Kompas.com - 12/07/2021, 16:45 WIB
Suasana gedung MPR-DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009). KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung MPR-DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Dave Laksono menilai, pergantian duta besar RI yang sedang berproses di DPR tidak dipaksakan.

Dave menyebut fit and proper test bagi para calon duta besar sudah sesuai jadwal karena masa tugas para duta besar sudah habis dan mereka mesti diganti oleh duta besar yang baru.

"Memang sudah waktunya pergantian, tidak ada yang dipaksakan dan ini semua berjalan sesuai jadwal. Mengingat para diplomat asing pun begitu, ketika sudah waktunya kembali, mereka juga tidak diperpanjang," kata Dave saat dihubungi, Senin (12/7/2021).

Baca juga: Fit and Proper Test 17 Calon Dubes Saat Pandemi, Ini Skema yang Disiapkan DPR

Dave mengakui, di situasi pandemi, ada tantangan tersendiri bagi para duta besar untuk beradaptasi di negara tujuan, misalnya untuk menemui mitra kerja mereka di sana.

"Akan tetapi kita yakin situasi akan membaik, sehingga akan memberikan keleluasaan bagi para dubes tersebut dalam menjalankan tugasnya nanti," ujar Dave.

Dihubungi terpisah, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Nasdem Muhammad Farhan memberi pandangan serupa dengan Dave.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Hari Ini, Komisi I Mulai Gelar Fit and Proper Test Calon Duta Besar di Tengah PPKM Darurat

Menurut dia, pergantian duta besar diperlukan karena keadaan global membutuhkan pemikiran-pemikiran segar dan terobosan dari para duta besar baru.

"Sangat urgent karena kita membutuhkan rotasi di level jabatan dubes (maksimal 3-4 tahun), dan dinamika keadaan global sekarang kita butuh pemikiran-pemikiran segar dan terobosan para dubes baru," kata dia.

Ia pun menekankan, para dubes baru nantinya harus mengubah metode kerja yang sejalan dengan perubahan dunia yang terdisrupsi oleh pandemi Covid-19.

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid sebelumnya menyatakan, Komisi I DPR akan tetap menggelar FPT duta besar di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk mendukung diplomasi luar negeri yang efektif.

Baca juga: Soal Rencana FPT Calon Dubes, Formappi: Kok Bisa Komisi Bicara Tinggi Soal Diplomasi, Saat Rakyat Sibuk Pandemi?

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinasti Politik Kepala Daerah di Indonesia yang Sungguh Ambyar

Dinasti Politik Kepala Daerah di Indonesia yang Sungguh Ambyar

Nasional
KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

Nasional
Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Nasional
Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Nasional
Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Nasional
Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Nasional
Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Nasional
TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

Nasional
Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Nasional
Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Nasional
Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Nasional
Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Nasional
Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Nasional
Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Nasional
Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.