Kompas.com - 13/07/2021, 17:17 WIB

KOMPAS.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, pencairan dana desa hingga Minggu (11/7/2021) telah mencapai Rp 28 triliun.

Angka pencairan tersebut setara dengan 40,02 persen dari total dana desa, yaitu sebesar Rp 72 triliun.

"Dana Desa ini telah dicairkan ke 69,661 desa atau sebesar 92,93 persen, dari 75.961 desa di Indonesia," kata Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (13/7/2021).

Dari total uang yang disalurkan, ia memaparkan, pihaknya telah mengalokasikan dana desa untuk kebutuhan penanganan Covid-19.

Baca juga: Pemprov DKI Geser Rp 600 Miliar Anggaran Pendidikan untuk Penanganan Covid-19

Salah satunya, dialokasikan untuk Desa Aman Covid-19 sebesar Rp 3,9 triliun atau setara 13,88 persen dari pencairan dana desa.

Dana tersebut, kata Gus Menteri, dipergunakan untuk membangun Pos Relawan Desa Lawan Covid-19 di 30.420 desa, pembangunan pos gerbang desa di 24.283 desa, dan pembangunan pos isolasi di 20.058 desa.

"Serta digunakan untuk kegiatan lain seperti sosialisasi, penyediaan masker, tempat cuci tangan dan pendataan masyarakat yang rentan," katanya.

Sementara itu, lanjut Gus Menteri, untuk bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa dialokasikan sebesar Rp 5,6 triliun atau sebesar 19,53 persen dari pencairan dana desa.

Baca juga: Dinsos Sebut BLT di Kota Tangerang Bakal Disalurkan Via Pos Indonesia

"Sedangkan untuk Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dialokasikan sebesar Rp 2,2 triliun atau setara 7,69 persen dari pencairan dana desa," imbuhnya.

Untuk kegiatan pembangunan desa di luar skema PKTD dialokasikan sebesar Rp 16,9 triliun atau setara 58,90 persen dari pencairan dana desa.

Gus Menteri menjelaskan, jumlah pekerja yang diserap dalam program PKTD sebanyak 852.753 orang. Adapun untuk jumlah pekerja dari keluarga miskin sebesar 372.046 orang.

"Dari total pekerja itu, ada sebanyak 66.866 jiwa pekerja perempuan. Dari seluruh jumlah pekerja, tercatat jumlah perempuan kepala keluarga (PEKKA) sebanyak 28.209 jiwa," ucapnya.

Ajak masyarakat desa patuhi prokes

Pada kesempatan tersebut, Gus Menteri kembali mengajak seluruh masyarakat desa untuk patuh terhadap protokol kesehatan (prokes) dan aturan dari pemerintah.

Ajakan tersebut, kata dia, bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia.

"Ingat selalu gunakan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer, jaga jarak dan hindari berkerumun. Apabila diperlukan maka hindari kegiatan makan bersama," imbuh Gus Menteri.

Pasalnya, per Minggu (11/7/2021), jumlah warga desa yang terpapar Covid-19 sebanyak 342.688 orang. Sementara itu, jumlah pasien Covid-19 sembuh sebanyak 278.232 orang.

Baca juga: Aksi Solidaritas Pengemudi Ojol, Siap Antar Jemput Pasien Covid-19 ke RS Rujukan atau Tempat Isolasi

"Jumlah yang dirawat sebanyak 54.755 orang dan pasien meninggal sebanyak 3.831 orang," kata Gus Halim.

Untuk langkah antisipasi, ia mengaku, pihaknya telah menyiapkan Relawan Desa Lawan Covid-19.

Relawan Desa Lawan Covid-19 sendiri telah terbentuk di 35.563 desa dengan jumlah relawan sebanyak 1.084.519 orang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Yenny Wahid Dideklarasikan PSI Jadi Cawapres 2024

Yenny Wahid Dideklarasikan PSI Jadi Cawapres 2024

Nasional
KPK Duga Rektor Unila Bikin Aturan Luluskan Mahasiswa Baru Atas Restunya

KPK Duga Rektor Unila Bikin Aturan Luluskan Mahasiswa Baru Atas Restunya

Nasional
PSI Deklarasikan Ganjar Capres 2024

PSI Deklarasikan Ganjar Capres 2024

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil: Jokowi Harus Minta Maaf kepada Korban Tragedi Kanjuruhan

Koalisi Masyarakat Sipil: Jokowi Harus Minta Maaf kepada Korban Tragedi Kanjuruhan

Nasional
KPAI Dorong Pemerintah Tetapkan Hari Berkabung Nasional Atas Tragedi Stadion Kanjuruhan

KPAI Dorong Pemerintah Tetapkan Hari Berkabung Nasional Atas Tragedi Stadion Kanjuruhan

Nasional
Hasil Investigasi-Rekomendasi Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan Akan Dilaporkan ke Presiden

Hasil Investigasi-Rekomendasi Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan Akan Dilaporkan ke Presiden

Nasional
Ini Daftar Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan, Ada Eks Jampidum hingga Eks Pengurus PSSI

Ini Daftar Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan, Ada Eks Jampidum hingga Eks Pengurus PSSI

Nasional
Ditanggung Pemerintah, Seluruh Biaya Perawatan Korban Tragedi Kanjuruhan Gratis

Ditanggung Pemerintah, Seluruh Biaya Perawatan Korban Tragedi Kanjuruhan Gratis

Nasional
Jokowi: Begitu Negara Dicap Tak Baik untuk Investasi, Enggak Akan Ada yang Datang

Jokowi: Begitu Negara Dicap Tak Baik untuk Investasi, Enggak Akan Ada yang Datang

Nasional
PKS Klaim Hubungan dengan Nasdem dan Demokrat Terjaga, meski Belum Tentukan Capres

PKS Klaim Hubungan dengan Nasdem dan Demokrat Terjaga, meski Belum Tentukan Capres

Nasional
Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Segera Panggil Kemenpora, Polri, dan PSSI

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Segera Panggil Kemenpora, Polri, dan PSSI

Nasional
Jokowi Sebut Investasi Jadi Rebutan di Tengah Krisis

Jokowi Sebut Investasi Jadi Rebutan di Tengah Krisis

Nasional
Jokowi Akan Beri Santunan Rp 50 Juta untuk Keluarga Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan

Jokowi Akan Beri Santunan Rp 50 Juta untuk Keluarga Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Dua Komisioner Lama Komnas HAM Tak Lolos 'Fit and Proper Test'

Dua Komisioner Lama Komnas HAM Tak Lolos "Fit and Proper Test"

Nasional
Buntut Tragedi Kanjuruhan, Mahfud Minta Polri Evaluasi Pejabat Strukturalnya di Jawa Timur

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Mahfud Minta Polri Evaluasi Pejabat Strukturalnya di Jawa Timur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.