Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PON XX Akan Digelar di Tengah Pandemi, Pemerintah Siapkan Skenario jika Ada Atlet Positif Covid-19

Kompas.com - 13/07/2021, 14:35 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memutuskan tetap menggelar Pekan Olahraga Nasional (PON) XX pada 2-15 Oktober 2021 meski pandemi Covid-19 tengah mengalami lonjakan.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah seandainya terdapat atlet atau official yang terpapar virus corona saat bertanding.

"Bagaimana kalau tiba-tiba ada yang terkena, ada yang positif. Tentu panitia sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi itu, dan di sana kan ada rumah sakit-rumah sakit," kata Zainudin usai rapat terbatas bersama presiden, sejumlah menteri dan kepala lembaga, Selasa (13/7/2021).

Baca juga: Jelang PON XX, Jokowi Perintahkan Percepatan Vaksin Covid-19 untuk Atlet dan Masyarakat Papua

Zainudin menyebut, atlet atau official yang terpapar virus corona selama PON XX akan ditangani di rumah sakit rujukan Covid-19 yang ada di sekitar lokasi atau penginapan PON di Papua.

Meski begitu, kemungkinan ini akan diantisipasi dengan memastikan atlet dan official bebas dari Covid-19 lewat tes PCR.

Mereka yang ikut berpartisipasi juga diwajibkan lebih dulu mengikuti vaksinasi.

Kendati demikian, menurut Zainudin, daya tahan tubuh atlet cenderung lebih baik. Jika pun ada yang terpapar virus, proses pemulihannya diperkirakan lebih cepat.

"Ini berbeda. Jangan membayangkan orang pada umumnya. Kalau atlet itu Insya Allah mereka sudah (memiliki imunitas lebih tinggi)," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Putuskan Tetap Lanjutkan PON XX Saat Pandemi Covid-19

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut, jumlah rumah sakit rujukan Covid-19 yang ada di sekitar lokasi PON XX terbatas hanya ada di Biak.

Untuk mengantisipasi atlet atau official terpapar virus corona, pemerintah berencana menyiapkan tempat-tempat isolasi mandiri di sekiar lokasi pertandingan.

"Paling untuk isolasi, tidak sampai ke rumah sakit, tipenya bukan tipe rumah sakit tapi isolasi," kata Basuki.

Pemerintah pun memastikan gelaran PON XX akan tetap dilaksanakan pada 2-15 Oktober 2021. Hingga saat ini, belum ada rencana menunda ajang 4 tahunan itu meski kasud Covid-19 di Indonesia tengah melonjak tajam.

Namun demikian, Menpora menyebut, pemerintah tetap memprioritaskan penanganan Covid-19 di Tanah Air. Berbagai upaya ditempuh guna menekan laju penularan virus corona.

Baca juga: Derita Atlet Senam Sumbar, Dana KONI Tak Cair, Harus Utang Sana-sini demi Prestasi di PON Papua

Oleh karenanya, jika ke depan terjadi situasi pandemi yang tidak diinginkan, presiden akan mengambil keputusan terkait PON XX.

"Kecuali kalau di suatu saat nanti ada situasi yang lebih dari yang sudah kita perkirakan sebelumnya, tentu pemerintah akan mengambil keptusan. Keputusannya ada di tangan Bapak Presiden, dan kami tentu melaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi tugas kami masing-masing," kata Zainudin.

Saat ini pwrsiapan prasarana PON XX sudah mencapai 90 persen. Pemerintah tinggal melakukan finishing atau perisapan akhir berupa pengisian peralatan di lokasi pertandingan serta penginapan atlet dan pelatih.

PON XX akan diikuti sekitar 6.400 atlet yang tersebar di 37 cabang olahraga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com