Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kurang Testing dan Tracing Covid-19, Wapres: Jangan Sampai seperti Gunung Es

Kompas.com - 12/07/2021, 16:11 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah tidak ingin kasus Covid-19 di Indonesia seperti fenomena gunung es akibat kurangnya testing, tracing, dan treatment.

Sebab, seiring meningkatnya kasus Covid-19 di Tanah Air dalam beberapa waktu ini membuat korban keganasan Covid-19 semakin banyak.

"Jangan sampai kita kayak gunung es, atasnya sedikit tapi di bawah sebenarnya banyak karena belum dites atau belum bisa ditelusuri," ujar Ma'ruf di acara Pertemuan Virtual Wakil Presiden RI dengan Para Ulama dan Tokoh Agama Islam, Senin (12/7/2021).

Baca juga: Wapres: PPKM Darurat untuk Lindungi Masyarakat

Sayangnya, kata dia, masih banyak masyarakat yang belum mau dites, belum mau divaksin, bahkan ada yang masih berkeliaran meski sudah tahu dirinya positif Covid-19 dan tidak mau diisolasi.

Oleh karena itu, Ma'ruf menilai bahwa pengetesan yang masif dan penelusuran orang-orang yang kontak dekat dengan yang terpapar Covid-19 perlu dilakukan.

Tujuannya adalah agar orang positif Covid-19 tidak berkeliaran di mana-mana karena tidak diisolasi sehingga menularkan kepada orang lain.

Selain itu, Ma'ruf mengakui bahwa saat ini pemerintah sedang kerepotan menyiapkan tempat perawatan pasien Covid-19 akibat melonjaknya kasus.

"Pemerintah sekarang juga pontang-panting menyiapkan perawatan sampai banyak sekarang rumah sakit yang pasang tenda, kekurangan oksigen, tenaga kesehatan (tumbang). Ini sebenarnya bertumpuk-tumpuklah masalah yang dihadapi," kata dia.

Baca juga: Reaksi Wapres Maruf Amin Saat Dijuluki The King of Silent oleh BEM KM Unnes

Oleh karena itu, apa yang dilakukan pemerintah saat ini disebutkannya untuk menjaga umat dari bahaya Covid-19 tersebut.

Salah satunya adalah kebijakan pengetatan yang dilakukan melalui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali pada 3-20 Juli 2021 adalah untuk melindungi masyarakat dari bahaya Covid-19.

Hal tersebut menyusul meningkatnya kasus Covid-19 secara tajam di Tanah Air.

Ma'ruf mengatakan, berdasarkan laporan Satuan Tugas Penanganan Covid-19, ada beberapa hal yang membuat kasus Covid-19 meningkat.

Antara lain kurang patuhnya masyarakat melaksanakan protokol kesehatan, tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak, dan masih banyak masyarakat yang berkerumun seperti melakukan ibadah di rumah ibadah yang menyebabkan orang berkumpul.

"Itulah sebabnya pemerintah menerapkan PPKM darurat yang secara ketat untuk melindungi, menjaga masyarakat, dan umat jadi korban (Covid-19)," ucap Ma'ruf.

Baca juga: Luhut: Yang Bilang Covid-19 Tak Terkendali, Saya Tunjukkan ke Mukanya Kita Terkendali

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com