Kompas.com - 13/07/2021, 16:56 WIB
Pekerja menyelesaikan persiapan RS Darurat COVID-19 di Kompleks Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta, Rabu (7/7/2021). Presiden Joko Widodo mengalihfungsikan Asrama Haji Pondok Gede menjadi Rumah Sakit Darurat COVID-19 yang dapat menampung 900 pasien di ruang isolasi, 50 pasien di ruang ICU dan 40 pasien di ruang HCU yang rencananya mulai Kamis, 8 Juli 2021 sudah dapat dioperasikan. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/wsj. ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHAPekerja menyelesaikan persiapan RS Darurat COVID-19 di Kompleks Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta, Rabu (7/7/2021). Presiden Joko Widodo mengalihfungsikan Asrama Haji Pondok Gede menjadi Rumah Sakit Darurat COVID-19 yang dapat menampung 900 pasien di ruang isolasi, 50 pasien di ruang ICU dan 40 pasien di ruang HCU yang rencananya mulai Kamis, 8 Juli 2021 sudah dapat dioperasikan. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/wsj.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta untuk memperbanyak rumah sakit darurat yang secara khusus menangani pasien Covid-19.

Menurut pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah hal itu mesti dilakukan agar rumah sakit juga tetap bisa menangani pasien dengan penyakit lain.

"Pemerintah bisa membuat rumah sakit darurat dengan menggunakan gedung-gedung pemerintahan seperti gedung DPR atau DPRD. Kalau menambah bed occupation rate (BOR) dari rumah sakit, pelayanan pada pasien dengan penyakit lain bagaimana," tutur Trubus pada Kompas.com, Selasa (13/7/2021).

Baca juga: IDI: Disiplin Prokes Rendah Jadi Salah Satu Sebab Kenaikan Kasus Covid-19

Trubus berpandangan, kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19 tetap tidak boleh melanggar hak dari masyarakat.

Jika pemerintah memilih mengambil jatah kapasitas tempat tidur untuk pasien dengan penyakit lain, tindakan itu berpotensi melanggar konstitusi.

"Jika pemerintah memprioritaskan (pasien) Covid-19 dan memarjinalkan pelayanan lain terhadap (pasien) penyakit lain, menurut saya itu melanggar konstitusi Pasal 28 Ayat 1, yaitu semua masyarakat berhak pelayanan kesehatan," imbuh dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Maka Trubus menegaskan agar rumah sakit darurat segera dibentuk di wilayah-wilayah dengan penyebaran kasus Covid-19 tinggi.

Pembuatan rumah sakit darurat sementara itu, lanjut Trubus, lebih baik menggunakan kantor-kantor pemerintah.

Karena jika menggunakan bangunan lain seperti hotel, sering terkendala dengan pihak swasta yang masih ingin membuka jasanya untuk masyarakat lain.

"Gedung-gedung pemerintah bisa dialihfungsikan, pekerjaan atau aktivitas di gedung itu bisa digeser secara online atau work from home," ucapnya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 53,91 Persen, Dosis Kedua 32,25 Persen

UPDATE: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 53,91 Persen, Dosis Kedua 32,25 Persen

Nasional
PPATK Nilai Pasal Pencucian Uang Efektif Jerat Bandar Narkoba

PPATK Nilai Pasal Pencucian Uang Efektif Jerat Bandar Narkoba

Nasional
Antara Jokowi dan Haji Isam...

Antara Jokowi dan Haji Isam...

Nasional
UPDATE 23 Oktoberr: 14.803 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 23 Oktoberr: 14.803 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 23 Oktober: Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 23, Total Jadi 143.176

UPDATE 23 Oktober: Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 23, Total Jadi 143.176

Nasional
UPDATE 23 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.081.417, Tambah 1.066

UPDATE 23 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.081.417, Tambah 1.066

Nasional
UPDATE 23 Oktober: Bertambah 802, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.239.396

UPDATE 23 Oktober: Bertambah 802, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.239.396

Nasional
Tak Akan Ada Sanksi, Kemenkes Yakin Nakes Bakal Kembalikan Kelebihan Insentif

Tak Akan Ada Sanksi, Kemenkes Yakin Nakes Bakal Kembalikan Kelebihan Insentif

Nasional
Minta Maaf, Kemenkes Jelaskan Penyebab Transfer Dobel Insentif Nakes

Minta Maaf, Kemenkes Jelaskan Penyebab Transfer Dobel Insentif Nakes

Nasional
Kemenkes: Pengembalian Kelebihan Insentif Hanya untuk Nakes yang Terima Transfer Dobel

Kemenkes: Pengembalian Kelebihan Insentif Hanya untuk Nakes yang Terima Transfer Dobel

Nasional
PPATK Sebut Pengungkapan Kasus Narkoba Tanpa Menelusuri Aliran Uang Biasanya Gagal

PPATK Sebut Pengungkapan Kasus Narkoba Tanpa Menelusuri Aliran Uang Biasanya Gagal

Nasional
Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

Nasional
Epidemiolog Nilai Tes PCR Tak Urgen Disyaratkan untuk Naik Pesawat

Epidemiolog Nilai Tes PCR Tak Urgen Disyaratkan untuk Naik Pesawat

Nasional
Wapres Ingatkan Ancaman Osteoporosis Saat Pandemi Covid-19

Wapres Ingatkan Ancaman Osteoporosis Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Hasto Sebut Megawati Lakukan Kontemplasi Tentukan Capres dari PDI-P

Hasto Sebut Megawati Lakukan Kontemplasi Tentukan Capres dari PDI-P

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.