Kompas.com - 12/07/2021, 17:29 WIB
Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara tiba untuk menjalani pemeriksaan perdana di gedung KPK, Jakarta, Rabu (23/12/2020). Juliari Batubara diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan Bantuan Sosial (bansos) penanganan COVID-19. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/hp. ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoMantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara tiba untuk menjalani pemeriksaan perdana di gedung KPK, Jakarta, Rabu (23/12/2020). Juliari Batubara diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan Bantuan Sosial (bansos) penanganan COVID-19. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/hp.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhana menilai penanganan dugaan kasus korupsi paket bantuan sosial (bansos) Covid-19 menjadi salah satu yang terburuk di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah kepemimpinan Firli Bahuri.

Kurnia memaparkan beberapa poin kejanggalan KPK dalam menangani perkara yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara tersebut.

"Pertama, keterlambatan pemanggilan saksi. Misalnya Ikhsan Yunus, baru dipanggil KPK satu bulan setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) dilakukan," sebut Kurnia dalam diskusi daring yang dilakukan ICW, Senin (12/7/2021).

Baca juga: Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Selain itu, Kurnia juga menyebut bahwa KPK tidak melakukan penyidikan pada pemanggilan Ketua Komisi III DPR Herman Hery.

KPK, lanjut Kurnia, justru melakukan penyelidikkan ulang, bukan memanggil dalam tataran penyidikkan.

"Semestinya dalam proses penyidikan perkara suap sudah bisa dipanggil pihak-pihak tersebut. Tidak mesti menunggu proses penyelidikan. Yang kita tidak tahu penyelidikan dalam rangka apa, dalam konteks apa, KPK membuka lembaran baru penanganan perkara korupsi bansos tersebut," jelas dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kurnia juga mengatakan terdapat dugaan kebocoran informasi dalam penanganan korupsi paket bansos, sehingga beberapa penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK tidak menemukan barang bukti apa pun.

Lalu, hilangnya sejumlah nama dalam dakwaan KPK, yang sebelumnya disebutkan dalam proses rekonstruksi perkara.

"Ini tentu janggal karena sebelum KPK melimpahkan berkas ke persidangan, kita tahu bahwa KPK sempat mengadakan rekonstruksi, yang mana rekonstruksi itu menjelaskan secara clear keterlibatan beberapa pihak," ungkap Kurnia.

"Satu di antaranya yang disebut namanya adalah Agustri Yogasmara. Dalam rekonstruksi ditulis dalam papan nama yang digunakan dia adalah operator Ikhsan Yunus, dan mendapatkan uang miliaran rupiah serta sepeda Brompton saat itu," sambungnya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Atasi Pandemi dengan PSBB hingga Berbagai Bentuk PPKM

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Atasi Pandemi dengan PSBB hingga Berbagai Bentuk PPKM

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Sebut Dunia Penuh Ketidakpastian | Belum Ada Kasus Pelanggaran HAM Berat yang Diselesaikan Jokowi-Ma'ruf

[POPULER NASIONAL] Jokowi Sebut Dunia Penuh Ketidakpastian | Belum Ada Kasus Pelanggaran HAM Berat yang Diselesaikan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Tahun Kedua Ma'ruf Amin Jadi Wapres, Ketidakpuasan Publik dan Upaya Memperbaikinya

Tahun Kedua Ma'ruf Amin Jadi Wapres, Ketidakpuasan Publik dan Upaya Memperbaikinya

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Catat Kelanjutan Pemburukan Pemberantasan Korupsi

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Catat Kelanjutan Pemburukan Pemberantasan Korupsi

Nasional
UPDATE: 248.113 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,60 Persen

UPDATE: 248.113 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,60 Persen

Nasional
Ini Alasan Mengapa Kini Naik Pesawat Wajib Tes PCR

Ini Alasan Mengapa Kini Naik Pesawat Wajib Tes PCR

Nasional
Usai Jalani Pemeriksaan di KPK, Bupati Nonaktif Kuansing Andi Putra Resmi Ditahan

Usai Jalani Pemeriksaan di KPK, Bupati Nonaktif Kuansing Andi Putra Resmi Ditahan

Nasional
UPDATE 20 Oktober: Sudah Ada 109.796.866 Warga Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

UPDATE 20 Oktober: Sudah Ada 109.796.866 Warga Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE: Sebaran 914 Kasus Baru Covid-19, Jabar Tertinggi dengan 122

UPDATE: Sebaran 914 Kasus Baru Covid-19, Jabar Tertinggi dengan 122

Nasional
Percepat Pemulihan, Indonesia Tingkatkan Diplomasi Ekonomi dengan UEA dan Qatar

Percepat Pemulihan, Indonesia Tingkatkan Diplomasi Ekonomi dengan UEA dan Qatar

Nasional
UPDATE: 64.622.692 Orang Dapatkan Dosis Kedua Vaksin Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 64.622.692 Orang Dapatkan Dosis Kedua Vaksin Covid-19 di Indonesia

Nasional
Sebaran 16.376 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah dengan 2.161

Sebaran 16.376 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah dengan 2.161

Nasional
UPDATE 20 Oktober: Ada 6.706 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 20 Oktober: Ada 6.706 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Akan Ditahan Usai Jadi Tersangka, Bupati Kuansing Andi Putra Tiba di Gedung KPK

Akan Ditahan Usai Jadi Tersangka, Bupati Kuansing Andi Putra Tiba di Gedung KPK

Nasional
Menanti Proses Pemeriksaan Polisi terhadap Rachel Vennya...

Menanti Proses Pemeriksaan Polisi terhadap Rachel Vennya...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.