Revisi UU Otsus Papua Ubah 19 Pasal, Pemerintah Klaim Terbuka dalam Pembahasan

Kompas.com - 12/07/2021, 23:42 WIB
Mendagri Tito Karnavian mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2021 sebesar Rp3,2 triliun dan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk dibahas di Badan Anggaran DPR. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayMendagri Tito Karnavian mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2021 sebesar Rp3,2 triliun dan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk dibahas di Badan Anggaran DPR. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dan DPR menyepakati Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua dilanjutkan pembahasannya ke tahap pengambilan keputusan pada rapat paripurna DPR untuk disahkan sebagai Undang-Undang.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengklaim, pemerintah terbuka dalam pembahasan RUU Otsus Papua.

Hal itu menurut dia, dilihat dari adanya perubahan terhadap 19 pasal dalam pembahasan RUU yang hampir berusia 20 tahun ini.

Baca juga: Pemerintah Usul RUU Otsus Papua Disahkan pada 15 Juli 2021

"Pada akhirnya, Pansus (Panitia Khusus) Otsus Papua menetapkan perubahan terhadap 19 pasal sebagai berikut, tiga pasal usulan pemerintah dan 16 pasal di luar usulan pemerintah. Perluasan tambahan 16 pasal itu menunjukkan pemerintah sangat bersifat terbuka," kata Tito dalam rapat kerja (raker) Pansus Otsus Papua DPR dengan Mendagri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM, Senin (12/7/2021).

Tito mengungkapkan, pemerintah pada awalnya berencana mengubah tiga pasal dalam UU Otsus Papua. Di antaranya Pasal 1 tentang Ketentuan Umum, Pasal 34 tentang Dana Otsus, dan Pasal 76 tentang Pemekaran Wilayah.

Namun, tambah dia, dalam perkembangannya terjadi diskusi yang produktif dan berkualitas dengan mendengarkan aspirasi dari masyarakat Papua.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, diskusi juga mengikutsertakan DPR RI dan DPD RI sehingga pada akhirnya Pansus Otsus Papua menetapkan adanya perubahan 19 pasal.

"Keterbukaan pemerintah itu dalam rangka semangat semata-mata hanya untuk meningkatkan kesejahteraan saudara-saudara kita di Papua. Dan kita harapkan 20 tahun mendatang terjadi percepatan pembangunan dengan sistematis dan terencana dengan baik," harap dia.

Tito menerangkan, perubahan pasal-pasal tersebut mencerminkan afirmasi yang kuat terhadap orang asli Papua (OAP) sebagai komitmen semua elemen bangsa.

Ia melanjutkan, dalam kebijakan afirmasi tersebut terdiri dari tiga kerangka utama yaitu pertama politik afirmasi di mana mengakomodasi OAP dengan memberi kesempatan luas berpartisipasi dalam bidang politik.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selamat dari Kecelakaan Saat Reli, Bamsoet: Allah Masih Melindungi Saya

Selamat dari Kecelakaan Saat Reli, Bamsoet: Allah Masih Melindungi Saya

Nasional
UPDATE 27 November: Indonesia Baru Capai Vaksinasi 44,97 Persen dari Target Herd Immunity

UPDATE 27 November: Indonesia Baru Capai Vaksinasi 44,97 Persen dari Target Herd Immunity

Nasional
Update 27 November: Positivity Rate Kasus Harian Covid-19 Sebesar 0,21 Persen

Update 27 November: Positivity Rate Kasus Harian Covid-19 Sebesar 0,21 Persen

Nasional
Update 27 November: Ada 5.397 Suspek Covid-19 di Indonesia

Update 27 November: Ada 5.397 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Menpan RB Larang ASN Cuti pada 24 Desember 2021-2 Januari 2022

Menpan RB Larang ASN Cuti pada 24 Desember 2021-2 Januari 2022

Nasional
Update 27 November: Bertambah 11, Total 143.807 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19

Update 27 November: Bertambah 11, Total 143.807 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19

Nasional
Jokowi: Target Vaksinasi Covid-19 yang Ditetapkan WHO Sulit Tercapai di Akhir 2021

Jokowi: Target Vaksinasi Covid-19 yang Ditetapkan WHO Sulit Tercapai di Akhir 2021

Nasional
Kapolri Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Serentak Indonesia di Bogor

Kapolri Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Serentak Indonesia di Bogor

Nasional
Cerita Guru Honorer di Ende yang 7 Bulan Belum Terima Gaji ...

Cerita Guru Honorer di Ende yang 7 Bulan Belum Terima Gaji ...

Nasional
Update 27 November: 8.226 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Update 27 November: 8.226 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Bamsoet Jadi Navigator Sean Gelael Saat Kecelakaan Reli di Meikarta

Bamsoet Jadi Navigator Sean Gelael Saat Kecelakaan Reli di Meikarta

Nasional
Update 27 November: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 26 Provinsi, DIY Catat Penambahan Tertinggi

Update 27 November: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 26 Provinsi, DIY Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
Update 27 November: Bertambah 260, Total Kasus Covid-19 yang Sembuh Mencapai 4.103.639

Update 27 November: Bertambah 260, Total Kasus Covid-19 yang Sembuh Mencapai 4.103.639

Nasional
Bamsoet Kecelakaan Saat Reli di Meikarta, Kondisinya Tidak Luka-luka

Bamsoet Kecelakaan Saat Reli di Meikarta, Kondisinya Tidak Luka-luka

Nasional
Update 27 November: 404 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Total Jadi 4.255.672

Update 27 November: 404 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Total Jadi 4.255.672

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.