Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kurang Testing dan Tracing Covid-19, Wapres: Jangan Sampai seperti Gunung Es

Kompas.com - 12/07/2021, 16:11 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah tidak ingin kasus Covid-19 di Indonesia seperti fenomena gunung es akibat kurangnya testing, tracing, dan treatment.

Sebab, seiring meningkatnya kasus Covid-19 di Tanah Air dalam beberapa waktu ini membuat korban keganasan Covid-19 semakin banyak.

"Jangan sampai kita kayak gunung es, atasnya sedikit tapi di bawah sebenarnya banyak karena belum dites atau belum bisa ditelusuri," ujar Ma'ruf di acara Pertemuan Virtual Wakil Presiden RI dengan Para Ulama dan Tokoh Agama Islam, Senin (12/7/2021).

Baca juga: Wapres: PPKM Darurat untuk Lindungi Masyarakat

Sayangnya, kata dia, masih banyak masyarakat yang belum mau dites, belum mau divaksin, bahkan ada yang masih berkeliaran meski sudah tahu dirinya positif Covid-19 dan tidak mau diisolasi.

Oleh karena itu, Ma'ruf menilai bahwa pengetesan yang masif dan penelusuran orang-orang yang kontak dekat dengan yang terpapar Covid-19 perlu dilakukan.

Tujuannya adalah agar orang positif Covid-19 tidak berkeliaran di mana-mana karena tidak diisolasi sehingga menularkan kepada orang lain.

Selain itu, Ma'ruf mengakui bahwa saat ini pemerintah sedang kerepotan menyiapkan tempat perawatan pasien Covid-19 akibat melonjaknya kasus.

"Pemerintah sekarang juga pontang-panting menyiapkan perawatan sampai banyak sekarang rumah sakit yang pasang tenda, kekurangan oksigen, tenaga kesehatan (tumbang). Ini sebenarnya bertumpuk-tumpuklah masalah yang dihadapi," kata dia.

Baca juga: Reaksi Wapres Maruf Amin Saat Dijuluki The King of Silent oleh BEM KM Unnes

Oleh karena itu, apa yang dilakukan pemerintah saat ini disebutkannya untuk menjaga umat dari bahaya Covid-19 tersebut.

Salah satunya adalah kebijakan pengetatan yang dilakukan melalui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali pada 3-20 Juli 2021 adalah untuk melindungi masyarakat dari bahaya Covid-19.

Hal tersebut menyusul meningkatnya kasus Covid-19 secara tajam di Tanah Air.

Ma'ruf mengatakan, berdasarkan laporan Satuan Tugas Penanganan Covid-19, ada beberapa hal yang membuat kasus Covid-19 meningkat.

Antara lain kurang patuhnya masyarakat melaksanakan protokol kesehatan, tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak, dan masih banyak masyarakat yang berkerumun seperti melakukan ibadah di rumah ibadah yang menyebabkan orang berkumpul.

"Itulah sebabnya pemerintah menerapkan PPKM darurat yang secara ketat untuk melindungi, menjaga masyarakat, dan umat jadi korban (Covid-19)," ucap Ma'ruf.

Baca juga: Luhut: Yang Bilang Covid-19 Tak Terkendali, Saya Tunjukkan ke Mukanya Kita Terkendali

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com