Anggota DPR Minta Vaksinasi Berbayar Dibatalkan, Tidak Hanya Ditunda

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay meminta program Vaksinasi Gotong Royong Individu dibatalkan. Ia menilai, skema vaksinasi Covid-19 berbayar semestinya tidak hanya ditunda.

"Saya yakin masyarakat akan mendukung jika program itu tidak hanya ditunda, tetapi dibatalkan. Bagaimanapun juga, vaksinasi gratis pasti akan lebih populis dan mudah diterima daripada vaksinasi berbayar," kata Saleh saat dihubungi, Senin (12/7/2021).

Baca juga: Soal Vaksinasi Berbayar, Menkes Sebut Pemerintah Buka Opsi yang Luas

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengapresiasi langkah pemerintah yang menunda pelaksanaan vaksinasi berbayar.

Namun, ia meminta ketentuan mengenai vaksinasi berbayar ini direvisi dan dikembalikan pada semangat awal vaksinasi, yakni gratis bagi seluruh masyarakat.

"Dengan begitu, setiap anggota masyarakat memiliki akses yang sama dalam memperoleh vaksinasi," ujar dia.

Saleh berpandangan, skema Vaksinasi Gotong Royong untuk para pekerja sudah baik, karena biaya mendapatkan vaksin tidak dibebankan ke pekerja tetapi pengusaha.

Menurut Saleh, skema itu lebih tepat disebut gotong royong karena ada pihak yang sukarela membantu pemerintah dalam program vaksinasi nasional.

Di samping itu, ia juga mendesak pemerintah untuk mempercepat program vaksinasi nasional agar mencapai target 181,5 juta orang penerima vaksin pada akhir 2021.

"Ini harus segera dikejar. Sebab, suntikan ketiga sudah menanti. Terutama bagi para tenaga kesehatan yang berdiri di barisan terdepan," kata Saleh.

Baca juga: PSHK Sebut Vaksinasi Berbayar Hanya Akan Untungkan Masyarakat Golongan Menengah ke Atas

Aturan mengenai vaksinasi berbayar tercantum dalam Permenkes Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Dalam permenkes tersebut definisi Vaksinasi Gotong Royong diperluas, tidak hanya vaksinasi terhadap pekerja, keluarga atau individu lain dalam keluarga yang pendanaannya dibebankan pada badan hukum atau badan usaha.

Vaksinasi kepada individu yang biayanya dibebankan kepada yang bersangkutan juga masuk kategori Vaksinasi Gotong Royong.

Harga pembelian vaksin dalam program tersebut dipatok sebesar Rp 321.660 per dosis. Peserta vaksinasi juga akan dikenakan tarif pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 per dosis.

Dengan demikian, setiap satu dosis penyuntikan vaksin peserta harus mengeluarkan Rp 439.570. Karena dibutuhkan dua dosis vaksin, maka total biaya vaksinasi per individu sebesar Rp 879.140.

Baca juga: Kimia Farma Tunda Vaksinasi Berbayar

Ketentuan ini lantas menuai kritik. PT Kimia Farma Tbk akhirnya menunda pelaksanaan vaksiniasi gotong royong individu yang semestinya dimulai pada Senin ini.

Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro beralasan, keputusan tersebut diambil karena melihat tinggnya respons dari berbagai pihak terkait pelaksanaan vaksinasi berbayar.

“Serta banyaknya pertanyaan yang masuk membuat manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi vaksinasi gotong royong individu serta pengaturan pendaftaran calon peserta,” tutur dia.

Sementara, Presiden Joko Widodo pernah menegaskan bahwa pemerintah akan menggratiskan semua vaksin Covid-19.