Menkes Beberkan Kronologi Munculnya Rencana Vaksinasi Berbayar

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, rencana pengadaan vaksinasi gotong royong individu berbayar berawal dari rapat di Kementerian Koordinator Perekonomian pada 26 Juni 2021 lalu.

Budi mengatakan, rapat itu digelar atas inisiatif Komite Penanganan Covid-19 Pemulihan Ekonomi (KPC-PEN) untuk membahas program vaksinasi gotong royong yang dinilai lambat dan perlu ditingkatkan kecepatannya.

"Vaksinasi gotong royong itu speed-nya mungkin 10.000-15.000 per hari, dari target 1,5 juta baru 300.000, jadi memang ada concern ini kok lambat yang sisinya vaksin gotong royong," kata Budi dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Selasa (13/7/2021).

"Sehingga keluar hasil diskusi beberapa inisiatif vaksin gotong royong antara lain apakah itu mau dibuka juga ke daerah ke rumah sakit yang sama dengan vaksin program atau juga buat anak, ibu hamil menyusui, termasuk juga individu," ujar Budi.

Baca juga: Polemik Program Vaksinasi Berbayar, Pengamat Sebut Masyarakat Harus Dapat Vaksin Kualitas Terbaik

Selanjutnya, pada 27 Juni 2021, Kementerian Kesehatan menggelar rapat internal Kemenkes dan menyiapkan draf Peraturan Menkes (permenkes) tentang Perubahan Kedua Permenkes Nomor 10 Tahun 2021.

Keesokan harinya, kata Budi persoalan vaksinasi gotong royong dibahas di rapat kabinet terbatas dan diberi masukan oleh Ketua KPC-PEN Airlangga Hartarto.

Pada 29 Juni 2021, digelar rapat harmonisasi melibatkan kementerian/lembaga terkait antara lain Kemenko Perekonomian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian BUMN, KPK, BPOM, dan BPJS Kesehatan.

Draf permenkes tersebut pun ditandatangani pada 5 Juli 2021 dan disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapat pengundangan.

Budi pun menyampaikan dana vaksin gotong royong berbayar ini tidak menggunakan anggaran negara, tetapi berasal dari BUMN dan perusahaan swasta.

Baca juga: Saat Vaksinasi Covid-19 Berbayar Didesak Dibatalkan, Tak Cukup Ditunda

"Jadi tidak ada keterlibatan kementerian kesehatan sebenernya dari sisi anggaran, negara dari sisi anggaran," ujar Budi.

Ia juga menekankan, vaksinasi gotong royong merupakan opsi sehingga masyarakat tetap mendapatkan akses ke program vaksinasi gratis.

Kemudian, vaksin yang digunakan pun hanya vaksin Sinopharm dan Cansino yang berbeda dengan vaksin untuk vaksinasi gratis.

Selain itu, vaksinasi gotong royong yang biayanya ditanggung oleh individu juga diyakini dapat meringankan beban APBN.

"Itu adalah landasan pemikiran pemerintah sehingga akhirnya sudah lah kita buka supaya kelima hal ini bisa tercapai dan vaksinasi gotong royong yang lamban ini penetrasinya bisa naik," ujar Budi.

Aturan mengenai vaksinasi berbayar tercantum dalam Permenkes Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Baca juga: Penundaan Pelaksanaan Vaksinasi Berbayar dan Harapan Perbaikan Manajemen Vaksinasi Covid-19