JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Dave Laksono menilai, pergantian duta besar RI yang sedang berproses di DPR tidak dipaksakan.
Dave menyebut fit and proper test bagi para calon duta besar sudah sesuai jadwal karena masa tugas para duta besar sudah habis dan mereka mesti diganti oleh duta besar yang baru.
"Memang sudah waktunya pergantian, tidak ada yang dipaksakan dan ini semua berjalan sesuai jadwal. Mengingat para diplomat asing pun begitu, ketika sudah waktunya kembali, mereka juga tidak diperpanjang," kata Dave saat dihubungi, Senin (12/7/2021).
Baca juga: Fit and Proper Test 17 Calon Dubes Saat Pandemi, Ini Skema yang Disiapkan DPR
Dave mengakui, di situasi pandemi, ada tantangan tersendiri bagi para duta besar untuk beradaptasi di negara tujuan, misalnya untuk menemui mitra kerja mereka di sana.
"Akan tetapi kita yakin situasi akan membaik, sehingga akan memberikan keleluasaan bagi para dubes tersebut dalam menjalankan tugasnya nanti," ujar Dave.
Dihubungi terpisah, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Nasdem Muhammad Farhan memberi pandangan serupa dengan Dave.
Baca juga: Hari Ini, Komisi I Mulai Gelar Fit and Proper Test Calon Duta Besar di Tengah PPKM Darurat
Menurut dia, pergantian duta besar diperlukan karena keadaan global membutuhkan pemikiran-pemikiran segar dan terobosan dari para duta besar baru.
"Sangat urgent karena kita membutuhkan rotasi di level jabatan dubes (maksimal 3-4 tahun), dan dinamika keadaan global sekarang kita butuh pemikiran-pemikiran segar dan terobosan para dubes baru," kata dia.
Ia pun menekankan, para dubes baru nantinya harus mengubah metode kerja yang sejalan dengan perubahan dunia yang terdisrupsi oleh pandemi Covid-19.
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid sebelumnya menyatakan, Komisi I DPR akan tetap menggelar FPT duta besar di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk mendukung diplomasi luar negeri yang efektif.