Selatan sedangkan tergugat sedang disidangkan di pengadilan Tipikor Jakarta?" ucap Kurnia.

Kurnia menjelaskan, sesuai dengan Pasal 98 KUHAP dan Pasal 35 UNCAC, hakim dapat menetapkan penggabungan perkara ganti kerugian pada sebuah perkara pidana jika perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian pada orang lain.

Kemudian, negara wajib menjamin agar orang yang mendapat kerugian akibat korupsi mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan untuk memperoleh kompensasi.

"Dengan demikian sudah sangat jelas siapa yang berhak mengadili penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, yaitu majelis hakim yang mengadili perkara pidananya," kata Kurnia.

Baca juga: Bantah Terima Fee dari Vendor Pengadaan Bansos Covid-19, Juliari: Saya Baru Tahu Ada Kasus Ini

Adapun 18 pemohon menuntut ganti rugi sebesar Rp 16,2 juta karena paket bansos Covid-19 tidak layak.

Sedangkan, Hakim Pengadilan Tipikor Muhammad Damis menilai, tidak ada kaitan antara penggabungan gugatan ganti rugi dengan perkara Juliari.

Damis juga mengatakan, gugatan perdata mestinya dipersidangkan di PN Jakarta Selatan. Sebab sesuai dakwaan jaksa, Juliari Batubara berdomisili di Jakarta Selatan.

 



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Azis Syamsuddin Diduga Tak Hanya Terlibat dalam Satu Kasus, MAKI Dorong KPK Lakukan Pengembangan

Azis Syamsuddin Diduga Tak Hanya Terlibat dalam Satu Kasus, MAKI Dorong KPK Lakukan Pengembangan

Nasional
Hilangnya Demokratisasi Internal Dinilai Jadi Penyebab Banyak Kader Parpol Korupsi

Hilangnya Demokratisasi Internal Dinilai Jadi Penyebab Banyak Kader Parpol Korupsi

Nasional
LBH Sebut Terima 390 Aduan Tindakan Sewenang-wenang Aparat dalam Aksi #ReformasiDikorupsi 2019

LBH Sebut Terima 390 Aduan Tindakan Sewenang-wenang Aparat dalam Aksi #ReformasiDikorupsi 2019

Nasional
IDAI Sebut Tak Diikutsertakan Susun Persyaratan PTM dari Sisi Kesehatan

IDAI Sebut Tak Diikutsertakan Susun Persyaratan PTM dari Sisi Kesehatan

Nasional
Ketua IDAI: Kita Tak Mau Syarat Kesehatan untuk Pelaksanaan PTM Didiskon

Ketua IDAI: Kita Tak Mau Syarat Kesehatan untuk Pelaksanaan PTM Didiskon

Nasional
UPDATE: Sebaran 86 Kasus Covid-19 Meninggal di Indonesia, Tertinggi di Papua dengan 10 Kasus

UPDATE: Sebaran 86 Kasus Covid-19 Meninggal di Indonesia, Tertinggi di Papua dengan 10 Kasus

Nasional
UPDATE 26 September: 48,5 Juta Orang Sudah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 26 September: 48,5 Juta Orang Sudah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE: Tambah 217.084, Total 38.076.424 Spesimen Covid-19 Sudah Diperiksa

UPDATE: Tambah 217.084, Total 38.076.424 Spesimen Covid-19 Sudah Diperiksa

Nasional
UPDATE 26 September: Sebaran 1.760 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jateng

UPDATE 26 September: Sebaran 1.760 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jateng

Nasional
UPDATE 26 September: 42.769 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: 42.769 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Ada 380.082 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 26 September: Ada 380.082 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 2.976 Pasien Covid-19 Sembuh di Indonesia

UPDATE 26 September: Tambah 2.976 Pasien Covid-19 Sembuh di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 86, Total Pasien Covid-19 Meninggal 141.467 Orang

UPDATE 26 September: Tambah 86, Total Pasien Covid-19 Meninggal 141.467 Orang

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 1.760, Kasus Covid-19 di Tanah Air Kini 4.208.013

UPDATE 26 September: Tambah 1.760, Kasus Covid-19 di Tanah Air Kini 4.208.013

Nasional
Survei Indikator: Mayoritas Masyarakat Tidak Setuju Ada Vaksin Covid-19 Berbayar

Survei Indikator: Mayoritas Masyarakat Tidak Setuju Ada Vaksin Covid-19 Berbayar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.