Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muncul Wacana PPKM Darurat Diperpanjang, Pimpinan DPR: Harus Dipikirkan Matang

Kompas.com - 13/07/2021, 15:59 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, wacana pemerintah ingin memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat hingga enam pekan ke depan dikemukakan pemerintah dalam rangka mengatasi lonjakan Covid-19 yang belum berakhir.

Hanya saja, itu perlu dipikirkan matang-matang.

"Apapun opsi yang diberikan untuk kemudian mengatasi lonjakan Covid-19 itu memang harus dipikirkan matang-matang," kata Dasco dalam pernyataan video yang diterima Kompas.com, Selasa (13/7/2021).

Baca juga: Sri Mulyani Sudah Siapkan Skenario Perpanjangan PPKM Darurat Hingga 6 Minggu

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu mengatakan, opsi perpanjangan PPKM Darurat tersebut perlu dikaji lebih dalam.

Selain itu, tentunya penerapan PPKM Darurat perlu dilakukan secara konsisten oleh pemerintah dan masyarakat.

"Maka sebagus apapun kebijakannya, sebaiknya memang dikaji lebih dalam dan kemudian dilaksanakan dengan konsisten," ucapnya.

Namun, di sisi lain, Dasco mengimbau masyarakat agar tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan.

Menurutnya, partisipasi masyarakat yang aktif menjaga protokol kesehatan juga sebagai dukungan terhadap pemerintah mengatasi lonjakan Covid-19.

Baca juga: PPKM Darurat Telah 10 Hari, Wagub DKI Sebut Mobilitas Turun 50 Persen

Kemudian, Dasco juga meminta aparat di lapangan yang bertugas menerapkan cara-cara yang tegas dan terukur.

"Jangan ada lagi multitafsir. Karena saya lihat di daerah-daerah itu tentang cara-cara penegakan hukum terhadap PPKM Darurat ini masih multitafsir," jelasnya.

Namun yang lebih penting, Dasco mengingatkan agar masyarakat tidak termakan berita atau informasi hoaks tentang Covid-19.

Menurut dia, apabila masyarakat termakan berita bohong, maka akan menimbulkan kepanikan yang lebih besar.

Di sisi lain, ia tak memungkiri bahwa penerapan PPKM Darurat sejauh ini masih terdapat kekurangan.

"Baru sepekan ini kita lihat masih ada kekurangan sana-sini, tetapi kita memang baru pertama kali dilakukan sebagai PPKM Darurat namanya. Maka itu sebagai evaluasi sudah kita sampaikan termasuk adanya multitafsir di beberapa daerah terkait masalah penegakan hukum," kata Dasco.

Baca juga: 11 Gerbang Tol di Jakarta Ditutup Selama PPKM Darurat, Ini Lokasinya...

Sebelumnya diberitakan, Menkeu Sri Mulyani Indrawati sudah menyiapkan skenario perpanjangan PPKM Darurat hingga 6 minggu ke depan karena cepatnya mutasi varian baru Delta.

Hal itu tertera dalam bahan paparan Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI hari ini, Senin (12/7/2021).

"PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," sebut paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikutip Kompas.com, Senin (12/7/2021).

Perpanjangan PPKM Darurat dilakukan bila risiko pandemi Covid-19 masih tinggi. Dalam paparan juga disebutkan, PPKM Darurat sangat berimplikasi kepada pertumbuhan ekonomi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com