Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polemik Program Vaksinasi Berbayar, Pengamat Sebut Masyarakat Harus Dapat Vaksin Kualitas Terbaik

Kompas.com - 13/07/2021, 10:43 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik soal program vaksinasi gotong royong individu yang berbayar masih terjadi.

Menurut pengamat sosial politik Airlangga Pribadi Kusman, program vaksinasi berbayar yang dilakukan pemerintah melalui PT Kimia Farma Tbk bisa diterima.

Namun ia meminta agar pemerintah tetap berkomitmen memberikan vaksin dengan kualitas terbaik pada program vaksinasi gratis.

"Kebijakan vaksinasi berbayar ini sangat bisa diterima. Namun syaratnya juga jelas bahwa vaksin gratis yang diberikan kepada rakyat juga harus memiliki kualitas vaksin terbaik," tutur Airlangga dalam diskusi daring yang diadakan oleh Perkumpulan Kader Bangsa, Senin (12/7/2021).

Airlangga menilai program vaksinasi berbayar dapat membantu pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pada upaya-upaya penanganan Covid-19 yang lain seperti memperbanyak testing dan pembangunan fasilitas kesehatan.

Baca juga: Saat Vaksinasi Covid-19 Berbayar Didesak Dibatalkan, Tak Cukup Ditunda

Ia juga menyebut bahwa program vaksinasi berbayar bisa digunakan masyarakat untuk mencegah laju penyebaran Covid-19.

"Mereka yang mampu terutama dari kalangan kelas menengah ke atas sudah seharusnya membayar vaksin untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 secara cepat," ucap dia.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Perkumpulan Kader Bangsa, Dimas Oky Nugroho menilai bahwa program vaksinasi berbayar tidak bertentangan dengan komitmen pemerintah.

Sebab, lanjut Dimas, pemerintah saat ini juga terus mendorong program vaksinasi gratis untuk masyatakat.

"Keberadaan vaksinasi berbayar yang dibuka khusus untuk segmen masyarakat tertentu tidak menciderai komitmen negara yang pada saat bersamaan memberikan vaksinasi gratis kepada masyarakat luas," jelasnya.

Adapun program vaksinasi gotong royong untuk individu yang berbayar diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2021.

Baca juga: Penundaan Pelaksanaan Vaksinasi Berbayar dan Harapan Perbaikan Manajemen Vaksinasi Covid-19

Melalui Permenkes itu, pemerintah membuka program vaksinasi berbayar melalui PT Kimia Farma Tbk.

Masyarakat bisa mengikuti program ini dengan membayar total Rp Rp 879.140 untuk mendapat dua dosis vaksin.

Adapun vaksin yang digunakan dalam program ini adalah Sinopharm.

Rencananya program ini dijalankan pada Senin 12 Juli 2021. Namun PT Kimia Farma Tbk memutuskan untuk menunda program ini dengan alasan masih akan melakukan sosialisasi pada masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Nasional
AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

Nasional
Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com